239 ASN Pemprov DKI Tak Ikut Lelang Jabatan, Anies Harus Introspeksi
Ilustrasi ASN (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI dalam forum apel di lapangan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/5/2021) siang.
Hal ini dilakukan Anies karena mereka enggan ikut pendaftaran seleksi terbuka 17 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Total ada 239 ASN yang dijemur Anies kala itu.
Anies mengaku malu karena jajarannya banyak yang tak mendaftarkan diri padahal memiliki kemampuan yang sesuai. Lelang jabatan ini tertuang dalam Instruksi Sekretariat Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," ucap Anies di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (10/5/2021).
Ada apa di balik kemarahan Anies kepada anak buahnya itu?
1. Anies sebut tidak marah, hanya menegur
Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan teken kontrak kerja sama antara PT. MRT Jakarta dengan SMCC-HK JO yang berlangsung di Taman Fatahillah, Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa 20/4/2021 (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Baru-baru ini Anies meluruskan tindakannya yang dinilai geram pada 239 ASN tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak marah dan hanya menegur jajarannya, karena lelang jabatan tersebut diperuntukkan bagi peremajaan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi kita ingin agar terus ada peremajaan, di kesempatan ini dibuka untuk semuanya agar bisa ada peremajaan di DKI," kata dia Rabu (19/5/2021).
"Ya karena itu lah mereka ditegur, dan bukan marah-marah," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Baca Juga: Anies: Saya Tidak Pernah Melarang Orang Masuk Jakarta
2. Sanksi terkait ketidakikutsertaan dalam lelang jabatan ASN sedang didiskusikan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Dengan adanya kondisi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang mendiskusikan solusi yang terbaik seperti apa dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Setiap PNS juga punya hak untuk ikut dan tidak ikut tetapi harus ada dasarnya, tidak ikut alasannya apa, harus menyampaikan jangan membiarkan," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Sanksi terkait hal ini juga sedang didiskusikan oleh Riza dan jajarannya. “Sejauh ini memang belum ada aturan dan ketentuan terkait sanksi. Ke depan sedang kami rumuskan, kira-kira sanksi apa yang dimungkinkan,” ujarnya.
3. Tampik isu adanya intervensi dari TGUPP
ANTARA FOTO/denRiza mengungkapkan ada sejumlah hal yang membuat para ASN tidak mendaftarkan diri dalam momen lelang jabatan ini, mulai dari faktor usia yang mendekati pensiun, kompetensi, kesehatan maupun jabatan. Menurutnya, alasan itu bisa dikomunikasikan oleh seluruh ASN.
"Tidak ikut umpamanya tidak sehat, umpamanya umur sudah mau pensiun," kata Riza.
Editor’s picks
Riza juga menampik bahwa masalah ini diisukan mendapat intervensi dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurutnya TGUPP bekerja bersama dalam proses pembangunan Jakarta dan tak ada pertentangan di dalamnya.
"Jadi tidak ada dikotomi (pertentangan) antara TGUPP dengan ASN, semua bekerja sama untuk kepentingan masyarakat Jakarta," ujarnya.
Hal senada terkait TGUPP juga disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maria Qibtya.
"Saya enggak melihat (alasan) itu, karena kalau individu gak ikut kembalinya ke individu," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, saat dihubungi di Jakarta, Senin (17/5/2021).
Maria memaparkan beberapa orang bawahannya menolak ikut seleksi dan menyampaikan alasan karena baru saja menjabat sebagai kepala bidang di BKD.
"Ada yang izin karena baru di Kabid dan jadi penyelenggara, izin untuk tidak ikut karena takut ada unsur kepentingan. Saya izinkan untuk tidak ikut," kata dia.
Beberapa orang lainnya enggan mendaftar karena punya masalah kesehatan dan khawatir tidak mampu mengemban tugas. Padahal jika ada laporan dan memberi alasan, maka kewajiban untuk melaksanakan instruksi bisa digugurkan.
4. Alasan di balik banyaknya jabatan Pemprov DKI yang kosong
IDN Times/Gregorius Aryodamar PRiza memang mengakui bahwa Jakarta memiliki jabatan kosong dan strategis yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang kata Riza muncul karena kondisi pemerintahan DKI.
"Karena DKI ini kan besar, anggarannya besar, ruang lingkupnya besar , tanggung jawabnya besar, posisi jabatannya juga besar, justru posisi jabatan yang berganti juga lebih banyak dari daerah-daerah lain," kata dia.
Lelang jabatan ini diharapkan bisa rampung pada 4 Juni 2021 dan pihaknya masih menunggu para ASN untuk mau mengajukan diri.
"Jadi kita tunggu. Kami mengajak semua ASN yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses lelang, agar ASN dan pimpinan daerah juga memahami kinerja, kemampuan, kelebihan dan kekurangannya," katanya.
5. DPRD sebut harusnya Anies introspeksi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Partia di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta))Teguran Anies pada 239 ASN di lingkungan pemerintahannya menurut anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak harusnya menjadi introspeksi. ASN yang enggan ikut dalam lelang jabatan tak bisa disalahkan.
"Sebaiknya introspeksi, bukan marah-marah," ujar dia saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2021).
"Mereka mengeluh seleksi hanya formalitas. Yang terpilih bukan yang terbaik. Akhirnya mereka jadi enggan karena tidak fair," kata dia.
Gilbert menyarankan agar seleksi JPT Pratama atau eselon II dapat dilakukan transparan sehingga membangun kembali kepercayaan ASN yang menurutnya sudah hilang.
Baca Juga: Anies: 148 Pemudik Terkonfirmasi Positif COVID-19
Berita Terkini Lainnya
