PPP Desak Mendagri Bina 2 Bupati Cekcok soal BLT di Medsos
Ilustrasi Bantuan Sosial. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Viral video adu mulut Bupati Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar, dengan Bupati Lumajang Thoriqul Haq di media sosial, soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) COVID-19.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyayangkan kejadian tersebut, karena menjadi preseden di masyarakat.
“Sangat tidak tepat, dan tidak bagus dilihat publik,” kata politikus yang akrab disapa Awiek itu ketika dihubungi, Kamis (7/5).
1. Setiap daerah memiliki persoalan dan penanganan berbeda, sehingga tidak logis diperdebatkan
Bupati Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar (boltimkab.go.id)Menurut Awiek, setiap daerah memiliki persoalan berbeda dan tidak sama dalam cara penanganannya. Termasuk, besaran bantuan di setiap wilayah karena jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesiapan infrastruktur penunjang, hingga kondisi geografis yang pasti berbeda.
“Sebagai sesama anggota Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), seharusnya dua kepala daerah tersebut terjalin komunikasi yang baik dan sharing pengalaman dalam penanganan dampak COVID-19,” ujar dia.
(IDN Times/Arief Rahmat)Baca Juga: Mensos: Bansos Tahap 1 dan 2 Gunakan Data Lama, Berikutnya Diperbarui
2. PPP mendesak Mendagri agar membina dua bupati tersebut
Mendagri Salurkan Bantuan Dari Temasek dan Humanity Matters Singapura (Dok. Kemendagri)Awiek pun mendesak Menteri Dalam Negri Tito Karnavian untuk membina lebih lanjut, kepada dua kepala daerah tersebut melalui gubernur masing-masing, agar tidak membuat persoalan semakin meruncing.
“Apalagi Menteri Desa sudah menganggap persoalan regulasi BLT Dana Desa sudah sesuai, dan tidak ada masalah. Dalam situasi seperti sekarang ini, segenap elemen bangsa harus bersatu, bersama-sama menangani COVID-19 agar segera tuntas,” ucap dia.
3. Bupati Thoriqul memprotes Bupati Boltim yang menyalahkan menteri
Bupati Lumajang Thoriqul Haq (ANTARA FOTO/HO-Diskominfo Lumajang)Editor’s picks
Sebelumnya, kedua bupati tersebut terlibat adu mulut soal BLT COVID-19. Adu mulut diawali dengan pernyataan Bupati Thoriqul yang merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang meminta agar Bupati Sehan tidak mencak-mencak soal BLT dengan menyalahkan menteri.
“Bupati Bolaang Timur ingat itu. Kerja keras kita semua kerja. Soal ruwet memang ruwet. Kalau sekarang banyak masalah memang banyak masalah, diselesaikan. Jangan menyalahkan menteri dan jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan anda yang salah urus," kata Bupati Thoriq dalam video yang berdurasi 4 menit 37 detik itu.
Thoriqul menjelaskan, pada prinsipnya yang mendapat beras atau BLT Dana Desa dapat diganti, bila tidak sesuai atau yang tidak tepat sasaran.
“Saya tentu kecewa dengan adanya bupati menyebut menteri bodoh. Menteri semuanya kerja keras, termasuk kita," ujar dia.
Thoriqul menyebut semua menteri telah melakukan yang terbaik. Inovasi program yang turun langsung ke masyarakat, dan semua transparan dipampang di tempat umum.
“Bila ada yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, bisa dievaluasi atau diubah melalui musyawarah desa," ujar dia.
4. Bupati Sehan mengklaim memberikan bantuan lebih besar dari pada Bupati Thoriqul
Ilustrasi bantuan sosial (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)Menanggapi pernyataan Thoriqul, Bupati Sehan menjawab melalui video berdurasi 3 menit 57 detik. Ia mengklaim telah mendapat kuota bansos lewat Surat Edaran Mensos sebanyak 4.446 penerima BLT, namun ia menyayangkan syarat penerima yang harus membuka rekening.
Dalam pernyataannya, Sehan menyebut besaran yang harusnya diterima masyarakat Rp600 ribu, namun masyarakat terkesan dipaksa mengeluarkan uang Rp250 ribu hingga Rp450 ribu. Misalnya untuk pulang-pergi dari rumah ke bank Rp200 ribu, ditambah biaya buka rekening bank Rp150.
"Mangkanya saya mencak-mencak itu ada dua hal, pertama kayaknya saya tidak boleh berikan beras, tapi BLT nya belum datang. Untuk Bupati Lumajang anda perlu ingat, anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo, dan saya beri beras premium dan saya tidak potong dari PNS," kata dia.
"Lucu saja dengan bupati itu, urus saja rakyatmu. Kalau dengan menteri biarkan saya berdebat dengan menteri, supaya ada bantuan dari pusat, masak rakyat miskin keluar uang lebih dari separuh," imbuh Sehan.
Perlu diketahui bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, adalah politikus PKB, sama seperti Bupati Thoriqul. Sementara, Bupati Sehan adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca Juga: INDEF: Perluas Bansos untuk Dorong Konsumsi Rumah Tangga
Berita Terkini Lainnya
