Tok! Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran Kemendagri 2021 Rp3,2 Triliun
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat berada di Balikpapan, Sabtu (18/7/2020). IDN Times / Hilmansyah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi II menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (21/9/2020).
Rapat tersebut membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga (RKA-KL) tahun 2021 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
“Termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyeleggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp17,3 miliar untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri Tahun 2021,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan RDP yang ditayangkan secara virtual di TVR Parlemen.
1. Komisi II juga menyetujui tambahan anggaran Kemendagri
IDN Times/ Teatrika PutriKomisi II DPR juga menyetujui tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri Rp1,2 triliun, termasuk usulan tambahan DKPP sebesar Rp91,9 miliar.
“Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya dalam Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri 2021,” ujar Doli.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp227,7 miliar untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran BNPP 2021.
Baca Juga: Kemendagri Tegur 55 Daerah Belum Ada Perkada Protokol Kesehatan
2. Pengalokasian anggaran terbagi menjadi empat program
Editor’s picks
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)Pengalokasian anggaran tersebut terbagi empat program, yaitu pembinaan politik dan pemerintah umum senilai Rp153,1 miliar, pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sejumlah Rp524,3 miliar.
Kemudian, program tata kelola kependudukan dianggarkan mencapai Rp681,5 miliar, serta program dukungan manajemen menyentuh angka Rp1,8 triliun.
3. Mendagri minta DPR memaksimalkan anggaran Kemendagri
Gedung DPR (IDN Times/Kevin Handoko)Sebelumnya, Tito dalam kesempatan tersebut, meminta agar DPR menyetujui penambahan anggaran, lantaran sejumlah program prioritas 2020 tidak berjalan maksimal.
Selain itu, kementerian juga dilibatkan dalam kegiatan percepatan pemulihan ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan yang terkena imbas COVID-19.
Selain itu, Tito menyebut, Kemengri juga dilibatkan dalam percepatan pencapaian target kinerja lima program prioritas nasional.
“Usulan tambahan anggaran 2021 telah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas (pada 5 Agustus 2020,” ujarnya.
Baca Juga: Kemendagri Tegas Menolak Konser Musik saat Kampanye Pilkada 2020
Topik:
Berita Terkini Lainnya
