Yuk Cek! Ini Syarat Dapatkan Bantuan Subsidi Upah dari Pemerintah
Ilustrasi pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dalam rangka mendukung bergulirnya perekonomian rakyat semasa PPKM, Pemerintah memastikan akan menyalurkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pemerintah berharap bantuan untuk pekerja/buruh senilai Rp1 juta per orang ini mampu meringankan beban ekonomi para pekerja, juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan.
Pemerintah pun menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun BSU untuk disalurkan kepada calon penerima BSU.
“Pemerintah mengeluarkan kebijakan BSU ini juga untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya dan membantu pekerja yang dirumahkan atau berkurang penghasilannya karena pembatasan jam kerja. Selain itu, diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh,” papar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengenai manfaat penyaluran BSU.
1. Syarat gaji minimal penerima BSU
Ilustrasi pekerja pabrik. ANTARA FOTO/Risky AndriantoPekerja/buruh yang telah memenuhi syarat akan menerima BSU senilai Rp500 ribu per bulan, berlaku untuk dua bulan dan akan disalurkan sekaligus. Adapun syarat penerima BSU menurut Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 ialah sebagai berikut.
1. Warga Negara Indonesia;
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021;
3. Mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan;
4. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah;
5. Diutamakan bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, dan aneka industri.
Mengenai persyaratan jumlah gaji, terdapat ketentuan tambahan bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta. Persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.800.000. Dengan demikian, persyaratan gaji maksimal pekerja di Kabupaten Karawang yang berhak menerima BSU ialah Rp4,8 juta.
Terkait gaji minimal, lebih lanjut dalam Pasal 3A dijelaskan pula bahwa gaji yang dimaksudkan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
Editor’s picks
Baca Juga: Menaker Berharap Bantuan Subsidi Upah Ringankan Beban Ekonomi Pekerja
2. Penerima BSU juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima bantuan
Pendaftaran bantuan subsidi upah masih bisa dilakukan sampai 31 Agustus. IDN Times/ Alfi RamadanaUntuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan, penerima BSU juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
Dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah telah menerima 1 juta data calon penerima, dari 8,73 juta pekerja/buruh yang diproyeksikan akan menerima BSU, Jumat (30/7/2021). Data calon penerima bantuan bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Data tersebut telah mendapatkan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Permen Nomor 16 Tahun 2021. Nantinya, data 1 juta calon penerima BSU tersebut juga akan dicek dan di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data.
Data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021 sehingga hanya peserta yang telah terdaftar hingga waktu tersebut dan memenuhi syarat saja yang berhak menerima BSU.
Bagi pekerja/buruh yang merasa memenuhi syarat, tetapi ragu apakah telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengecek melalui website https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/ dan apabila mengalami kesulitan saat login dapat menghubungi Call Center BPJS Ketenagakerjaan 1500910.
3. Pengusaha memelihara dialog secara bipartit dengan pekerjanya
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. (Dok. Kominfo)Pemerintah juga menegaskan bahwa sebagai upaya percepatan penyaluran serta meminimalisasi penyelewengan penyaluran bantuan, BSU akan didistribusikan langsung ke rekening bank penerima bantuan pada bulan Agustus.
Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gawainya atau bisa melalui ATM dan ke kantor cabang bank penyalur. Adapun bank penyalur BSU ialah bank milik negara yang terhimpun dalam Himbara, yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja/buruh penerima bantuan di Provinsi Aceh, menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI)
Kemudian, Menteri Johnny mengimbau kepada perusahan dengan tempat kerja atau pabrik yang masih memberlakukan WFO agar terus menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, serta menyiapkan segala kebutuhan untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut.
“Sejalan dengan tujuan utama penyaluran BSU, pemerintah juga berharap pengusaha memelihara dialog secara bipartit dengan pekerja/buruhnya, untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, kelangsungan berusaha pengusaha dapat terjaga, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup pekerja/buruh di masa pandemik,” pungkasnya. (WEB)
Baca Juga: Bangkitkan Ekonomi Digital Desa, Kominfo Gelar Siberkreasi Local Fest
Topik:
Berita Terkini Lainnya
