Comscore Tracker

Ini Empat Rekomendasi Pansus Banjir DPRD pada Pemprov DKI

Ada empat poin penanganan banjir 2021 yang direkomendasikan

Jakarta, IDN Times - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir 2021. Ada empat poin rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Poin pertama, dia merekomendasikan Pembangunan Polder atau Revitalisasi Polder yang dianggarkan sebesar Rp1,1 triliun sebaiknya ditunda, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk merievitalisasi Polder Eksisting.

“Selain itu, Pansus Banjir juga merekomendasikan pembangunan Waduk, Situ, dan Embung sebaiknya ditunda terlebih dahulu, oleh karena itu anggaran sebesar Rp815 milliar untuk pembangunan Waduk, Situ, dan Embung sebaiknya dimaksimalkan untuk merevitalisasi 109 SDEW esksisting dengan target 10 SDEW pertahun,” kata Zita dalam keterangan yang diterima IDN Times, Kamis (24/12/2020).

1. Pembangunan drainase vertikal tidak menggunakan APBD

Ini Empat Rekomendasi Pansus Banjir DPRD pada Pemprov DKIInstagram/@zitaanjani

Selain itu, Zita juga menyarankan bahwa terkait dengan program Pembangunan Drainase Vertikal yang dianggarkan sebesar Rp817 milliar, sebaiknya tidak menggunakan APBD.

Pembangunan ini bisa mengoptimalkan dana CSR, pemilik bangunan, dan masyarakat, karena menurut dia hal tersebut sudah pernah diatur dalam Kepgub tentang kewajiban pembuatan sumur resapan air.

Baca Juga: Pansus: Pemprov DKI Jakarta Baru Serius Tangani Banjir Tahun Depan!

2. Fokuskan anggaran untuk tangani kali yang tertuang di RPJMD

Ini Empat Rekomendasi Pansus Banjir DPRD pada Pemprov DKIIlustrasi Banjir Jakarta (IDN Times/Mardya Shakti)

Kemudian, politikus PAN itu mengatakan agar program Penataan Kali Besar dan Kali Ciliwung Pasar Baru yang dianggarkan sebesar Rp245 milliar bisa kembali difokuskan pada prioritas utama 4 kali yang tertuang dalam RPJMD.

Empat kali yang dia maksud adalah Kali Ciliwung, Pesanggarahan, Angke, dan Sunter.

3. Batalkan pengadaan Flood Supporting Information System

Ini Empat Rekomendasi Pansus Banjir DPRD pada Pemprov DKIAnggota TNI dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta menarik perahu karet yang dinaiki warga saat melintasi genangan banjir di kawasan Bungur Besar Raya, Jakarta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pansus Banjir juga merekomendasikan kepada Pemprov DKI untuk membatalkan pengadaan Flood Supporting Information System yang dianggarkan sebesar Rp109 milliar.

"Pemerintah bisa memanfaatkan Flood Information eksisting seperti BMKG Center dan Jakarta Smart City, sehingga anggaran tersebut bisa di alihkan untuk mengoptimalkan perluasan kali," kata Zita.

Baca Juga: Persiapan Banjir, Pemprov DKI Jakarta Perbaiki dan Tambah Pompa Baru

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya