Usulan Pemilu Ditunda, AHY: Gak Logis dan Berlawanan dengan Konstitusi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor IDN Media HQ pada Kamis (17/6/2021). (IDN Times/Reynaldy Wiranata)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 tidak logis. Selain itu, usulan tersebut juga bertentangan dengan konstitusi.
"Ada yang menginginkan dan menyuarakan sebaiknya Pemilu diundur. Menurut saya, ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya, yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," kata AHY dikutip dari ANTARA, Minggu (27/2/2022).
AHY mengungkapkan pandangannya tersebut saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Riau dan Banten secara daring, Sabtu (26/2).
1. Klaim usul penundaan Pemilu aspirasi rakyat dinilai tak berdasar
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)AHY juga menyoroti perihal munculnya kabar usulan penundaan Pemilu 2024 mengatasnamakan aspirasi rakyat. Menurutnya, klaim tersebut tidak berdasar.
"Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas, Demokrat mengelilingi 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada yang membaik, itu lambat," ujarnya.
Ia memandang usulan penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat justru terkesan memainkan suara rakyat.
Baca Juga: Pakar: Alasan Elite Parpol Minta Pemilu 2024 Ditunda Mengada-ada!
2. AHY singgung Pilkada 2020 yang tak diundur
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor IDN Media HQ pada Kamis (17/6/2021). (IDN Times/Reynaldy Wiranata)AHY menilai alasan pemikiran penundaan Pemilu 2024 dibutuhkan agar Indonesia mampu berfokus pada pemulihan ekonomi pascapandemik COVID-19 tidak tepat. Ia pun menyinggung Pilkada 2020 yang tidak ditunda.
Editor’s picks
"Saat Pilkada 2020, dikatakan juga tidak ada negara mana pun yang menunda Pemilu dan pilkada hanya karena pandemik dan resesi ekonomi. Dijalankanlah Pilkada 2020, padahal itu sedang gawat-gawatnya pandemik. Jadi artinya, bangunan narasi (penundaan Pemilu 2024) yang disampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat," tegas AHY.
Menurutnya, masyarakat Indonesia sudah banyak mengalami kesulitan akibat pandemik COVID-19. Misalnya kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan sanak saudara yang meninggal karena virus corona.
Ditambah lagi, ujar AHY melanjutkan, masyarakat juga tengah dihadapkan persoalan minyak goreng yang langka dan mahal. Ia pun memandang usulan penundaan Pemilu 2024 tidak sepatutnya dikumandangkan, terlebih jika diperuntukkan bagi kepentingan melanggengkan kekuasaan.
Hal tersebut, ujar AHY, hanya akan menambah masalah di Tanah Air, mencederai hati nurani, dan akan memundurkan demokrasi Indonesia.
3. Cak Imin usul Pemilu 2024 ditunda
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar memberi keterangan pers di ruang pers Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/2/2022) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebelumnya mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu hingga dua tahun. Dia beralasan kondisi ekonomi Indonesia belum stabil.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting dan intinya prospek ekonomi kita pascapandemik, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap dua tahun pandemik yang tidak efesien,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, 2024 menjadi tahun politik itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Sebab, para pengusaha dan investor akan melihat terlebih dahulu siapa pemenang dalam Pemilu yang digelar dalam tahun tersebut.
"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi. Pertama, para pelaku ekonomi itu melakukan freeze, pembekuan, wait an see dan stop ageresivitas ekonomi saat pemilu,” ucapnya.
Cak Imin mengaku khawatir usai Pemilu 2024 terjadi konflik. Sebab, kondisi masyarakat belum sepenuhnya stabil, terlebih saat ini masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang sudah melanda Indonesia selama dua tahun.
Baca Juga: Mayoritas Publik dan Elite Ogah Pemilu Ditunda ke 2027 Gegara Pandemik
Topik:
Berita Terkini Lainnya
