Deretan Perwira Polisi yang juga Duduk di Kursi BUMN

2. Lima perwira lainnya yang duduk di kursi BUMN

Ilustrasi PLN (Listrik) (IDN Times/Arief Rahmat)

Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ari Dono Sukmanto

Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ari Dono Sukmanto adalah mantan wakil kepala kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sejak Agustus 2018 hingga Oktober 2019. Dia mulai menjabat sebagai Komisaris PT Pindad (Persero) pada 27 November 2019.

Inspektur Jenderal Deden Juhara

Inspektur Jenderal Deden Juhara adalah Komisaris Independen di PT PLN Persero. Dia dilantik pada 28 Februari 2019 dan pensiun dari kepolisian pada bulan yang sama. Dia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kapolri pada 8 Maret 2018-22 Januari 2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku pada April 2017-Maret 2018.

Komisaris Jenderal Ismerda Lebang

Komisaris Jenderal Ismerda Lebang menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Garuda Indonesia sejak 12 September 2018. Dia sudah pensiun dari Kepolisian sejak 2006. Dia juga pernah menjabat sebagai  Komisaris Utama PT Timah (Persero) Tbk pada 2007-2008, dan 2008-2015. Dia adalah mantan Kepala Kepolisian Sulawesi Utara pada 2003-2004 dan Kepala Kepolisian Jawa Tengah pada 2004.

Inspektur Jenderal Acmad Syukrani.

Inspektur Jenderal Acmad Syukrani juga sudah pensiun dan menjabat komisaris di PT Asuransi ABRI sejak 7 Mei 2019. Dia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum Lembaga Ketahanan Nasional pada 2016 serta menjadi Wakil Kepala Polisi Daerah Jawa Tenga pada 2012.

Inspektur Jenderal Musyafak

Inspektur Jenderal Musyafak telah pensiun sejak 2017, dan mulai menjabat sebagai komisaris pada 18 Oktober 2018 di PT Huntama Karya (Persero). Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri pada 2017  dan menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 2016-2017 dan sebelumnya menjabat  Kepala Kepolisian Daerah Jambi.

3. Purnawirawan jadi komisaris Pelindo I hingga mantan Kapolri komisaris di Wijaya Karya

Foto udara Pelabuhan Belawan (Dok Pelindo I)

Brigadir Jenderal Zahirwan Marza

Status pensiun Brigadir Jenderal Zahirwan Marza belum diketahui secara jelas,  namun dia sudah menjabat komisaris di PT Nindya karya (Persero) sejak 6 Agustus 2015. Dulunya, dia adalah Kepala Biro Pidana Umum Divisi Humas Polri pada 2014.

Inspektur Jenderal AchmadHidayat

Inspektur Jenderal Achmad Hidayat juga sudah pensiun dan menduduki jabatan komisaris di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak 24 April 2018.

Inspektur Jenderal Nandang

Inspektur Jenderal Nandang juga sudah menjabat sebagai komisaris di PT ASDP Indonesia Ferry mulai 24 Mei 2019. Dia adalah pensiunan perwira tahun 2018. Dia dulu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada Desember 2016 hingga Agustus 2017, kemudian menjadi Kepala Kepolisian Daerah Riau pada Agustus 2017 hingga Agustus 2018.

Inspektur Jenderal Ngadindo

Kemudian ada Inspektur Jenderal Ngadindo yang sudah pensiun sejak 2016 dan mengemban jabatan sebagai komisaris pada 10 Oktober 2016 di PT Kawasan berikat Nusantara (Persero). Dia sempat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara pada September 2015-Februari 2016 dan menjadi Wakil Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri pada November 2013-September 2015.

Jenderal Badroddin Haiti

Jenderal Badroddin Haiti juga menjabat sebagai komisaris di PT Waskita Karya (Persero) sejak 25 November 2016.Dia pensiun dari perwira pada Agustus 2017. Sempat menjadi Kepala Kepolisian RI pada 16 Januari 2015 - 13 Juli 2016, sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI pada 4 Maret 2014-17 April 2015.

Baca Juga: Ahok Dikabarkan akan Gantikan Erick Thohir di BUMN, Ini Kata Istana

4. Ombudsman minta Presiden buat Perpres soal rangkap jabatan di BUMN

IDN Times/Aryodamar

Sebelumnya, isu rangkap jabatan di perusahaan pelat merah menuai polemik, lembaga Pengawas Kebijakan Publik Ombudsman RI juga sempat meminta kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo, untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang aturan rangkap jabatan seorang pegawai kementerian atau lembaga di perusahaan BUMN.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menjelaskan bahawa hal itu bertujuan untuk mempertegas siapa saja orang-orang yang bisa menempati jabatan strategis di lingkup perusahaan milik negara.

Menurut dia, saat ini tidak ada aturan yang jelas untuk menempatkan sejumlah pegawai di instansi TNI atau Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di perusahaan pelat merah tersebut.

"Keinginan kami adalah presiden bisa menerbitkan satu aturan, mungkin semacam Perpres yang memperjelas profil di mana orang-orang dari TNI bisa ditempatkan di BUMN mana dan dari Polri bisa ditempatkan di BUMN macam apa. Kemudian bagaimana menempatkan para ASN yang kemudian diminta untuk menjadi komisaris,” kata Alamsyah dalam sesi diskusi bertajuk Ngopi Bareng Ombudsman, Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Direksi Mainkan Peran Ganda, 53 Kasus Korupsi Terjadi di BUMN