TKN Jokowi-Ma’ruf Resmi Daftarkan Diri ke MK
IDN Times/Axel Jo Harianja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin hari ini mendaftarkan permohonan menjadi pihak terkait pada gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut diajukan setelah gugatan Prabowo-Sandiaga diregistrasi oleh MK.
"Kami sudah mendaftarkan kepada MK sebagai pihak terkait. Kami tadi sudah masukkan surat kuasa hukum ke panitera MK. Sudah diterima oleh Pak Firyanto semua dokumen tentang persyaratan itu, sudah kami sampaikan surat kuasa, KTP principal, dan kartu advokat, serta KTP semua tim kuasa yang terdaftar di surat kuasa," ujar direktur bidang hukum dan advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, di MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).
1. TKN mengerahkan 33 kuasa hukum
IDN Times/Irfan FathurohmanAde mengatakan, ada 33 kuasa hukum yang didaftarkan dalam permohonan menjadi pihak terkait itu. Nantinya, pada saat persidangan, tim kuasa hukum TKN akan diatur bergantian memasuki ruangan sidang lantaran kursi di ruangan sidang akan dibatasi MK.
"Surat kuasanya berjumlah 33 orang yang diketuai Yusril (Ihza Mahendra), saya sebagai sekretaris, ditambah teman-teman direktorat hukum dan advokasi serta advokat profesional yang ikut membantu pelaksanaan persidangan nanti," ungkapnya.
Baca Juga: BW Tuding Ma'ruf Langgar Pemilu, TKN: Baca Undang-Undang dengan Benar
2. 18 bukti disiapkan untuk membantah dalil permohonan Prabowo-Sandiaga
IDN Times/Aan PranataSementara terkait kehadiran Jokowi-Ma'ruf di sidang perdana pada 14 Juni nanti, Ade mengaku belum mengetahui. Ade mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan 18 bukti untuk membantah dalil permohonan pihak Prabowo-Sandi.
Editor’s picks
"Bukti-bukti sudah ada saat ini, kurang-lebih 18 bukti yang kami sampaikan. Itu juga sesuai dalil-dalil permohonan pemohon paslon 02, apakah bukti ini bertambah, kita lihat setelah persidangan. Yang jelas, bantahan yang kami siapkan kami mengacu pada ketentuan regulasi yang ada baik dari UU Pemilu dan PMK mengenai tidak adanya revisi permohonan pemohon. Yang kami sampaikan bantahan dalil yang disampaikan pemohon," tutur Ade.
3. TKN belum bisa memastikan diri kapan menyerahkan jawaban pihak terkait ke MK
IDN Times/Santi DewiAde mengaku belum memutuskan kapan akan menyerahkan jawaban sebagai pihak terkait ke MK. Dia menjelaskan, berdasarkan peraturan MK, jawaban pihak terkait harus disampaikan paling lambat sehari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan.
"Sesuai batas PMK, paling lambat satu hari setelah sidang pendahuluan, yakni 15 Juni, tapi dimungkinkan sebelum itu bisa. Kami akan berdiskusi di seluruh tim kuasa hukum kapan waktu yang tepat kami sampaikan jawaban dari pihak terkait. Bahannya sudah ada, tinggal sedikit lagi menyempurnakan seluruh argumentasi yang dibantah terhadap permohonan pemohon," ujarnya.
4. Prabowo-Sandiaga memperbaiki berkas gugatan
IDN Times/Irfan FathurohmanSebelumnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperbaiki gugatan hasil Pilpres 2019 dari 37 halaman menjadi 146 halaman. Untuk meyakinkan 9 hakim konstitusi, gugatan Prabowo-Sandiaga masih bertabur link berita hingga YouTube.
Berdasarkan dokumen perbaikan permohonan yang dikutip IDN Times, berikut sebagian bukti link berita dan tautan YouTube yang dijadikan alat bukti:
1. Bukti P-10b: Ini Daftar Harta Jokowi-Marif dan Prabowo-Sandiaga
2. Bukti P-8: BPN Bisa Perbaiki Permohonan Gugatan di MK Sebellum 11 Juni 2019
3. Bukti P-9: Jika Ada Perbaikan, MK Harap Tim Prabowo-Sandi Ahukan Sebelum Libur Lebaran
4. Bukti P-19: KPU dan Narasi Pilpres Curang
5. Bukti P-20: Ahli Hukum tata Negara: Tuduhan Kecurangan Pilpres Harus Diuji di MK
6. Bukti P-32: Jokowi in Indonesia's Neo-New Order
7. Bukti P-36: Jokowi Ajak Pendukungnya ke TPS Pakai Baju Putih
8. Bukti P-37: Minta Pendukung Pakai Putih, Jokowi Tak Rela Ada Golongan Putih
9. Bukti P-37a: Jokowi Dalam Kampanye di Kupang mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS menggunakan baju putih (Youtube)
10. Bukti P-38: Rapel Kenaikan Gaji PNS Dibayarkan Jelang Pilpres
11. Bukti P-39: Presiden Jokowi: Gaji PNS Naik Awal April, Sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14
12. Bukti P-40: Nuansa Politik Jokowi di Balik Janji Perangkat Desa Naik Gaji
13. Bukti P-41: Dana Kelurahan Rp 3 Triliun Cair Jelang Pilpres, Ini Kata Moeldoko
14. Bukti P-42: Jelang Pilpres, Dana Bansos Cair Rp 15,1 Triliun pada Januari 2019
14. Bukti P-45a: Prabowo akan Naikkan Gaji PNS, Jokowi: Saya Tidak Setuju!
15. Bukti P-46a: Di Istana Negara, Presiden Jokow Widodo menyampaikan bahwa dirinya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan THR dan Gaji ke-13 bagi para pensiun dan penerima tunjangan, PNS, TNI dan POLRI (Youtube).
16. Bukti P-47: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019
17. Bukti P-48: Peresmian MRT: Agenda Publik yang Jadi Ajang Politik?
18. Bukti P-48a: Acara Peresmian MRT (Youtube)
19. Bukti P-62a: Jokowi Umumkan Kenaikan THR bagi PNS, TNI-Polri, dan Pensiunan (Youtube).
20. Bukti P-81 hingga P-94: Link berita soal dukungan kepala daerah ke Jokowi.
Baca Juga: MK: Perbaikan Permohonan Gugatan Pilpres dari BPN akan Jadi Lampiran
Berita Terkini Lainnya
