NasDem dan PKS Usulkan Potong Gaji DPR Selama Pandemik COVID-19
Rapat Paripurna ke-11 DPR RI, Kamis (27/2). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar gaji anggota DPR dipotong 50 persen untuk dialokasikan bagi penanganan wabah COVID-19 di Tanah Air.
"Secara resmi kami akan mengusulkan ini kepada pimpinan DPR pada 29 Maret nanti, pada saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR yang ketiga," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali, dilansir dari Kantor Berita Antara, Rabu (25/3).
1. Potongan gaji untuk mengurangi beban anggaran negara
Ilustrasi (IDN Times/Mela Hapsari)Ali menegaskan, usulan ini muncul dalam upaya solidaritas dan membangun semangat gotong-royong di seluruh elemen bangsa untuk mengatasi wabah virus corona. Menurut dia, inisiatif ini juga dilakukan dalam rangka mengurangi beban anggaran negara dan mengalihkannya pada penanggulangan wabah.
"Secara teknis, kami serahkan kepada pihak Kesekjenan dengan Kementerian Keuangan prosesnya. Pokoknya setengah gaji anggota dewan masuk dalam program penanggulangan," katanya.
Akan berapa lama berlangsung pemotongan ini dilakukan, Ali menandaskan sampai wabah COVID-19 ini mereda di Tanah Air.
"Itu usulan kami. Kami berharap dan yakin seluruh anggota dewan akan menyepakati usulan ini, karena ini adalah bagian dari gotong-royong di antara sesama anak bangsa," tuturnya.
Baca Juga: Fraksi Demokrat: Tolak Rapid Tes untuk Anggota DPR dan Keluarganya
2. PKS menginstruksikan potong gaji mereka Maret ini
IDN Times/Irfan FathurochmanEditor’s picks
Berbeda dengan NasDem, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini telah menginstruksikan seluruh anggota DPR dari PKS untuk memotong gaji mereka pada Maret ini untuk membeli Alat Pelindung Diri bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanggulangan COVID-19.
Ia mengatakan, anggota Fraksi PKS DPR juga harus turun langsung ke rumah sakit dan melihat langsung kekurangan APD bagi tenaga medis.
"Untuk itu Fraksi PKS bersepakat untuk memotong gaji anggota DPR FPKS bulan Maret dan dibelanjakan untuk pembelian APD yang akan disalurkan kepada tenaga medis rumah sakit," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3).
3. PKS desak pemerintah untuk menghadirkan APD yang mencukupi
Ilustrasi Alat Pelindung Diri (Dok. Humas Pemprov Jateng)Ia menjelaskan, para tenaga medis saat ini adalah pahlawan rakyat Indonesia, mereka bekerja siang dan malam tidak kenal henti dengan risiko yang tinggi. Menurut dia, masyarakat berusaha mendukung mereka dengan membantu pemenuhan APD semaksimal yang bisa kita usahakan melalui donasi potong gaji sebagai wakil rakyat.
"Fraksi PKS sudah mendesak pemerintah agar segera memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga medis di berbagai rumah sakit baik di pusat maupun daerah dalam rangka darurat COVID-19," ujarnya.
Ia mengatakan, presiden dan pemerintah mengklaim sudah mendatangkan banyak sekali APD namun faktanya masih banyak yang belum terpenuhi di lapangan. Menurut dia, tenaga medis dan rumah sakit bahkan pasien yang dirawat masih banyak yang mengeluh kekurangan APD.
"Atas dasar itu Fraksi PKS meminta kepada seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah untuk membantu melalui pemotongan gaji bulan Maret," katanya.
Menurut dia, masyarakat harus menunjukkan bahwa dalam keterbatasan yang ada, kita secara kolektif bisa membantu bersama komponen masyarakat lainnya yang juga luar biasa dalam membangun solidaritas menghadapi wabah COVID-19.
Jazuli berharap upaya yang dilakukannya tersebut bisa diikuti seluruh anggota DPR dan DPRD lintas fraksi agar prioritas pemenuhan APD bagi pahlawan kemanusiaan yaitu para dokter dan tenaga medis bisa terpenuhi segera.
Baca Juga: MPR: Alat Rapid Test Anggota DPR Sebenarnya Ada 40.000 Bukan 20.000
Topik:
Berita Terkini Lainnya
