Hardiknas, Ini 5 Catatan FSGI Soroti Kebijakan Pendidikan

Kebijakan selama pandemik dinilai belum menjawab tantangan

Jakarta, IDN Times - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei 2021 menjadi catatan l Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), yakni mendesak agar dibuat skenario pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan nasional selama masa pandemik COVID-19.

Namun, sampai hari ini ketika kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemik berlangsung, krisis  pendidikan masih juga berlangsung. Bahkan, kebijakan yang dibuat belum mampu mengatasi krisis di dunia pendidikan sekarang ini.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai seperti tak berdaya dan kebingungan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari kebijakan PJJ. Tema “Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar” yang dikampanyekan Kemendikbud justru dinilai sebagai gerakan besar ke arah yang berbeda.

“Program Guru Penggerak yang kami nilai akan menjadi jurus ampuh menuju merdeka belajar yang sangat dibutuhkan di saat pandemik, ternyata hanyalah pelatihan ribuan calon guru penggerak yang melibatkan ratusan fasilitator, namun hasilnya satu tahun kemudian belum tentu. Pendidikan kita keburu tenggelam di masa pandemik ini,” kata Wakil Sekjen FSGI Mansur dalam keterangan tertulis, Minggu (2/4/2021).

Baca Juga: Gaji Rp200 Ribu, Guru di Lamongan Nyambi Jualan Es Keliling

1. PJJ dengan internet yang keliru karena tak semua siswa punya akses

Hardiknas, Ini 5 Catatan FSGI Soroti Kebijakan PendidikanIlustrasi belajar di rumah (IDN Times/Rochmanudin)

FSGI memiliki sejumlah catatan lain pada momen Hardiknas 2021. Pertama, Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menjelaskan Kemendikbud seperti kehabisan akal untuk menghadapi kendala belajar PJJ selama masa pandemik COVID-19, meskipun serangkaian kebijakan telah dibuat. Menurutnya hingga April 2021 nampak belum ada hasil seperti yang diharapkan.

Justru, menurut Heru, angka putus sekolah bertambah dan peserta didik dari keluarga miskin nyaris tidak dilayani karena ketiadaan alat daring seperti handphone.

“Kekeliruan dari awal adalah Kemendikbud menjadikan BDR (belajar dari rumah) menjadi PJJ daring yang bertumpu pada internet, padahal disparitas digital sangat lebar antar daerah di Indonesia,” kata dia.

2. Pemberian kuota tak melihat siswa yang tak punya gawai

Hardiknas, Ini 5 Catatan FSGI Soroti Kebijakan PendidikanIlustrasi belajar daring (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

Kedua, program BDR dinilai tidak efektif karena terlalu bertumpu kepada internet, sehingga kebijakan yang dibuat adalah pemberian bantuan kuota pada pendidik dan peserta didik.

Namun, menurut Heru, pemberian bantuan kuota tidak disertai dengan pemetaan kebutuhan kuota yang beragam. Selain itu, peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memiliki gawai dan wilayah blank spot tidak dapat menikmati bantuan kuota internet dan mereka tetap saja tidak terlayani PJJ.

3. Malas cari terobosan lain untuk atasi krisis pendidikan

Hardiknas, Ini 5 Catatan FSGI Soroti Kebijakan PendidikanIDN Times/Galih Persiana

Ketiga, Heru menilai, Kemendikbud masih gagal dalam menangani dampak buruk BDR atau PJJ, namun malah melakukan relaksasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang akan membuka sekolah tatap muka serentak pada Juli 2021 di tengah pandemik COVID-19.

Padahal, kata dia, virus belum mampu dikendalikan pemerintah, seolah-olah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah cara ampuh untuk mengatasi permasalahan pendidikan pada masa pandemik.

“Padahal ini hanya 'kemalasan berpikir mencari terobosan lain' dan dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya ledakan kasus COVID-19 jika pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan perlindungan berlapis untuk peserta didik dan pendidik. Sudah banyak kasus COVID-19 setelah satuan pendidikan menggelar PTM,” ujar Heru.

4. Penanganan PJJ bersifat umum dan menyeragamkan, tak melihat kesenjangan

Hardiknas, Ini 5 Catatan FSGI Soroti Kebijakan PendidikanIlustrasi aktivitas di sekolah. IDN Times/Feny Maulia Agustin

Kebijakan pendidikan yang dibuat untuk mengatasi PJJ, kata Heru, kurang berhasil karena hanya bersifat umum dan cenderung menyeragamkan tanpa melihat kesenjangan yang begitu lebar, serta tidak memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebuntuan PJJ secara daring.

“Peran kepala sekolah dalam mengatasi PJJ tidak mampu mengelola sekolah secara khas, sesuai kondisi masing-masing. Jadi para guru yang kebingungan dalam melayani PJJ tidak mendapatkan bantuan, dukungan dan solusi dari kepala sekolahnya,” ungkap dia.

5. Rekomendasi FSGI dengan sederet permasalahan ini

Hardiknas, Ini 5 Catatan FSGI Soroti Kebijakan PendidikanIlustrasi sekolah tatap muka. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Dengan berbagai permasalahan pendidikan di masa pandemik, maka FSGI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong Kemendikbud bersinergi dengan dinas-dinas Pendidikan Daerah untuk memastikan terlaksanananya proses pembelajaran antara siswa dan guru dengan berbagai model dan cara sesuai disparitas wilayah, potensi dan kesiapan sekolah. Kemendikbud membuat skenario yang jelas dan terpantau untuk masing-masing sekolah. Tidak lagi diserahkan kepada tim COVID secara global dalam satu kabupaten/kota.

2. Kemendikbud juga diminta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Daerah untuk memetakan efektivitas BDR di wilayah perkotaan dan pedesaan, dan tak hanya merasa usai pembagian paket internet, permasalahan BDR selesai. Program bantuan ini bisa saja dilanjutkan namun harus dibarengi dengan pembagian gadget dan atau alat penguat sinyal. Opsi penggunaan guru kunjung dan lainnya harus menjadi alternatif.

3. FSGI mendorong Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Daerah memberi fasilitasi berbagai model pembelajaran tatap muka yang bisa dilakukan di lapangan terbuka, gubug, pantai dan atau tempat lainnya.

4. FSGI mengingatkan Kemendikbud untuk tidak lagi menetapkan kebijakan yang seragam untuk seluruh Indonesia, karena menurut FSGI kebijakan setingkat kabupaten kota terbukti tidak bisa mengakomodir kondisi sekolah. Kemendikbud juga tidak boleh memaksakan program yang tidak tepat guna untuk masa pandemi, semisal pendidikan Calon Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, Organisasi penggerak yang justru membebani penanganan pendidikan di masa pandemik.

5. FSGI mendorong Kemendikbud untuk menjamin adanya mekanisme keterlibatan kepala sekolah agar permasalahan BDR dan PTM di tingkat sekolah agar dapat teratasi. Dalam pantauan FSGI ada sekolah yang menjalankan BDR apa adanya, bahkan ada yang PTM namun siswa merasa tidak nyaman dan tidak bisa belajar.

Baca Juga: Catatan KPAI di Hardiknas: Pendidikan Belum Sentuh Keluarga Miskin

Topik:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya