JPU Tanya Kepemilikan Tambang di Papua, Luhut: Saya Gak Ada Waktu

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan kembali membantah soal keterlibatannya terkait izin kepemilikan tambang di Bumi Cendrawasih Papua. Dia mengaku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan bisnis pertambangan.

"Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah Saudara selama ini, sampai detik ini Saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua," kata Jaksa Penunutut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Merespons pertanyaan itu, Luhut mengatakan, dia sudah berjanji tidak berbisnis saat mengemban jabatan kenegaraan.

"Saya sama sekali tidak ada waktu untuk main-main itu, saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saja. Saya gak ada waktu untuk itu dan janji saya pada diri saya, memang saya gak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara dan itu saya janji sampai hari ini. Saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024, seperti itu," kata Luhut.

Hal ini diungkapkan Luhut saat menghadiri sidang sebagai saksi a charge atau saksi yang memberatkan dalam kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti

JPU juga mengonfirmasi soal munculnya sejumlah nama perusahaan yang ada dalam video YouTube berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!' pada 21 Agustus 2021 itu. Antara lain PT Toba Sejahtera hingga PT Tobacom Del.

"Saya tidak ingat semua lagi dan saya tidak pernah tahu dan pernah menyetujui untuk ada membuat perusahaan kegiatan bisnis di Papua. Bahwa ada orang ngaku-ngaku itu banyak, tapi tidak pernah ada yang benar. Jadi silakan saja kalau ada alat buktinya, saya akan mengakui kalau itu ada. Tapi, sepanjang yang saya tahu, saya tidak pernah ada bisnis atau memulai bisnis di Papua," kata Luhut.

Baca Juga: Luhut Sebut Haris Azhar Tak Konfirmasi soal Podcast Tambang di Papua