Polda Metro Minta Pemprov DKI Tak Buru-buru soal Tilang Uji Emisi
Petugas melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta Pemprov DKI Jakarta tidak terburu-buru menerapkan sanksi tilang terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Penerapan sanksi tilang itu awalnya akan dimulai 13 November 2021, namun akhirnya diundur hingga awal tahun 2022.
Sanksi tilang terhadap kendaraan yang tak lolos uji emisi disebut sebagai langkah agresif Pemprov DKI Jakarta untul menurunkan emisi dari kendaraan bermotor sebagai sumber utama polusi udara di Ibu Kota.
“Kalau mau diterapkan sanksi tilang, kami minta sudah sejauh mana pelaksanaannya kan dari kemarin selalu disampaikan data kendaraan ada 16 juta, nah ini yang sudah uji emisi berapa banyak?” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, saat dihubungi, Senin (8/11/2021).
1. Polda pertanyakan kesiapan uji emisi
Petugas melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Meski demikian, Polda Metro bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Pemprov DKI masih terus berkoordinasi untuk menerapkan kebijakan uji emisi. Koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis penindakan di lapangan.
“Apakah pemprov ini sudah melakukan penambahan fasilitas uji emisi atau hanya di Dinas Lingkungan Hidup. Sementara kalau tempat uji masih terbatas mobil ada belasan juta sehari bisa berapa banyak uji apa personel mampu,” ujar Argo.
Baca Juga: Ini Lokasi Lengkap Uji Emisi Khusus Motor di DKI Jakarta
2. Polda Metro sarankan Pemprov DKI memperhatikan efektivitas hukum
Editor’s picks
Petugas melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Argo menyarankan Pemprov DKI agar memperhatikan lima poin efektivitas penegakan hukum. Hal tersebut perlu diperhatikan agar Pemrpov DKI Jakarta tidak kewalahan saat kebijakan uji emisi mulai berlaku.
“Hukum sudah ada, produk hukum sudah siap, masyarakat sudah mau buktinya tempat di mana-mana penuh, budaya mendukung, tapi fasilitas sudah siap atau belum. Sehingga khawatir masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat uji emisi takut ditilang, kan yang kerepotan dari Pemprov,” ujar Argo.
“Jadi kami hanya beri saran. Tak ada keragu-raguan polisi melakukan penindakan dan tak ada kami mundur,” sambungnya.
3. Polda Metro minta tilang jangan jadi alat untuk menakuti
Petugas menyampaikan imbauan bagi pemilik kendaraan untuk melakukan pemeriksaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Argo memastikan, pihaknya siap menjalani kebijakan tersebut meski belum ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Seperti halnya, kata dia, saat polisi menertibkan kenalpot bising demi kebutuhan masyarakat.
“Jadi kami berdiri lihatnya sebagai edukasi penegakan hukum kalau kami lakukan penindakan hukum masyarakat akan antipati, dia akan lihat kebijakan bukan untuk bentuk budaya lebih baik tapi jadi lihat harus bayar, susah dan sebagainya,” kata Argo.
“Nah pertimbangan-pertimbangan ini kami lihat. Tujuan akhir kan bentuk kesadaran masyarakat DKI agar mau membuat biru langit Jakarta. Jadi, tilang jangan jadi alat untuk takut-takutin,” sambungnya.
Baca Juga: Siap-Siap, Kendaraan Belum Uji Emisi Kena Tarif Parkir Termahal di DKI
Topik:
Berita Terkini Lainnya
