Comscore Tracker

Anies Cabut Kepgub Kerja Sama Swastanisasi Air dengan Aetra

DPRD DKI sebut kerja sama swastanisasi berakhir Januari 2023

Jakarta, IDN Times - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyebut kerja sama pengelolaan air bersih dengan pihak swasta berakhir di Januari 2023. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menjelaskan kepastian berakhirnya kontrak kerja sama tersebut disampaikan jajaran Pemprov DKI Jakarta saat pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya.

“Jadi kita dapat kepastian bahwa perjanjian kerja sama dengan dua mitra swasta itu akan berakhir Januari 2023, dan ini sebuah kepastian dan kita kembali pada ketentuan konstitusi,” ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2021).

Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan aturan baru mengenai pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara PDAM dengan Aetra. Aturan itu tertuang dalam Kepgub Nomor 1209 Tahun 2021 yang ditandatangani Anies pada 6 Oktober 2021.

1. Minta PDAM Jaya menyesuaikan usai adanya pencabutan Kepgub

Anies Cabut Kepgub Kerja Sama Swastanisasi Air dengan AetraIDN Times/Gregorius Aryodamar P

Kerena itu, Bapemperda mendorong PDAM Jaya agar segera menyesuaikan setelah adanya pencabutan Kepgub Nomor 891 Tahun 2020. Pantas berharap pencabutan itu bisa mempermudah proses harmonisasi kajian naskah akademik yang digunakan dalam pembahasan butir pasal per pasal ke depan.

“Karena ini kita akan atur dalam perda, dan perda ini akan menjadi landasan hukum untuk kebijakan-kebijakan yang di dalamnya pelaksanaannya selama ini melalui pergub. Landasannya semua ada disini,” kata dia.

Baca Juga: Baru 65 Persen Warga Jakarta Dapat Akses Air Bersih PAM Jaya

2. Kerja sama PDAM dan Aetra-Palyja tidak diperpanjang

Anies Cabut Kepgub Kerja Sama Swastanisasi Air dengan AetraIlustrasi pengisian air bersih (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PDAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo memastikan pencabutan Kepgub Nomor 891 Tahun 2020 baru-baru ini nantinya hanya memutus dokumen yang dimaksud.

Sedangkan, perjanjian kerja sama PDAM Jaya dengan Aetra-Palyja sebagai pihak swasta penyedia jasa layanan air bersih pada Januari 2023 mendatang tidak akan diperpanjang.

“Jadi itu yang dicabut Kepgub 891-nya, bukan PKS (Perjanjian Kerja Sama). Jadi PKS itu masih tetap eksis sampai Januari 2023 selesai sampai di situ, tidak lanjut,” ujarnya Bambang.

3. PDAM Jaya jadi satu-satunya BUMD yang wajib penuhi kebutuhan air bersih

Anies Cabut Kepgub Kerja Sama Swastanisasi Air dengan AetraANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Hal senada juga diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembina BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi. Dia memastikan PDAM Jaya menjadi satu-satunya BUMD yang akan berkewajiban penuh dalam penyediaan kebutuhan air bersih bagi seluruh lapisan warga Jakarta, tanpa terkecuali.

“Jadi kami pastikan tidak akan ada perpanjangan di 2023. Sehingga ini akan menjadi fokus bagi PDAM supaya layanan kebutuhan air bersih untuk masyarakat terpenuhi sesuai target,” kata dia.

Baca Juga: Gangguan Listrik, Pasokan Air Palyja di 54 Wilayah Jakarta Terganggu

Topic:

  • Jihad Akbar

Berita Terkini Lainnya