Anies Minta Warga Laporkan Kantor yang Langgar Aturan PPKM Darurat
Ilustrasi Ruang Kantor (IDN Times/Besse Fadhilah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PPKM Darurat di Jawa dan Bali sudah berlangsung sejak 3 hingga 20 Juli. Salah satu aturan pemberlakuan PPKM Darurat ini adalah kebijakan bekerja dari rumah untuk perkantoran non esensial.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam akun Instagramnya @aniesbaswedan mengimbau agar pelanggaran kantor sektor non esensial dan kritikal bisa dilaporkan selama pemberlakukan PPKM Darurat ini.
"Kamu bisa segera laporkan melalui JakLapor di JAKI dengan kategori pelanggaran Hubungan Pekerja dan Pengusaha," tulis Anies dalam akun Instagram @aniesbaswedan yang meneruskan informasi dari Jakarta Smart City, Selasa (6/7/2021).
1. Kerahasiaan pelapor dijamin terjaga
Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)Pelaporan pelanggaran kantor sektor non esensial dan kritikal bisa dilakukan dari JAKI. Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa informasi pelapor akan dijamin kerahasiaannya.
"Segera lapor pelanggaran PPKM Darurat yang kamu temukan melalui aplikasi JAKI. Unduh aplikasi JAKI melalui tautan qrco.de/appsjaki," tulis akun @jsclab.
Baca Juga: Pekerja Keluar-Masuk Jakarta Wajib Punya STRP, Begini Cara Buatnya
2. Daftar perusahaan yang masuk sektor esensial dan kritikal
Ilustrasi Ruang Kantor (IDN Times/Besse Fadhilah)Sektor kantor yang mendapat izin selama PPKM Darurat adalah sebagai berikut:
Sektor esensial (50 persen work from home)
- Komunikasi dan IT
- Keuangan dan perbankan
- Pasar modal
- Sistem pembayaran
- Perhotelan non-penanganan karantina COVID-19
- Industri orientasi ekspor
Editor’s picks
Sektor kritikal (100 persen beroperasi)
- Energi
- Kesehatan
- Keamanan
- Logistik dan transportasi
- Industri makanan
- Minuman dan penunjangnya
- Petrokimia,
- Semen
- Objek vital nasional
- Penanganan bencana
- Proyek strategis nasional
- Konstruksi utulitas dasar listrik dan air
- Industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
3. DKI terapkan aturan penggunaan STRP bagi pekerja
Ilustrasi pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)Sejak 5 Juli 2021, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan pemberlakukan penggunaan surat tanda registrasi pekerja (STRP) selama PPKM Darurat berlangsung bagi pekerja sektor esensial dan kritikal serta perorangan dengan kebutuhan mendesak untuk keluar masuk DKI Jakarta.
Cara mendaftarnya adalah sebagai berikut:
- Pemohon STRP membuka https://jakevo.jakarta.go.id
- Isi formulir, mengunggah dan submit berkas
- Verifikasi berkas oleh UP Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)
- Penerbitan STRP oleh DPMPTSP
- STRP diunduh lewat situs yang sama
Saat pengecekan cukup tunjukkan QR code lewat handphone anda ke petugas.
4. Hanya perusahaan yang bisa ajukan STRP, bukan individu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi inspektur Apel Patroli Skala Besar Gabungan pada Minggu (13/6/2021) malam (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Sebelumya Anies menjelaskan bahwa pembuatan surat hanya dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh tiap individu pegawai. Dia mengatakan bahwa perusahaan akan memasukkan nama pegawainya yang memang harus masuk kerja atau hadir ke kantor, nantinya dari situ baru akan dikeluarkan STRP. Proses pembuatan hanya berlangsung selama lima jam sejak data dimasukkan.
"Dengan begitu bisa kerja efisien, yang registrasi bukan pribadi, tapi perusahaan tempat kerja, memasukan daftar pegawainya di situ nanti proses verifikasi," kata Anies dalam rapat virtual terkait PPKM Darurat Jawa-Bali bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (5/7/2021) malam.
Baca Juga: Anies: Surat Pekerja STRP Hanya Diajukan Perusahaan, Bukan Pribadi
Berita Terkini Lainnya
