Banyak yang Belum Terima Bansos, Risma: Penerima Diusulkan Daerah
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek dapur umum yang ada di Jawa Barat. (dok. Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma buka suara terkait banyak warga yang belum menerima bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan, usulan calon penerima bansos saat ini ada di tangan pemerintah daerah.
"Kami kembalikan, sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011, sejak Januari saya menyerahkan (usulan) data itu ke daerah. Jadi usulan penerima bansos itu kita serahkan kepada daerah," kata Risma dalam keterangan pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021).
Ia mencontohkan, di masa PPKM Level 4 ini, Kemensos menerima usulan tambahan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 5,9 juta orang dari pemerintah daerah. Usulan itu sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.
1. Verifikasi dan validasi data penerima bansos dilakukan pemda
Tri Rismaharini (Instagram.com/tri.rismaharini)Ia menjelaskan, sejak kepemimpinannya, Kemensos tak langsung memverifikasi dan memvalidasi (verivali) daftar calon penerima bantuan. Kemensos hanya menerima usulan penerima bansos dari pemerintah daerah (pemda).
Data usulan tersebut, kata dia, kemudian dicocokkan dengan data kependudukan.
"Oke, begitu (data) cocok, kita terima. Jadi sesuai dengan UU, kita kembalikan verivali data ke daerah," ucapnya.
Baca Juga: Kesal, Mensos Risma Bakal Bongkar Dugaan Mafia Bansos di Tuban
2. Pemda juga bisa hapus data calon penerima bantuan
Editor’s picks
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Instagram.com/tri.rismaharini)Selain mengusulkan, Risma mengatakan, pemerintah daerah juga bisa menghapus seseorang dari daftar penerima bantuan.
"Contohnya kemarin di lapangan, Bu kenapa dihapus. Setelah kami cek, ternyata daerah yang menghapus, bukan kami. Jadi kami kembalikan sesuai amanat UU 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin," ujarnya.
Baca Juga: Wow! Anggaran Bansos Kabupaten Bekasi Rp49 M Tapi Realisasi 0 Persen
3. Risma ungkap jurus cegah korupsi bansos COVID-19
Mensos Risma temui penghuni kolong tol jembatan Pluit, Jakarta Utara, Rabu (30/12/2020) (Dok. Kemensos)Pada kesempatan tersebut, Risma juga mengungkap tiga jurus pencegahan korupsi penyaluran bansos penanganan COVID-19. Pertama, perbaikan kualitas data penerima bantuan.
Kedua, penyaluran bansos tidak langsung dilakukan Kemensos. Untuk bantuan tunai disalurkan melalui bank, sedangkan bantuan beras diberikan lewat Perum Bulog.
"Mulai Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang. Transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank," kata dia.
Jurus ketiga Risma adalah membuat aplikasi untuk mempermudah penerima bantuan, khususnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau kartu sembako. Nantinya, penerima BPNT tak hanya bisa berbelanja di e-waroeng, tapi bisa di mana saja dengan aplikasi tersebut.
Baca Juga: PPKM Level 4 Lanjut, Mensos Risma Percepat Penyaluran Bansos
Topik:
Berita Terkini Lainnya
