Polda Jateng Bantah Keterlibatan Kabid Dokkes Pungli Seleksi Bintara
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy. (IST/Humas Polda Jateng)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepolisian Daerah Jawa Tengah membantah keterlibatan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabid Dokkes), Kombes Sumy Hastry Purwanti, dalam pungli penerimaan bintara Polda Jateng, pada gelombang 2022. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, menyatakan berdasarkan pemeriksaan, dugaan itu tidak cukup bukti.
“Semua sudah dilakukan pemeriksaan termasuk Kabag Dalpers dan Kabid Dokkes sudah di periksa dan hasilnya tidak cukup bukti,” kata Iqbal kepada IDN Times, Jumat (3/3/2023).
1. Polda Jateng bantah Kapolda beri perintah menghentikan penyidikan
Kabid Humas Polda Jateng Kombes M Iqbal Alqudusy. (Dok Humas Polda Jateng)Selain itu, Iqbal juga membantah informasi soal Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, untuk menghentikan penyidikan soal pungli Bintara. Dia memastikan informasi itu tidak benar.
"Jadi, jelas ya Informasi yang diberikan itu tidak benar. Polda Jateng tetap berkomitmen memegang teguh prinsip BETAH dalam penerimaan seleksi Polri," ujarnya.
Baca Juga: OTT Penerimaan Bintara Polda Jateng: 5 Polisi Jadi Calo Diproses Etik
2. Polda Jateng proses etik 5 polisi diduga calo penerimaan Bintara
(Proses seleksi pemeriksaan berkas calon Bintara dan Akpol di Polres Muba) IDN Times/IstimewaDalam kasus ini, lima polisi anggota Polda Jateng diduga menjadi calo penerimaan bintara. Mereka diduga berinisiatif atas nama pribadi untuk menjadi joki dalam tes masuk Bintara Polri tahun lalu.
"Mereka atas inisiatif pribadi diduga kuat melakukan percaloan atau aksi KKN dalam tes masuk Bintara Polri tahun 2022," kata Iqbal.
Saat ini, Polda Jateng bersiap menyidangkan lima anggotanya secara kode etik. Mereka telah menjalani pemeriksaan intensif dari penyidik Bidpropam dan berkas pemeriksaan pun dinyatakan lengkap.
"Adapun kelima orang terdiri dari Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z san Brigadir EW. Kemudian, penyidikan atas keterlibatan mereka dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng dan saat ini proses berkas perkaranya sudah tuntas. Siap disidangkan secara kode etik," ujarnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Waduh! Terlibat Calo Penerimaan Bintara, 5 Polisi di Jateng Diperiksa Propam
3. Polda Jateng akan menyampaikan hasil sidang etik secara terbuka
Sujud syukur rangkaian penyambutan Bintara Remaja Baru Nusantara Polres PPU, Jumat 2/12/2022 (IDN Times/Ervan)Terkait desakan Indonesia Police Watch (IPW) agar penanganan kasus ini dikawal secara ketat, Iqbal mengatakan pihaknya amat mendukung dan siap menyampaikan hasilnya secara terbuka.
"Silakan dikawal dan dipantau. Yang jelas kelima oknum anggota tersebut sudah menjalani pemeriksaan dan akan segera disidangkan secara kode etik dalam waktu dekat. Adapun hasilnya nanti akan disampaikan para rekan-rekan media," ujar dia.
Sebelumnya, IPW dalam laporannya sebut, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Polda Jateng, ditemukan dugaan keterlibatan Kabid Dokkes dan Kabag Dalpers Polda Jateng.
"Namun berdasarkan informasi, diduga ada perintah dari Kapolda Jateng agar pemeriksaan berhenti pada tingkat kompol ke bawah," kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/3/2023).
Selain itu, IPW sebut dalam OTT Paminal Divpropam Polri telah menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar. Uang itu merupakan hasil pungutan liar (pungli) terhadap puluhan calon siswa bintara.
"Setiap calon bintara di Polda Jateng ini diminta ratusan juta rupiah untuk bisa masuk pendidikan. Sementara sasaran dari OTT Paminal Divpropam Polri diperkirakan 90 calon siswa bintara," kata Sugeng.
Oleh sebab itu, IPW mendesak Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit agar tegas dan memerintahkan pemeriksaan sampai tuntas dan dibuka seterang-terangnya seperti dalam kasus Ferdy Sambo. Dengan begitu, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat.
"Peristiwa OTT ini menunjukkan Polri ingin membersihkan institusi dari praktik kotor penerimaan calon personel yang tidak kredibel akan tetapi bila tidak dilakukan penindakkan serius dengan sikap tidak transparan maka operasi OTT itu justru akan menunjukkan praktik impuniti yang makin menyuburkan tindak suap pada institusi Polri," ujar Sugeng
“Langkah tegas dan keras harus dibuktikan kapolri Jenderal Listyo sigit Prabowo untuk membuktikan bahwa reformasi kultural memang serius dijalankan,” imbuhnya.
Baca Juga: OTT Penerimaan Bintara Polda Jateng: 5 Polisi Jadi Calo Diproses Etik
Topik:
Berita Terkini Lainnya
