3 Jurus Mensos Risma Cegah Korupsi Bansos Penanganan COVID-19
Mensos Tri Rismahrini memberi keterangan pers di Istana (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap tiga jurus pencegahan korupsi penyaluran bantuan sosial penanganan pandemik COVID-19. Pertama, perbaikan kualitas data calon penerima bantuan.
"Jadi kami perbaiki kualitas data kami, agar lebih akuntabel. Yakni pertama, kami sinkronkan seluruh data di Kemensos. Kemudian kita memadankan dengan data kependudukan," kata Risma dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021).
Ia mengatakan Kemensos telah memeriksa sekitar 21 juta data penerima bantuan. Hasilnya, beberapa di antaranya ada yang ganda.
Lalu, apa jurus yang dilakukan Risma agar tidak seperti pendahulunya, Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bansos COVID-19?
1. Penyaluran bantuan tak langsung diberikan oleh Kemensos
Mensos RI, Tri Rismaharini (IDN Times/Rangga Erfizal)Jurus kedua yang diterapkan Risma untuk mencegah korupsi adalah memperbaiki mekanisme penyaluran bansos COVID-19. Ia mengatakan Kemensos tidak langsung menyalurkan bantuan ke masyarakat.
"Mulai Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang. Transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank," kata dia.
Sedangkan, untuk pengadaan bantuan beras, Kemensos menggandeng Perum Bulog. Risma mengatakan penyaluran bantuan beras juga dilakukan langsung oleh Bulog.
"Jadi tidak melalui Kemsos, tapi bulog langsung mengirim ke KPM (keluarga penerima manfaat)," ucapnya.
Baca Juga: Baru Dicairkan Dua Bulan, Risma Ancam Bongkar Mafia Bansos di Tuban
2. Siapkan aplikasi untuk permudah penerima bantuan
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pers di gedung KPK. (IDN Times/Aryodamar)Jurus ketiga Risma adalah membuat aplikasi untuk mempermudah penerima bantuan, khususnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau kartu sembako. Nantinya penerima BPNT tak hanya bisa berbelanja di e-waroeng, tapi bisa juga di mana saja dengan aplikasi tersebut.
Risma mengatakan aplikasi rencananya akan dirilis bertepatan dengan HUT ke-76 RI, yakni 17 Agustus 2021.
"Kita sudah siapkan software, kami dibantu BI, dan dengan pengawasan OJK. Dibantu juga teman-teman muda di fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di e-warong," kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
3. Ragam bansos yang disalurkan saat pandemik COVID-19
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Instagram.com/tri.rismaharini)Dalam kesempatan itu, Risma juga memaparkan beragam bantuan yang disalurkan pemerintah untuk warga miskin terdampak pandemik. Pertama ialah bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp1,2 juta untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.
"Bansos tunai yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, itu diberikan dalam 4 bulan, nominalnya Rp300 ribu per bulan," jelas Risma.
Selanjutnya, BPNT atau Kartu Sembako senilai Rp200 ribu per bulan untuk 10 juta keluarga. Serta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke 10 juta penerima yang nominalnya disesuaikan dengan kondisi keluarga penerima.
Selain itu, di masa PPKM Level 4 ini, pemerintah juga menambahkan bantuan beras 10 kg untuk penerima BST dan PKH. Bantuan beras ini akan disalurkan oleh Bulog.
Baca Juga: Tanggapi Mensos Risma, Begini Penjelasan Kadinsos Tuban
Berita Terkini Lainnya
