Target Pemilih Pilkada 77,5 Persen, Mendagri Buat Strategi Khusus Ini
Ilustrasi pilkada serentak/Dok. Kominfo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – KPU bersama pemerintah telah menargetkan partisipasi pemilih 77,5 persen dalam Pemilihan Serentak 2020. Target ini memiliki tantangan karena pemilihan tahun ini diselenggarakan di tengah pandemik. Menyadari hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki strategi khusus untuk memenuhi target tersebut.
Baca Juga: Kominfo Siap Tingkatkan Akses TIK bagi Penyandang Disabilitas
1. Mendagri membentuk Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri
.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Strategi pertama ialah membentuk Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor atau supervisi perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (Suket) setiap hari.
“Kami rekonsiliasi terus data hariannya kepada KPU dan Bawaslu sehingga bisa sama-sama kita monitor, daerah-daerah mana yang belum maksimal melakukan perekaman e-KTP ataupun yang tidak mendapatkan Suket," ujar Mendagri.
2. Begini prinsip kerja dasar Desk Pilkada Kemendagri
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Editor’s picks
Prinsip kerja dasar Desk Pilkada Kemendagri adalah mengakomodasi segala bentuk pelayanan masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih atau melakukan perekaman e-KTP.
Mendagri mengaku telah memerintahkan Desk Pilkada untuk berkoordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna berupaya maksimal, termasuk melakukan mobilisasi anggotanya masing-masing.
"Masalahnya bisa berbeda-beda di tiap daerah. Itulah tim supervisi yang akan bekerja. Saya sudah perintahkan, dua minggu mereka harus berada di daerah-daerah itu dan bergerak di daerah-daerah yang petanya sudah kami punya, yang belum melakukan perekaman secara maksimal," kata Tito.
Baca Juga: Kominfo Ajak Masyarakat Guyub dalam Pemilihan Serentak 2020
3. Ini strategi kedua Mendagri
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020 (IDN Times/Arief Rahmat)Strategi kedua, Mendagri menetapkan hadiah bagi setiap daerah yang melakukan perekaman e-KTP dengan baik dan memberi sanksi (punishment) apabila penilaian mereka kurang baik.
Meski jabatan kepala dinas dipilih dan diajukan kepala daerah serta di bawah struktur komando, pengangkatan jabatan berdasarkan surat yang ditandatangani Mendagri.
"Tidak segan-segan, kami akan berikan punishment sehingga kami sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil bekerja maksimal untuk mengakomodasi sebanyak-banyaknya. Nah, kami sudah memiliki datanya, daerah-daerah mana saja yang belum maksimal," kata Mendagri. CSC
Topik:
Berita Terkini Lainnya
