Anies Bantah Penyataan Sri Mulyani Soal DKI Tak Punya Anggaran Bansos
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pintu Air Manggarai, Selasa (25/2) (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi kritik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa DKI Jakarta tidak memiliki dana bantuan sosial (bansos) untuk menangani COVID-19 di DKI Jakarta
Anies mengklarifikasi pernyataan tersebut dan menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi DKI dalam penyediaan anggaran selama wabah COVID-19 melanda.
"Informasi tentang kebutuhan atau tidak ada uang itu tidak benar," ujar Anies di program Indonesia Lawyers Club, di TVOne, Selasa (12/5) malam.
1. Anies gunakan alokasi dana tak terduga untuk bansos
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berada di gudang PD Pasar Jaya, Jakarta Industrial Estate (JIEP) Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (29/4). (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Anies mengklarifikasi bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan alokasi dana tak terduga (DTT) guna menanggulangi efek ekonomi warga selama COVID-19. Dana itu dialokasikan ke beberapa jenis kebutuhan di DKI Jakarta.
"Ini untuk kesehatan, untuk bansos dan untuk pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan," katanya.
Dia mematahkan argumen dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa Pemprov DKI tak memiliki dana untuk penanganan COVID-19.
"Sehingga secara anggaran, ada anggarannya," kata dia.
Baca Juga: Anies: Jumlah Orang Miskin di Jakarta Terendah di Seluruh Indonesia
2. DKI sempat alami cash flow karena pajak tidak masuk
Ilustrasi Penerimaan Pajak. IDN Times/Arief RahmatEditor’s picks
Dia mengatakan anggaran yang disediakan tersebut juga memiliki batas. Namun, untuk bansos sendiri dia mengaku tidak memiliki kendala.
Anies memang mengakui bahwa Pemprov DKI sempat mengalami tantangan cash flow di tengah pandemik virus corona ini.
Hal tersebut adalah efek dari hilangnya pendapatan terbesar Jakarta, yakni dari pajak, yang turun akibat faktor ekonomi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlangsung.
3. Kemenkeu kembalikan uang DKI sebesar Rp2,6 triliun
Mendikbud Nadiem Makarim, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Anies menyebutkan bahwa akhirnya Pemprov DKI menerima piutang dari pemerintah pusat terkait dana bagi hasil antara pusat dan pemprov.
Kementerian Keuangan, kata Anies telah memberikan dana bagi hasil sebesar Rp2,6 triliun dari total Rp5 triliun.
"Ahamdulillah tanggal 23 April kemarin sudah dibayarkan Rp2,6 triliun jadi masih ada sisa Rp2,5 triliun dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov DKI Jakarta," ujar Anies.
4. Pemerintah pusat masih utang 50 persen dana bagi hasil
IDN Times/Gregorius Aryodamar PDengan dibayarnya dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta, Anies menyebutkan bahwa pihaknya sudah memiliki kelonggaran dana, walaupun belum 100 persen dana itu dikembalikan.
"Kita masih tunggu yang 50 persen lainnya, kalau itu sudah tuntas InsyaAllah kita bisa lebih luas," tuturnya.
Baca Juga: Data Bansos Kacau, Menko PMK Muhadjir Effendy Tegur Anies Baswedan
Berita Terkini Lainnya
