Ini Fakta Pemilihan Serentak 2020 Biar Kamu Tidak Terpengaruh Hoaks
IDN Times/Sukma Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menemukan 38 isu hoaks terkait dengan Pemilihan Serentak 2020 selama kurun waktu 1 September-18 November 2020. Hoaks yang beredar pun langsung diklarifikasi Kemkominfo melalui laman resmi www.kominfo.go.id. Kominfo tidak hanya menginformasikan isu yang berlabel hoaks saja, tetapi juga beberapa informasi yang salah (disinformasi) agar masyarakat mendapatkan klarifikasi yang benar.
Kemkominfo bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menurunkan atau men-takedown 13 tautan tentang Pilkada yang bermuatan hoaks atau kabar bohong. Jumlah ini merupakan bagian dari 217 tautan lainnya yang masuk dalam kategori 38 isu hoaks yang ditemukan Kominfo hingga 18 November.
Contoh hoaks tersebut terjadi pada 10 November 2020 yang beredar surat Permohonan Bantuan Dana Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan mengatasnamakan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Surat tersebut berisi permintaan bantuan dana pengamanan pelaksanaan pemilihan yang ditujukan ke sejumlah direksi perusahaan di Kaltim.
1. Gubernur Kaltim tidak pernah meminta sumbangan apa pun
Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak saat menghadiri Apel Konsolidasi Kesiapsiagaan dan Antisipasi Bencana Alam di Balikpapan, Kaltim, Jumat (20/11/2020). (Dok. Biro Humas Pemprov Kaltim)Faktanya, melalui laman resmi kaltimprov.go.id, Kepala Biro Humas Kaltim M Syafranuddin memastikan bahwa surat tersebut adalah palsu. Syafranuddin menjelaskan bahwa dalam pengamanan Pilkada Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Kaltim, Gubernur Kaltim tidak pernah meminta sumbangan apa pun karena Pemprov Kaltim sudah menyediakan anggarannya.
“Kepada masyarakat yang menerima surat tersebut agar tidak melayaninya. Jika menemukan orang yang mengantar surat tersebut segera diamankan guna melakukan proses hukum,” ujar Syafranuddin mewakili Pemprov Kaltim.
Baca Juga: Satgas Medsos Kominfo Kebut Produksi Konten Jelang Hari Pemilihan
2. Permintaan pengamanan Pilkada di Provinsi NTB juga hoaks
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. (Antara)Senada dengan hoaks di Kaltim, muncul juga surat serupa dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Surat itu ditujukan kepada Presiden Direktur PT Sukses Mantap Sejahtera, Sentosa Setiawan. Surat permintaan dana bantuan Pilkada 2020 tertanggal 9 November 2020 itu juga mendapat cap dan tanda tangan dari Gubernur NTB saat ini, Zulkieflimansyah.
Faktanya, Pemerintah Provinsi NTB melalui akun Facebook resminya menyebut surat yang beredar terkait permintaan pengamanan Pilkada tersebut hoaks. Pemprov NTB juga menjelaskan surat hoaks itu sangat mudah dikenali sebagai informasi palsu. Banyak kecacatan dalam surat, seperti penomoran surat, penulisan salam, pengaturan spasi surat, dan penulisan nama pejabat yang harusnya lengkap dengan gelarnya.
3. Surat yang beredar mengatasnamakan Gubernur Kalbar juga palsu
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. (http://bengkayangkab.go.id/)Lalu beredar juga sepucuk surat dengan nomor 559/1001/2-11-BKD yang mengatasnamakan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Gubernur Kalbar disebut meminta bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada yang ditujukan ke sejumlah Kepala Pimpinan Direksi Perusahaan di Kalbar.
Faktanya, Gubernur Sutarmidji menegaskan bahwa surat yang beredar mengatasnamakan dirinya adalah palsu. Sutarmidji mengatakan bahwa surat tersebut menggunakan alamat e-mail, nomor handphone, dan rekening yang tidak dimiliki Pemprov Kalbar, bahkan tanda tangan dirinya pada surat tersebut juga dipalsukan. Ia pun mempersilakan masyarakat yang ingin membantu dan tidak diperbolehkan dalam bentuk uang, tetapi sumbangan dalam bentuk pohon misalnya. (CSC)
Baca Juga: Tak Ada Lagi Kampanye Akbar, Kominfo Berikan Tips Jadi Pemilih Cerdas
Topik:
Berita Terkini Lainnya
