Comscore Tracker

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?

Anak-anak adalah usai rentan tertular COVID-19

Solo, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pemerintah akan segera memulai skenario new normal atau normal baru, untuk menghadapi pandemik virus corona atau COVID-19. Namun, penerapan penormalan baru itu tidak dilakukan secara serentak, melainkan akan dimulai dari wilayah-wilayah yang dianggap sudah aman atau penyebaran virus corona semakin turun.

"Kita mulai untuk tatanan baru ini, kita coba di beberapa provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki R0 di bawah satu, dan juga pada sektor-sektor tertentu yang kita lihat di lapangan bisa melakukan, mengikuti tatanan normal baru yang ingin kita kerjakan," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/5) lalu.

Rencananya, pemerintah akan melakukan lima tahapan dalam kebijakan kenormalan baru yakni mulai dari pembukaan sektor bisnis dan industri, pasar dan mal, sekolah dan tempat kebudayaan, restoran dan tempat ibadah, hingga beroperasinya seluruh kegiatan ekonomi secara normal.

#NormalBaru merupakan tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat harus #HidupBersamaCorona. Tatan baru ini menjadi pilihan agar aktivitas kehidupan tetap berjalan di tengah pandemik virus corona, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), agar terhindar dari virus mematikan itu.

Protokol kesehatan tersebut seperti memakai masker di tempat keramaian, menjaga jarak di fasilitas umum, rajin mencuci tangan, mengonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, dan menjaga kondisi kesehatan tubuh agar tidak mudah terserang virus corona. 

Lantas, bagaimana dengan persiapan sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi di daerah?

Baca Juga: New Normal, Ini Keuntungan Kuliah Online bagi Mahasiswa

1. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) PAUD akan tetap dilaksanakan, meski tahun ajaran baru mulai berlaku pada Juli

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?Plt Bupati Kudus HM Hartopo meninjau PAUD Terpadu Kalirejo Kudus. (IDN Times/Aji)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan Hamid Muhammad menyatakan, pihaknya tidak akan memundurkan jadwal Tahun Ajaran Baru 2020/2021 dari kalender pendidikan semula.

Berdasarkan kalender pendidikan, Tahun Ajaran Baru dimulai pada pekan ketiga Juli 2020, tepatnya 13 Juli. Meski demikian, dia menegaskan, dimulainya Tahun Ajaran Baru tidak sama dengan dimulainya pembelajaran tatap muka.

"Tanggal dimulainya tahun pelajaran baru itu berbeda dengan tanggal dimulainya KBM tatap muka," kata Hamid dalam Bincang Sore Kemendikbud, lewat aplikasi Zoom, Kamis (28/5).

"Ini kadang-kadang rancu. Bahwa tahun ajaran baru itu otomatis juga pembukaan sekolah untuk tatap muka," lanjut dia.

Sejak muncul pandemik COVID-19, Kemendikbud memutuskan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Namun, menurut Hamid, dimulainya tahun ajaran baru nanti tidak berarti KBM harus dilaksanakan secara tatap muka.

Hamid meyakini metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan tetap dilaksanakan meski tahun ajaran baru nantinya dimulai.

"Model pembelajarannya itu nanti kebanyakan adalah tetap melanjutkan Pembelajaran Jarak Jauh seperti yang selama ini sudah kita lakukan," kata dia.

Kemendikbud mewajibkan hal ini terus dilakukan utamanya bagi daerah-daerah yang berada di zona merah dan zona kuning penyebaran virus corona.

"Kemudian yang zona hijau itu dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Tapi itu ada syarat," kata Hamid.

Penetapan aturan ini, menurut Hamid, diserahkan kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 nasional.

Hamid mengatakan tidak menutup kemungkinan tiap daerah menetapkan tanggal yang berbeda untuk dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021. Kemendikbud hanya menetapkan tanggal awal dan akhir dimulainya kalender pendidikan.

Wewenang penetapan kalender pendidikan secara detail di tiap daerah diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. "Jadi 13 Juli umumnya, yang mungkin berbeda dari satu provinsi ke provinsi lain. Itu adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020/2021," kata dia.

2. Jadwal sekolah di Solo dibagi pagi dan sore

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?Dok. Humas Pemkot Solo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mulai melakukan pengecekan kesiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, menghadapi pemberlakuan tatanan hidup baru, untuk menghadapi pandemik COVID-19.

Kegiatan KBM yang rencananya akan dibuka kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Juli 2020, menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo yang akrab disapa Rudy itu melakukan pengecekan dua sekolah, yakni SMP Negero 4 dan SMP Negeri 26 Solo. Pengecekan dilakukan untuk melihat kesiapan sekolah saat kembali memberlakukan KBM.

"Proses belajar mengajar harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena menurutnya, anak-anak lebih rentan terpapar COVID-19. Seusia anak-anak ini lebih rentan daripada usia remaja. Apalagi lagi, anak-anak masih butuh tumbuh kembang," kata dia, Sabtu (30/5).

Rudy juga meminta KBM dikembalikan lagi menjadi enam hari belajar. Menurut dia, jika KBM masih diterapkan selama lima hari atau full day, menyebabkan proses KBM tidak bisa dibagi menjadi dua kelas, yakni pagi dan siang. Terlebih, susunan tempat duduk juga tidak sesuai dengan protokol kesehatan jika KBM tetap digelar secara full day.

"Jika menambah infrastruktur kan lama. Jika dipaksakan kasihan juga anak-anak kalau harus pulang malam," kata dia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengumumkan tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada 13 Juli 2020. Untuk itu, Rudy mengusulkan kepada Presiden Jokowi, agar tahun ajaran bisa dilaksanakan berbarengan dengan tahun anggaran. Sehingga dinas pendidikan tidak kebingungan dalam mengurus pengelolaan keuangan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), maupun yang lainnya.

Baca Juga: Aturan Normal Baru di Sekolah, Tunda Kegiatan Budaya Hingga Study Tour

3. Separuh waktu belajar di rumah, penyemprotan disinfektan, hingga tempat cuci tangan mulai disiapkan di Bandung

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?Dok. Humas Pemkot Solo

Sejumlah SLTA dan SLTP di Kota Bandung, Jawa Barat, juga turut bersiap-siap menghadapi new normal pada Senin (1/6). Beberapa skema normal baru untuk proses belajar mengajar siswa juga tengah dilakukan.

Salah satu kepala sekolah dari SMA Negeri 4 Kota Bandung Andang Segara mengatakan, saat ini sekolahnya sudah membuat beberapa skema dalam normal baru. Namun, skema tersebut belum diputuskan secara resmi, lantaran masih dalam koordinasi dengan dinas pendidikan.

"New normal di sekolah ini memang harus diperhatikan. Kami sudah membuat skema dan masih dalam koordinasi dengan disdik (dinas pendidikan)," ujar Andang saat dihubungi, Kamis (28/6).

Andang menuturkan, pada awal new normal kemungkinan SMA Negeri 4 akan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 berdasarkan aturan yang akan diberlakukan. Protokol yang akan disiapkan adalah menempatkan posko cek suhu tubuh di pintu masuk sekolah, serta membuat tempat pencuci tangan.

"Mulai awal masuk kita sudah menyiapkan petugas untuk mengukur panas badan dan ini petugas pakai APD (Alat Pelindung Diri) lengkap. Disiapkan juga tempat cuci tangan di 20 tempat dan hand sanitizer yang cukup banyak," ungkap dia.

Tak hanya itu, kata Andang, penyemprotan disinfektan juga akan tetap dilakukan selama tiga hari sekali. Hal tersebut dilakukan guna mensterilkan ruangan setelah siswa melakukan proses belajar di kelas.

"Disinfektan tiga hari sekali disemprot jadi keberhasilan kelas di jaga terus-menerus. Selanjutnya susunan bangku juga diubah demi menerapkan physical distancing," kata dia.

Dengan jumlah siswa SMA Negeri 4 yang mencapai 1.000 lebih, Andang mengatakan, social distancing perlu ditetapkan secara maksimal, dengan mengatur jumlah kursi duduk untuk siswa. Adapun jam belajar nantinya kemungkinan akan berlakukan shift satu dan dua.

"New normal di SMA Negeri 4 kemungkinan jadi dua shift. Shift satu setengahnya jadi digilir skemanya," kata dia.

Selain itu, SMA Negeri 4 juga kini telah menerapkan belajar dengan model tiga hari di rumah dan selebihnya di sekolah. Menurut dia, hal tersebut sangat efektif selama target kurikulum tercapai dan meminimalkan kontak langsung antar-siswa.

"Jadi kami punya skema sistem semester, siswa bisa tiga hari di rumah tiga hari di sekolah. Sekarang tadi sudah rapat dan kami pilih ini teknik mana yang menguntungkan," ungkap dia.

Senada dengan Andang, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bandung Iwan Hermawan mengatakan, skema yang akan diterapkan sekolahnya nyaris sama dengan SMA Negeri 4. Pada normal baru, nantinya akan ada penjaga di depan sekolah dan melengkapi protokol pencegahan COVID-19.

"Kita ada tiga alternatif. Pertama optimistis Juni masuk, maka kita harus siapkan tempat cuci tangan di tiap kelas dan gerbang pintu masuk," kata Iwan.

Sedangkan, untuk persoalan jaga jarak, SMA Negeri 9 belum mengetahui aturan pasti yang akan diterapkan pada normal baru. Sampai saat ini keputusan tersebut belum diputuskan Disdik Jabar.

"Nah, yang jadi persoalan yaitu jaga jarak. Kami belum siap, karena di sini satu kelas 36 dan dibagi dua. Ini apakah kita dua shift?" kata Iwan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Hikmat Ginanjar mengatakan untuk kebijakan di ranah SMP, Pemkot Bandung sudah mengusulkan beberapa persyaratan normal baru. Menurut dia, new normal di dunia pendidikan perlu diperhatikan lebih serius.

"Kita minta ada beberapa tindakan khusus dan berbeda dari tindakan sosial lainnya. Karena ini jumlah siswa banyak di Kota Bandung," ujar Hikmat.

Dia menambahkan protokol kesehatan nantinya harus diterapkan secara maksimal, untuk meminimalkan euforia dari siswa yang telah lama berada di rumah dan tidak bertemu teman-temannya.

"Sebenarnya anak belajar dari rumah sudah bagus dan bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Saya juga khawatir orang tua (siswa) nanti pada kumpul," kata Hikmat.

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?(Skenario new normal di Indonesia) IDN Times/Sukma Shakti

4. Pendidikan di pesantren mulai panggil santrinya jelang new normal, meski banyak kendala

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?Ilustrasi santri tengah melakukan tadarus di Masjid Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Memang tak semua kegiatan bisa dilakukan melalui metode daring dengan baik. Salah satunya yaitu pendidikan di pesantren. Apalagi banyak santri tidak memiliki gawai yang memadai dan tidak mampu membeli kuota internet. Untuk itu, beberapa pesantren di Jawa Timur berencana memanggil kembali santrinya.

Seperti Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Jombang KH Abdussalam Shohib menuturkan, sekitar 2.000 santrinya sudah dipulangkan ke rumah masing-masing sejak sekolah-sekolah diliburkan. Namun, kini pihak pesantren tengah berencana memanggil kembali santrinya.

"Pertengahan Maret, kami dari pesantren langsung mengambil sikap cepat memulangkan para santri. Asumsi awal Juni akan kembali sesuai dengan jadwal sekolah," ujar Gus Salam, sapaan akrabnya ketika dihubungi wartawan, Sabtu (30/5).

Selama ini proses mengaji tetap berjalan meski para santri berada di rumah masing-masing. Namun, kegiatan belajar-mengajar rupanya tak bisa berjalan, lancar lantaran tak semua santri memiliki akses yang baik ke internet.

"Kendalanya sinyal. Santri juga banyak yang tidak memiliki perangkat teknologi yang bisa untuk mengakses ngaji secara online, karena memang kemampuannya berbeda-beda, kami memahami itu," tutur dia.

Hal serupa juga disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Bululawang, Kabupaten Malang KH Ahmad Fahrur Rozi. Pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu berencana segera mengaktifkan kembali pesantrennya. Namun, pihaknya akan memastikan dulu keamanan Kabupaten Malang dan kondisi santri, agar tidak ada yang terpapar COVID-19.

"Kami berharap pesantren segera dibuka karena kan sudah libur terlalu lama, jadi masyarakat ini wali santri sudah banyak yang bertanya," ungkap dia.

Baik Gus Salam dan Gus Fahrur berharap pemerintah memberikan bantuan kepada pesantren untuk pemenuhan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti masker. Pemerintah juga diharapkan menyediakan sarana rapid test hingga test swab di pesantren.

Bahkan, jika memungkinkan, bangunan pesantren juga bisa ditambah untuk menjaga physical distancing. Sebab, selama ini satu kamar diisi 15 hingga 20 santri sekaligus.

"Misalnya pemerintah mau kan, mereka bisa mengasih subsidi berupa perumahan atau rusun seperti itu lah. Kami sih berharap kami bisa dikasih rusun, supaya kita bisa menambah kamar, bisa longgar gitu, walaupun itu tak bisa cepat ya, tapi itu untuk jangka panjang ke depan," harap Gus Fahrur.

5. Berbagai persiapan protokol kampus di Bandung

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?statistics.unpad.ac.id

Pemerintah Provinsi Jabar resmi akan menerapkan new normal pada Senin (1/6). Dari kebijakan tersebut, sejumlah perguruan tinggi di Kota Bandung juga turut membuat beberapa skema protokol kesehatan pada proses belajar mengajar selama normal baru.

Salah satu perguruan tinggi yang siap menghadapi normal baru adalah Universitas Widyatama. Rektor Widyatama Profesor Obsatar Sinaga mengatakan, kampusnya siap mengikuti aturan protokol pencegahan virus corona dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.

"Kita akan ikuti aturan pemerintah, seberapa jauh. Kita juga sebenarnya sudah menerapkan sistem belajar daring (dalam jaringan) selama ini," ujar Obsatar saat dihubungi, IDN Times, Kamis (28/6).

Obsatar menuturkan, protokol normal baru dalam lingkungan universitas mengharuskan adanya pembatasan perkuliahan. Widyatama mengklaim sudah lebih dulu melakukan hal tersebut, dengan mengharuskan mahasiswanya belajar melalui sistem daring.

"Kalu kami misalnya ada pembatasan perkuliahan, itu bukanlah hal baru. Sejak awal sebelum COVID-19 mewabah kami sudah kuliah online dari server online. Kami juga menerapkan kuliah dua hari dalam seminggu. Jadi tidak kaget, biasa aja," kata dia.

Dia percaya, kuliah model daring pada saat normal baru merupakan langkah visioner untuk beberapa masa yang akan datang. Menurut dia, belajar melalui sistem daring di kampusnya tidak melalui aplikasi, karena mereka punya server dan aplikasi sendiri untuk proses belajar-mengajar.

"Dalam sistem online, ini bukan zoom, tapi beda lagi. Kuliah online pakai server itu mahasiswa masuk aja langsung, sistem klik dan absen juga beda jauh. Ini sudah kita terapkan, jadi biasa aja," kata Obsatar.

Selain kuliah lewat daring, Widyatama juga memiliki program kuliah di mana dalam satu minggu mahasiswa masuk kampus selama dua hari. Selebihnya mahasiswa bisa melakukan kolaborasi dan kegiatan ekstra lainnya di luar kampus.

"Kita ada program kuliah masuk dua hari saja. Jadi misal 18 SKS (satuan kredit semester ) dibagi dua. Sehari sembilan SKS jadi mahasiswa bisa pilih jadwal Senin dan Selasa atau Rabu dan Kamis," ujar Obsatar.

Selama normal baru, Widyatama juga akan mengikuti bagaimana aturan yang akan diterapkan pemerintah pusat dan Provinsi Jabar. Menurut Obsatar, Widyatama sudah melakukan persiapan terkait semua sistem pembelajaran.

"Sisanya dia mau kerja kolaborasi mau membuat kemampuan lain boleh. Jadi kalau sekarang kita new normal itu, ah biasa saja gak ada yang aneh. Kami sudah 40 persen online," tutur dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Humas Institut Teknologi Bandung (ITB) Naomi Haswanto mengatakan, ITB belum memutuskan skema apa yang akan dipakai pada normal baru.

Saat ini, ITB masih mengeksplorasi semua kemungkinan skenario dan perencanaan untuk membuka kembali kampus, baik untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

"Ini dilakukan untuk dapat mengukur sejauh mana tingkat risiko yang akan terjadi berdasarkan tingkat kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh ITB saat ini untuk menjalankan kelaziman baru (new normal) di kampus," ujar Naomi.

Saat ini, kata dia, ITB harus mempersiapkan semua stakeholder ITB, seperti dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan orang tua, agar memahami normal baru. Nantinya, ITB pun akan akan memilih untuk melakukan simulasi normal baru terlebih dahulu.

"Kita akan siapkan seperti tahap simulasi penerapan protokol, kemudian tahap piloting pada kegiatan UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), dan pada tahap implementasi nanti di awal semester baru," ungkap Naomi.

Sebelum penerbangan normal baru, ITB saat ini telah menerapkan mode kuliah daring dan hal tersebut akan tetap menjadi pilihan pertama. Sedangkan untuk semester yang akan datang masih sedang dilakukan pengkajian.

Adapun pertanyaan-pertanyaan lain seperti kemungkinan membuka kelas untuk mahasiswa, siapa saja yang berhak masuk, apakah durasi belajar digelar secara penuh atau tidak, ITB masih melakukan kajian.

"Jadi sepertinya akan berbeda satu kelas dengan kelas lain, di satu fakultas dan fakultas lain. Kapasitas yang dihitung itulah yang nantinya akan menjadi dasar penjadwalan," tutur Naomi.

Sementara, Humas Universitas Padjadjaran (Unpad) Dandi Supriadi mengatakan, kampusnya tidak akan langsung membuka perkuliahan pada normal baru Jabar yang akan berlangsung mulai Senin (1/6).

"Perkuliahan semester genap ini masih akan diteruskan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Sesuai dengan keputusan rektor pada rapat terakhir kami, ujian akhir semester ini tetap akan dilakukan dengan sistem daring atau non tatap muka," ujar Dandi.

Ia menyebut, dalam kaitan akademik, kampus akan dibuka terbatas untuk penyelesaian tugas akhir dan praktikum secara selektif. Penjadwalan yang berkaitan dengan kegiatan di kampus akan diupayakan mendekati akhir Juli atau awal Agustus 2020.

"Ini dilakukan agar mahasiswa bisa lebih efisien dan lebih aman karena tidak perlu kembali ke tempat asal untuk menunggu tahun ajaran baru," ujar Dandi.

Terkait surat edaran dari Kementerian Pendidikan, kata Dandi, sejauh ini Unpad belum menerima surat edaran resmi. "Apabila ada koordinasi dengan rektor, pasti akan disampaikan pada rapat koordinasi besok," kata dia.

6. Pemerintah masih godok relaksasi PSBB untuk dunia pendidikan

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?Menko PMK Muhadjir Effendy (Website/kemenkopmk.go.id)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pelonggaran pembatasan atau relaksasi PSBB di sektor pendidikan berisiko memunculkan klaster baru penularan COVID-19.

Oleh karenanya, Muhadjir menilai perlu adanya kajian matang untuk menyusun protokol pelonggaran di dunia pendidikan. Saat ini, kebijakan pelonggaran di sektor pendidikan itu masih dalam proses pembahasan oleh pemerintah pusat.

Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada menteri terkait untuk membahas mekanisme terkait pelonggaran pembatasan di sektor pendidikan. Namun, pembahasan pelonggaran itu harus digodok secara matang dan tidak buru-buru.

"Pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan kita godok dulu sematang mungkin. Presiden minta tidak tergesa-gesa. Kalau salah kelola, akan menjadi klaster baru, sehingga pendidikan citranya kurang bagus atau bahkan sangat membahayakan karena ini menyangkut anak-anak," ujar Muhadjir saat ditemui di Cikalongwetan, Bandung Barat, Jumat (29/5).

Muhadjir mengatakan, sebetulnya pemerintah telah meluncurkan beberapa solusi bagi dunia pendidikan di tengah pandemik COVID-19. Namun, solusi tersebut masih bersifat tentatif.

Lebih jauh, Muhadjir mengimbau masyarakat agar bersabar dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk belajar di rumah. "Masalah kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, masih akan digodok lebih lanjut. Belum ada kepastian kapan, skenario ada tapi masih tentatif," ujar dia.

Disinggung terkait permintaan Ikatan Guru Indonesia (IGI) untuk menggeser tahun ajaran baru ke Januari 2021, Muhadjir mengatakan, pihaknya akan menampung usulan tersebut. Kendati, pihaknya belum bisa menerapkan usulan tanpa melalui kajian. Semua usulan akan ditampung seiring perkembangan kasus COVID-19 di tanah air.

"Pokoknya banyak saran kita tampung, nanti akan diambil mana yang terbaik. Kita juga lihat bagaimana COVID-19 segera teratasi atau tidak sampai berapa risiko yang ada jika kita menggelar proses belajar mengajar di sekolah. Pokoknya kita akan hitung betul," kata dia.

7. New normal di tingkat SD dan TK sebaiknya jangan dulu diterapkan

Haruskah Sekolah dan Kampus Terapkan New Normal Pandemik Virus Corona?Ilustrasi PPDB di masa pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Sementara, Dewan Pendidikan Kota Bandung dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung menilai new normal belum tepat dilakukan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK).

Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung Irianto mengatakan, normal baru untuk tingkat SD dan TK berbeda dengan SMA dan SMP. Menurut dia, tingkat SD dan TK siswa lebih susah diatur.

"Siswa SMA/SMK dan SMP itu menjelang dewasa gampang di kasih tau dan mengerti. Bagaimana anak TK kan mereka belajar dengan bermain," ujar Irianto saat dihubungi, Kamis (28/5).

Irianto menjelaskan, murid TK dan SD tidak mudah untuk diberitahu tentang pencegahan COVID-19. Selain itu, guru juga tidak mudah untuk memberikan edukasi pencegahan COVID-19 selama normal baru.

"Satu kelas 36 siswa, guru juga butuh istirahat. Jadi itu perlu diperhatikan bukan cuma sarana prasarana saja juga manusianya," ucap dia.

Menurut Irianto, orang tua bisa saja memahami dan memberikan edukasi pada muridnya terkait normal baru. Namun, menurutnya, dalam keadaan pandemik COVID-19 beberapa orang tua siswa juga pasti memikirkan keadaan ekonomi.

"Dalam keadaan seperti ini, orang tua tidak bisa dikatakan mampu semuanya. Beberapa orang tua juga pasti memikirkan ekonomi," ucap dia.

Jika ekonomi orang tua siswa stabil, kata dia, maka seluruh orang tua pasti akan memberikan perlengkapan lebih terkait pencegahan COVID-19. Kekhawatiran klaster baru pada tingkat sekolah pun pasti tidak terjadi.

"Kalau ekonomi stabil orang tua pasti berikan alat kesehatan atau pencegahan COVID-19 yang jelas. Tidak semua orang tua mampu saat keadaan seperti ini," kata dia.

Dihubungi terpisah, Ketua Fortusis Kota Bandung Dwi Subawanto mengatakan, normal baru untuk tingkat TK dan SD ada baiknya tidak diberlakukan terlebih dahulu. Menurut dia, hal tersebut harus melalui persiapan dan uji coba yang matang. 

"Harusnya ada uji coba dahulu di sekolah, misal diberlakukan di tempat yang padat penduduk dan tidak padat penduduk. Siswa SD dan TK itu banyak," ujar Dwi.

Ia mengungkapkan, uji coba tersebut bisa dibilang menjadi transisi. Ia mengatakan, dengan masa transisi tersebut penularan COVID-19 pada siswa SD dan TK juga bisa diminimalkan.

"Namanya bocah remaja itu masih rindu apalagi lama tidak ketemu dan ini pasti bersentuhan kalau ketemu. Sementara penyebaran corona melalui kontak fisik, mangkanya berbahaya," kata Dwi.

Karena itu, Fortusis mendorong pemerintah agar tidak memberlakukan terlebih dahulu skema norma baru untuk SD dan TK. Menurut dia, bisa saja diterapkan asal dengan ketentuan aturan yang jelas dan tidak memberatkan.

"Kami tidak setuju dan saya belum tau skenario seperti apa. Segera sosialisasi dan aturannya yang jelas," kata Dwi.

Baca Juga: Bahas Pendidikan Hadapi New Normal, Kementan Ajak Sujiwo Tejo Webinar

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya