Comscore Tracker

Sah! Komisi II DPR RI Setujui Perppu Pilkada Jadi UU

Sembilan fraksi setuju, Perppu Pilkada siap diparipurnaka

Jakarta, IDN Times - Komisi II DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

“Apakah kita bisa sepakat dan menyetujui Perppu Nomor 2 tahun 2020 ini untuk menjadi UU,” tanya Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Kerja bersama Menkumham dan Mendagri di Kompleks Parlemen DPR RI yang disiarkan secara virtual di TVR Parlemen, Selasa (30/6).

“Setuju,” jawab seluruh anggota Komisi II yang hadir.

1. Perppu Pilkada siap diparipurnakan

Sah! Komisi II DPR RI Setujui Perppu Pilkada Jadi UUPekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dengan persetujuan tersebut, Doli menjelaskan, Perppu Pilkada menjadi draf final hasil pembicaraan tingkat pertama untuk selanjutnya akan dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat dua di Rapat Paripurna DPR RI.

Sebelumnya, masing-masing fraksi telah memberikan pandangannya terhadap Perppu Pilkada ini. Sembilan fraksi menyatakan setuju tanpa catatan.

Baca Juga: Perludem: Perppu Pilkada Penuh Ketidakpastian

2. Perppu Pilkada tak banyak mengubah pasal dalam UU

Sah! Komisi II DPR RI Setujui Perppu Pilkada Jadi UUMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Surabaya, Jumat (26/6). IDN Times/Fitria Madia

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan urgensi dikeluarkannya Perppu Pilkada. Menurutnya diperlukannya perubahan pasal yang mengatur tentang penundaan dan pemilihan lanjutan.

Karena itu, menurut Tito, Perppu Pilkada tidak banyak mengubah substansi yang ada dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Misalnya perubahan pasal yang menjadi payung hukum bagi penunda Pilkada yaitu Pasal 120, 121, 122.

“Dengan demikian memberikan fleksibilitas khususnya mengenai pandemik COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya,” ujar Tito dalam Raker Komisi II, Rabu (24/6).

3. Perppu Pilkada sempat digugat ke MK

Sah! Komisi II DPR RI Setujui Perppu Pilkada Jadi UUIlustrasi (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dalam perjalanannya, Perppu Pilkada ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP). Ketua PWSPP Johan Syafaat dalam permohonannya di laman resmi MK, mempersoalkan pasal 201 A ayat 1 dan 2 yang mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak diundur hingga Desember 2020 karena bencana nonalam COVID-19.

“Hal ini tentu tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang masih terpuruk karena pandemik COVID-19,” kata Johan dalam permohonannya, Rabu (10/6).

Baca Juga: Catat! Ini Jadwal Lengkap Penyelenggaraan Pilkada 2020 

Topic:

  • Isidorus Rio Turangga Budi Satria

Berita Terkini Lainnya