Rawan Penularan Corona, Wali Kota Solo Minta Tak Ada Sekolah Full Day

Era new normal proses belajar mengajar kembali jadi 6 hari

Solo, IDN Times - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mulai melakuakan pengecekan kesiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah menghadapi pemberlakuan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga: New Normal, Ini Keuntungan Kuliah Online bagi Mahasiswa

1. Cek kesiapan KBM di dua sekolah

Rawan Penularan Corona, Wali Kota Solo Minta Tak Ada Sekolah Full DayDok. Humas Pemkot Solo

Kegiatan KBM yang rencananya akan dibuka kembali oleh Kemendikbud pada bulan Juli 2020 nanti menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Wali Kota Solo yang akrab disapa Rudy melakukan pengecekan dua sekolah yakni SMP Negero 4 dan SMP Negeri 26 Solo, pengecekan dilakukan untuk melihat kesiapan sekolah saat kembali memberlakukan KBM.

"Proses belajar mengajar harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena menurutnya, anak-anak lebih rentan terpapar COVID-19. Seusia anak-anak ini lebih rentan daripada usia remaja. Apalagi lagi, anak-anak masih butuh tumbuh kembang," jelasnya, Sabtu (30/5).

2. Minta kembalikan jadwal KBM jadi 6 hari

Rawan Penularan Corona, Wali Kota Solo Minta Tak Ada Sekolah Full DayIDN Times/Larasati Rey

Walikota juga meminta KBM dikembalikan lagi jadi 6 hari belajar. Menurutnya, jika KBM masih diterapkan selama 5 hari atau full day menyebabkan proses KBM tidak bisa dibagi menjadi dua kelas yakni pagi dan siang.

Terlebih, susunan tempat duduk juga tidak sesuai dengen protokol kesehatan jika KBM tetap digelar secara full day.

"Jika menambah infrastruktur kan lama. Jika dipaksakan kasihan juga anak-anak kalau harus pulang malam," ungkap Rudy.

3. Usul tahun ajaran dan tahun anggaran disamakan

Rawan Penularan Corona, Wali Kota Solo Minta Tak Ada Sekolah Full DayDok. Humas Pemkot Solo

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengumumkan tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Untuk itu, Rudy mengusulkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar tahun ajaran bisa dilaksanakan berbarengan dengan tahun anggaran.

Sehingga dinas tidak kebinggungan dalam mengurus pengelolaan keuangan seperti BOS, BPMKS, maupun yang lain.

Baca Juga: Pemkot Solo Hanya Sanggup Bayar Kenaikan Iuran BPJS Sampai Mei 

Topik:

  • Bandot Arywono

Berita Terkini Lainnya