DPR: Panic Buying Terjadi karena Pemerintah Kurang Beri Informasi
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengatakan bahwa virus corona atau COVID-19 memang ujian kebersamaan, namun menurut dia untuk mengatasi ujian tersebut pemerintah harusnya bisa lebih transparan.
Hal itu bisa dimulai dari mitigasi dan transparansi penanganan bencana untuk memetakan peran masing-masing pemangku kebijakan saat akan menghadapi virus corona.
"Kalau ini dikatakan sebagai bencana, kita melakukan mitigasi dan inilah yang menurut saya harus dilakukan pemerintah secara komprehensif melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan lembaga untuk bisa memetakan apa melakukan apa siapa melakukan apa secara transparan," ujar dia di live streaming Polemik: COVID-19 Ujian Kebersamaan Kita, Sabtu (21/3).
1. Pemerintah harus transparan sampaikan info soal corona
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenurut dia, selain melakukan mitigasi, pemerintah seharusnya bisa transparan untuk menjelaskan kepada publik apa yang sedang terjadi saat ini terkait penanganan virus corona.
Hal ini menurut dia, harus dilakukan dengan manajemen komunikasi dan informasi yang benar, tepat dan terpercaya yakni bisa dipertanggungjawabkan.
"Ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah, transparansi tentang sebaran wilayah, harus dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ketika kemudian harus dilindungi mampu melakukan upaya-upaya mandiri," ujar dia.
Baca Juga: Imbas COVID-19, DPR RI Memperpanjang Masa Reses hingga 29 Maret
2. Panic buying adalah efek dari kurangnya informasi yang disampaikan pemerintah
Editor’s picks
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kiri) bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/3/2020) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)Dia mengapresiasi keberadaan juru bicara yang ditunjuk pemerintah untuk menginformasikan isu virus corona kepada masyarakat, namun, menurut dia hal tersebut harus ditingkatkan.
Komunikasi kepada masyarakat dirasa kurang karena sebelumnya panic attack dan panic buying telah terjadi di tengah masyarakat, maka dari itu transparansi pemerintah pada publik harus dikuatkan.
"Panic attack kemudian panic buying ini adalah gambaran Informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak utuh," ujar dia.
3. Minta pemerintah transparan soal perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSelain transparansi di bidang komunikasi, Netty mengatakan bahwa pemerintah juga harus bisa transparan dalam memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan, seperti perawat hingga dokter yang mengatasi virus corona secara langsung.
Perlindungan yang dimaksud Netty adalah seperti ketersedian Alat Perlindungan Diri (APD), masker, hingga upah intensif bagi tenaga kesehatan.
"Apakah sejumlah APD sudah disiapkan, kemudian masker khusus tenaga medis juga sudah disediakan, nutrisi, suplementasi, perlindungan hukum dan mungkin insentifnya ini menurut saya yang dalam waktu dekat harus dilakukan pemerintah," ujar dia.
Baca Juga: Anggota DPR: BNPB Gak Punya Keahlian Tangani Virus Corona!
Berita Terkini Lainnya
