Paslon Langgar Protokol COVID-19, Golkar Siap Sanksi Diskualifikasi

Golkar ingin sanksi yang lebih tegas di Pilkada 2020

Jakarta, IDN Times - Politisi Partai Golkar Azis Syamsuddin menyampaikan komitmen partainya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Dia mengatakan partainya siap mendiskualifikasi calon kepala daerah yang diusung, jika melanggar kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Golkar siap diskualifikasi calon kepala daerah internalnya, sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal partai," kata Azis dikutip ANTARA, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Tok! DPR dan Kemendagri Sepakat Pilkada Tetap 9 Desember 2020

1. Golkar ingin sanksi yang lebih tegas

Paslon Langgar Protokol COVID-19, Golkar Siap Sanksi Diskualifikasi(Pimpinan DPR Puan Maharani (kanan) dan Aziz Syamsuddin (kiri) memimpin rapat paripurna ke-4 masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta) ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Wakil Ketua DPR RI itu juga mendukung sanksi pemotongan masa kampanye, jika para calon kepala daerah ada yang melanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020.

Menurut Azis, sanksi tersebut dapat membuat para calon kepala daerah lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona.

"Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang dikenakan kepada para calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020," kata dia.

2. Pemberian sanksi tegas demi keselamatan bersama

Paslon Langgar Protokol COVID-19, Golkar Siap Sanksi DiskualifikasiWakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Azis menjelaskan, sanksi tegas tersebut demi menyelamatkan para calon kepala daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemik.

Dia mengatakan, jangan sampai Pilkada Serentak 2020 menjadi sebuah catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia, dalam melaksanakan pesta demokrasi.

“Semoga setiap partai memiliki komitmen yang sama dalam Pilkada Serentak 2020 agar menjawab keinginan publik. Hal itu agar Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan bebas dan rahasia serta, aman, jujur, dan adil," ujar Azis.

3. Azis usul ada peran influencer dalam mempromosikan protokol kesehatan

Paslon Langgar Protokol COVID-19, Golkar Siap Sanksi DiskualifikasiKapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sudjana (kedua kiri) usai peresmian 80 komunitas ojek daring sebagai relawan pengawas protokol kesehatan berbasis komunitas di Mako Polda Metro Jaya, Rabu (23/9/2020). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Azis juga berharap ada kesadaran kolektif, khususnya kepada para calon kepala daerah, agar memiliki sikap dan semangat gotong-royong dalam melawan COVID-19.

Menurut dia, caranya sederhana, yaitu menjadi ikon influencer dalam mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar.

Baca Juga: Mungkinkah Pilkada Serentak 2020 Ditunda Lagi Akibat Pandemik?

Topik:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya