PKS Tolak Keras Wacana Pertamina Hapus Premium dan Pertalite
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, menolak wacana Direktur Pertamina Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite.
Menurut Mulyanto, data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid. Mulyanto menyebut penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite akan menambah beban rakyat dalam masa pandemik COVID-19.
"Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan mau pun ekonomi sekarang ini," ujar Mulyanto saat dihubungi, Sabtu (5/9/2020).
1. Wacana Pertamina disampaikan dalam RDP Komisi VII
Pengendara sepeda motor sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Teuku Umar, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Jumat (4/9/2020). (IDN Times/Martin L Tobing).Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (31/9/2020), Dirut Pertamina Nicke Widyawati, menyampaikan rencana penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite.
Nicke menilai, saat ini terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Pertalite dan Pertamax selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemik sekali pun.
"Yang saya amati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi,” ujar Nicke.
Baca Juga: BBM Premium Bakal Hilang, Masyarakat Diarahkan Beli Pertamax atau Pertalite
2. Supply Premium dan Pertalite harus tetap ada
Editor’s picks
IDN Times/PertaminaMulyanto menilai, supply harus tetap dikontrol dengan ketat dan tidak menghapus Premium dan Pertalite. Sebab, masyarakat saat ini masih membutuhkan BBM murah.
“Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," kata Mulyanto.
3. Mulyanto dukung Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan
IDN Times/PertaminaNamun demikian, Mulyanto mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015; standar EURO 4, serta Permen KLHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih.
Tapi, pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.
"Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih, karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka,” ujarnya.
Mulyanto menegaskan, ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat.
“Tapi masyarakat juga rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," ujar Mulyanto.
Baca Juga: Pertamina Jamin Pasokan dan Penyaluran BBM Sampai ke Pelosok Negeri
Berita Terkini Lainnya
