Bawaslu Jaksel Imbau Kampanye Pilkada Harus Sesuai Jadwal

Evaluasi dari momen Pilpres yang sudah berlalu

Intinya Sih...

  • Kampanye pilkada harus sesuai jadwal yang berlaku, diselenggarakan serentak pada 27 November 2024.
  • Evaluasi dari Pilpres 2024, Bawaslu Jakarta Selatan menemukan pelanggaran kampanye di media sosial diluar masa kampanye.

Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu Jakarta Selatan (Bawaslu Jaksel), mengatakan, kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilakukan sesuai jadwal yang berlaku.

Pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota akan diselenggarakan serentak di seluruh daerah pada 27 November 2024.

"Kami berharap dengan adanya sosialisasi nantinya para peserta mampu memahami mekanisme dan regulasi yang berlaku," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Selatan, Lensi Anah, dikutip dari ANTARA, Senin (17/6/2024).

Baca Juga: Laksanakan Putusan PHPU, Bawaslu Waspada Terjadi Pelanggaran Kembali

1. Di Jakarta Selatan pernah ada temuan pelanggaran kampanye saat pilpres

Bawaslu Jaksel Imbau Kampanye Pilkada Harus Sesuai JadwalIlustrasi bendera partai politik (IDN Times/Rochmanudin)

Lensi mengatakan, hal ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dari Pilpres 2024 yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaksanaannya pun tak akan jauh berbeda dengan pilkada mendatang.

Menurutnya, dalam pilpres sebelumnya pernah ada temuan pelanggaran, yakni partai yang melalukan sosialisasi di media sosial di luar masa kampanye.

"Selatan pernah menangani temuan terkait salah satu partai yang melakukan sosialisasi di media sosial itu di luar masa kampanye," kata dia.

Baca Juga: KPU DKI: Masa Kampanye Pilkada 2024 Harus Efektif

2. Komisi Penyiaran Indonesia langsung buat teguran

Bawaslu Jaksel Imbau Kampanye Pilkada Harus Sesuai JadwalBendera partai politik peserta pemilu di Bantul. (IDN Times/Daruwaskita)

Dari temuan tersebut, pihaknya langsung membuat laporan dan rekomendasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hingga akhirnya ada teguran kepada partai tersebut untuk menurunkan unggahannya.

"KPI akan sampaikan ke partai untuk takedown siaran itu," ujarnya.

Baca Juga: PDIP Mau Usung Anies Cagub Jakarta, Ganjar: Semoga Bisa Bernegosiasi

3. Dalam melakukan pengawasan akan ada kajian terlebih dahulu

Bawaslu Jaksel Imbau Kampanye Pilkada Harus Sesuai JadwalBendera partai politik di Kantor KPU NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Selain itu, sepanjang pelaksanaan agenda pilpres sebelumnya, kata Lensi, tak banyak ditemukan pelanggaran di wilayah Jakarta Selatan. Pihaknya juga masih bisa melalukan pencegahan.

Selama melalukan pengawasan, Bawaslu Jakarta Selatan akan mengkaji lebih dulu apakah pelanggaran itu termasuk tindak pidana, administrasi ataupun kode etik.

"Kalau pidana diteruskan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), kalau administrasi kami selesaikan di Bawaslu dan kode etik diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)," katanya.

Baca Juga: Cek Ombak Ridwan Kamil di Pilkada, Golkar Tunggu Evaluasi dan Survei

Topik:

  • Deti Mega Purnamasari

Berita Terkini Lainnya