10 Anggota TNI Tersangka Kasus Kerangkeng, Komnas HAM Minta Komitmen
Konferensi Pers Data dan Fakta Terkait Temuan Lapangan LPSK dalam Kasus Krangkeng Manusia di Kabupaten Langkat (YouTube/LPSK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kasus kerangkeng mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin masih terus bergulir. Sebanyak 10 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
"Kami mengapresiasi langkah baik dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengumumkan telah menetapkan 10 tersangka kasus di Langkat,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan melalui video, Selasa (24/5/2022).
1. Dianggap sudah sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM
IDN Times/Margith Juita DamanikDia menjelaskan penetapan 10 anggota TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM.
Memang pada hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan adanya beberapa anggota TNI turut terlibat.
Baca Juga: Jenderal Andika: 10 Anggota TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Lahat
2. Beberapa kali Puspom TNI datangi Komnas HAM
Editor’s picks
Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menyampaikan keterangan pers terkait hasil pemantauan dan penyelidikan terkait kasus kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (2/3/2022). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Selama penyelidikan, dia mengklaim komunikasi antara Komnas HAM dan TNI berjalan baik.
Diskusi soal kasus hingga permintaan barang bukti juga dilakukan dengan Pusat Polisi Militer TNI terkait dugaan keterlibatan anggotanya.
“Beberapa kali Puspom datang ke Komnas,” kata Anam.
3. Berharap tak ada lagi kasus serupa
Para tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Peranginangin. (Istimewa)Bukan hanya pengungkapan kasus yang berpihak pada korban, Anam berharap pengungkapan kasus dan keterlibatan anggota TNI bisa membuktikan bagaimana TNI berkomitmen dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
"Yang tidak kalah penting, tidak boleh ada lagi kasus-kasus yang sama yang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh oknum TNI, oknum polisi, maupun oknum pejabat pemerintahan," katanya.
Baca Juga: Kasus Pegawai KPI, Komnas HAM: MS Alami 3 Pelanggaran HAM
Topik:
Berita Terkini Lainnya
