Blak-blakan Kemenkes soal AstraZeneca Belum Dipakai Vaksinasi
Vaksin Astrazeneca ( ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi, mengungkap alasan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca belum didistribusikan. Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan kontrol kualitas 1,1 juta vaksin asal Inggris tersebut.
"Misalnya apakah ada vial yang rusak, kemasan yang tidak baik, ini kita pastikan dulu sebelum didistribusikan ke fasyankes tempat pelaksananaan vaksinasi," ungkap Nadia dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/3/2021).
Selain itu, Kemenkes juga masih menunggu hasil kajian dari Badan Pengawan Obat dan Makanan (BPOM) serta para ahli terkait dengan sasaran yang akan diberi vaksin AstraZeneca.
"Mengapa Kementerian Kesehatan menunda dulu pendistribusian AstraZeneca? Ini dikarenakan lebih pada kehati-hatian, kami mengikuti apa yang menjadi arahan dari Badan POM," tegasnya.
1. Bukan karena muncul kasus penggumpalan darah
Ilustrasi Penyuntikan Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Nadia menepis kabar bahwa pemerintah akan membatalkan vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca. Terlebih, muncul sekitar 40 kasus penggumpalan darah setelah divaksinasi.
"Dari data yang ada saat ini sudah ada 17 juta orang mendapatkan vaksin AstraZeneca ini, di mana kasus penggumpalan darah dilaporkan 40 kasus. Jadi sebenarnya kasus sangat kecil," ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, European Medicines Agency (EMA) dan BPOM Inggris pada tanggal 11 Maret 2021 telah memberikan pernyataan. Intinya, kejadian penggumpalan darah tidak terkait dengan vaksin AstraZeneca.
Baca Juga: Raker di DPR, Menkes Akui Baru Tahu Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa Mei
2. WHO disebut meminta negara tidak menunda vaksinasi
Bendera berkibar di kantor pusat WHO di Jenewa, Swiss (www.who.int)Sejauh ini, Nadia mengakui ada sekitar 10 negara yang menunda penggunaan vaksin AstraZeneca. Akan tetapi, ia menyebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meminta agar vaksinasi dilanjutkan.
Editor’s picks
"Bahkan kita tahu hari ini, Perdana Menteri Thailand kalau tidak salah menjadi orang pertama mendapatkan vaksin kembali, setelah kemarin Thailand sempat menyatakan menunda sementara," kata Nadia.
"Artinya vaksin AstraZeneca ini cukup aman walaupun ada kejadian tersebut. Tetapi tentunya menjadi kehati-hatian kita dalam penggunaannya," imbuhnya.
3. Pemerintah akan tentukan sasaran penerima vaksin AstraZeneca
Ilustrasi vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/JojonSetelah menerima hasil kajian dari BPOM, pemerintah akan segera menentukan kelompok yang akan menerima vaksin AstraZeneca dan mendistribusikannya. Mengingat, Nadia mengatakan, masa simpan 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca akan habis pada akhir bulan Mei 2021.
"Tentunya 1,1 juta dosis vaksin yang kita terima ini harus kita prioritaskan pada tempat-tempat sebelum masa shelf life-nya habis, vaksin ini sudah kita gunakan untuk penyuntikan dosis pertama, kalau memang nanti rentang waktunya (penyuntikan) sembilan sampai 12 minggu," tuturnya.
Ia optimistis target tersebut akan tercapai. Terlebih saat ini Indonesia per hari bisa menyuntik 250 ribu hingga 350 ribu orang.
"Anggap saja kita bisa melakukan penyuntikan itu 200 ribu, berarti dalam kurun waktu enam hari vaksinnya akan habis. Tapi tentunya kita akan kaji lebih dalam lagi siapa yang akan mendapatkan vaksin," tegas Nadia.
4. Pengawasan pascavaksinasi tetap dilakukan
Sejumlah tenaga kesehatan mengikuti vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Nadia meminta masyarakat jangan takut dengan vaksinasi menggunakan AstraZeneca. Pemerintah akan berhati-hati dalam pelaksanaan vaksinasi.
Di sisi lain, pengawasan pascavaksinasi pun akan dilakukan, seperti vaksinasi menggunakan vaksin Sinovac. Pengawasan akan dilakukan oleh BPOM dan Kominsi Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas KIPI).
"Bukan berarti setelah kita distribusuikan tidak ada monitoring. mekanisme monitoring itu tetap jalan, baik dari Badan POM maupun dari Komnas KIPI terkait gejala klinis yang timbul akibat vaksin," ujarnya.
Baca Juga: Timbulkan Pembekuan Darah, Menkes Tunda Vaksinasi AstraZeneca di RI
Topik:
Berita Terkini Lainnya
