Comscore Tracker

Wacana Amandemen UUD 1945, Nasir Djamil: Ini Baru Tes Ombak

Baru Nasdem dan PKB ngotot amandemen

Jakarta, IDN Times - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nasir Djamil mengatakan, wacana amandemen UUD 1945 belum mendesak dilakukan. Wacana ini masih bersifat coba-coba.

“Ini test the water, sebenarnya sah-sah saja orang sampaikan pendapat dan pikiran. Orang akan berpikir siapa di balik ini? Siapa yang ingin tiga periode dan kembali ke MPR? Kembali ke oligarki. Ya ini tidak penting dan tidak mendesak,” ujar Nasir di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).

Baca Juga: Ketua MPR: Ada 3 Partai Belum Setuju Amandemen UUD 1945

1. Sikap fraksi di MPR belum terkonsolidasi dengan baik

Wacana Amandemen UUD 1945, Nasir Djamil: Ini Baru Tes OmbakIDN Times/Irfan Fathurohman

Menurut Nasir, hal tersebut terindikasi dari sikap fraksi-fraksi di MPR yang tampak belum terkonsolidasi dengan baik.

“Sehingga kemudian bisa dipahami kekuatan politik, 'masing-masing fraksi curi start', jadi bukan pemilu saja,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

2. Nasir menyarankan Nasdem agar berkoordinasi dengan partai lain

Wacana Amandemen UUD 1945, Nasir Djamil: Ini Baru Tes OmbakKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi Menkominfo Johnny G Plate dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai perayaan rangkaian HUT Nasdem, Sabtu 23 November 2019. (IDN Times/Fitria Madi)

Nasir mengatakan pada dasarnya fraksi-fraksi di MPR tidak menginginkan amandemen UUD 1945 secara keseluruhan, sehingga berdampak pada perubahan masa jabatan presiden. Kecuali, Partai Nasdem yang menurut dia ngotot pemilihan presiden melalui MPR dan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

“Tadi disampaikan ada Nasdem soal mengembalikan ke MPR dan tiga periode, tapi di samping ngotot harus 'ngontak', sehingga kemudian semua itu bisa didasari dengan sebuah pandangan objektif,” ucap dia.

3. Tujuh fraksi MPR menolak amandemen UUD 1945

Wacana Amandemen UUD 1945, Nasir Djamil: Ini Baru Tes OmbakIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sebagian besar fraksi di MPR, termasuk PKS, menolak amendemen UUD 1945, khususnya perubahan masa jabatan presiden dan proses pemilihan presiden melalui MPR.

"Itu mayoritas saya lihat lebih dari enam atau tujuh fraksi, sikapnya begitu (menolak)," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11).

4. Nasdem dan PKB ngotot masa jabatan presiden menjadi tiga periode

Wacana Amandemen UUD 1945, Nasir Djamil: Ini Baru Tes OmbakPresiden Jokowi saat meninjau Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Jumat 29 November 2019. (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Hidayat menjelaskan, partai-partai yang ingin melakukan amendemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dan pemilihan presiden melalui MPR, adalah Nasdem dan PKB. Sedangkan, Golkar, belum menyatakan sikap resmi.

"Untuk masa jabatan tiga periode itu yang paling mendorong Nasdem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi selain itu kan kita tidak dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satu pun partai yang usulkan sekarang," ujar mantan presiden PKS itu.

Baca Juga: Setuju Amandemen, PKS Beri Syarat Agar KPK Jadi Lembaga Permanen

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya