Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor di Medsos, Menkes Tutup Data Pejabat 

Menkes sebut banyak data pejabat yang bocor

Jakarta, IDN Times - Media sosial kembali dihebohkan dengan bocornya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko "Jokowi" Widodo dari aplikasi PeduliLindungi oleh oknum tak bertanggung jawab.

Merespons hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung menutup data pejabat agar tak terjadi hal serupa.

“Tadi malam kami terinfo masalah ini, sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup. Aplikasi itu sebenarnya untuk cek apa kita sudah divaksin atau sudah dites lab. Yang bisa akses semua aplikasi yang ada di aktivitas misalnya check-in di airport atau mal,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9/2021).

Baca Juga: NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor di Medsos, Ini Kata Istana

1. Menkes sebut banyak data pejabat yang bocor

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor di Medsos, Menkes Tutup Data Pejabat 

Budi menjelaskan, memang masih perlu ada perbaikan aplikasi PeduliLindungi agar tak terjadi lagi kasus kebocoran data. Ia menyebut, kebocoran data seperti ini bukan hanya mengganggu keamanan Presiden Jokowi, tapi juga para pejabat. 

“Banyak pejabat, NIK tersebar keluar, kami sadari itu. Maka kami tutup untuk beberapa pejabat sensitif, yang beberapa data pribadi sudah terbuka akan kami tutup,” ujar Budi.

2. Polisi tangkap pembobol data sertifikat vaksin

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor di Medsos, Menkes Tutup Data Pejabat Ilustrasi kriminal. IDN Times/Mardya Shakti

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka pembobol data NIK dan sertifikat vaksinasi COVID-19 di aplikasi PeduliLindungi. Peristiwa ini terungkap ketika NIK dan sertifikat Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo tersebar luas di media sosial. 

Dua tersangka itu adalah FH (23) karyawan swasta dengan pendidikan SLTA, dan HH (30) yang merupakan staf tata usaha di Kelurahan Muara Karang, Jakarta Utara dengan pendidikan SD.

“Pelaku dua orang, yang satu bertugas jadi marketing yang jual akun ke masyarakat lewat akun Facebook dan setelah mendapatkan pesanan, pelaku berikutnya membuatkan,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro, Jumat (3/9/2021).

3. Salah satu pelaku mengakses NIK lewat primary care BPJS

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor di Medsos, Menkes Tutup Data Pejabat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran (ANTARA Jatim/Willy Irawan)

Fadil menjelaskan, modus operandi yang dilakukan pelaku HH adalah dengan mengakses data kependudukan melalui primary care (p-care) BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi. Setelah berhasil mengakses, data tersebut kemudian dijual oleh FH.

“Setelah dapatkan akses ke NIK kemudian yang bersangkutan membuat sertifikat vaksin dengan memanfaatkan password dan username pcare yang juga dia ketahui karena dia bekerja di sebuah kelurahan tersebut,” ujar Fadil. 

Sertifikat vaksin tersebut kemudian dijual oleh FH melalui akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru. Dengan mudah, masyarakat yang belum melakukan vaksin bisa mendapatkan sertifikat dengan membeli sertifikat ke FH dengan harga Rp320 ribu.

“Kita kalau mau dapat sertifikat vaksin kan setelah divaksin kemudian dilakukan input data secara manual oleh petugas inputor. Lalu kemudian setelah kita mengunduh app PeduliLindungi nanti akan terbit sertifikat tersebut, karena dia miliki akses dan mengetahui username dan password pcare maka dia bisa jual sertifikat vaksin tersebut,” ujar Fadil.

4. Polisi juga tangkap 2 pemesan sertifikat vaksin

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor di Medsos, Menkes Tutup Data Pejabat Aplikasi PeduliLindungi. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Hasil pengakuan sementara, keduanya berhasil menjual 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi. Polisi juga telah menangkap dua orang pengguna dan pemesan sertifikat vaksin. 

Mereka adalah AN (21), pegawai swasta tinggal di Pamulang dan BI (30), pegawai swasta tinggal di Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

“Kedua saksi berperan melakukan pembelian sertifikat tanpa divaksin kepada akun Facebook yang saya sebutkan di atas yakni dengan harga Rp350 ribu, dan satunya harga Rp500 ribu,” kata Fadil.

Baca Juga: Kemenkes dan BSSN Kompak Klaim Data e-HAC Tidak Bocor

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya