Klaster Keluarga Kepung Jakarta, Alarm Penanganan COVID-19 Berbunyi

2. Polemik kapasitas rumah sakit di Jakarta yang turut diisi warga non DKI

Keterisian rumah sakit di DKI Jakarta dari data Pemprov DKI Jakarta (IDN Times/Sukma Shakti)

Permasalahan COVID-19 di DKI Jakarta bukan menyoal pada jumlah kasus dan klaster keluarga saja. Baru-baru ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, kapasitas rumah sakit di Jakarta kian menipis.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yakni @bangriza, dia menampilkan grafik keterisian rumah sakit di DKI Jakarta yang hanya tersisa 13 persen saja dan turut diisi oleh warga luar Jakarta.

Dari data yang dijabarkan Riza terlihat bahwa 24 persen kapasitas rumah sakit di Jakarta diisi oleh warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, (Bodetebek), sedangkan 66 persennya adalah warga DKI Jakarta.

Riza juga menjabarkan data berdasarkan BOR (angka penggunaan tempat tidur rumah sakit) di DKI Jakarta kini sudah mencapai 87 persen. Salah satu penyebab angka penggunaan tempat tidur ini meningkat, kata Riza adalah rumah sakit DKI turut melayani warga lintas provinsi atau di luar DKI Jakarta.

Dia mengatakan keterisian atau okupansi rumah sakit di DKI Jakarta sebenarnya hanya 60 persen jika tidak ada pasien yang berasal dari luar Jakarta. 

"Sebetulnya posisi (keterisian rumah sakit) tidak pada 84-86 persen okupansinya. Dikurangi lagi bisa dari 24 persen, mungkin kisaran tinggal 60 persen atau bahkan 55 persen," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2021) malam.

Meski demikian, Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta tetap melayani tiap pasien tanpa membedakan teritori ataupun asal mereka, meskipun okupansi rumah sakit di DKI naik menjadi 84-86 persen.

"Tapi karena kami memberikan pelayanan tidak membedakan, seluruh warga Indonesia kami layani secara baik. Apakah orang Jakarta, nonJakarta, maka okupansi kami naik sampai 84-86 persen," ujarnya.

Menanggapi data terkait keterisian rumah sakit di Jakarta oleh warga non DKI, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra punya jawaban tersendiri. Hermawan mengatakan bahwa semua orang punya hak mendapatkan layanan kesehatan yang sama.

Dia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa memberikan pelayanan kesehatan yang sama baiknya terhadap warga non-DKI dan warga DKI yang terpapar virus corona.

"Virus tidak mengenal teritori dan semua orang punya hak asasi untuk hidup dan mendapat layanan kesehatan, itu yang utama," kata Hermawan saat dikonfirmasi IDN Times, Selasa (19/1/2021).

Baca Juga: Kesaksian Anies Melihat Jenazah Pasien COVID-19: Virus Itu Bukan Fiksi

3. Pemprov DKI harus berkomunikasi dengan daerah penyangga dan pemerintah pusat untuk mencari solusi bersama

Hermawan Saputra di IDN Media HQ (IDN Times/Muhammad Athif Aiman)

Hermawan melanjutkan, penanganan COVID-19 harus terintegerasi antara satu daerah dengan daerah lain. Karena virus ini tak mengenal identitas dan tempat tinggal.

"Jadi memang kita tidak boleh pendekatan ini parsial, memang DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri, makanya bekerja sama dengan Jawa Barat, Banten, bahkan pemerintah pusat," katanya.

Walaupun demikian, Hermawan menyarankan pemprov DKI Jakarta melibatkan komunitas berbasis masyarakat dalam penanganan COVID-19. Karena, walaupun tiap daerah punya puskesmas, namun upaya dan inisiasi dari masyarakat sangat diperlukan, salah satunya dari tingkat RT atau RW.

Hermawan menilai RT dan RW bisa menyiapkan tempat isolasi mandiri di daerahnya secara kolektif dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan. "Jadi itu akan membuat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit itu menjadi tersaring," kata dia.

Sementara, Wagub Riza Patria  berharap agar wilayah penyangga di sekitar Ibu Kota bisa berkolaborasi bersama dalam pelayanan dan penanganan pasien COVID-19. mengatakan ketersediaan fasilitas di DKI terus berkurang jika daerah di sekitarnya saja tidak memiliki kapasitas fasilitas kesehatan yang mumpuni. Apalagi saat ini kasus COVID-19 di DKI terus meningkat.

"Berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin. Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya menurun," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa kemarin.

Dia juga meminta agar pemerintah pusat bisa turun tangan meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di daerah penyangga.

"Harapan kami, mudah-mudahan fasilitas juga daerah-daerah lain ditingkatkan. Khususnya di daerah sekitar Jakarta," kata dia.

4. DPRD DKI sarankan rumah sakit diisi pasien COVID-19 bergejala berat

Ilustrasi penanganan pasien virus corona. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Masalah seleksi pasien dalam mendapatkan perawatan di rumah sakit juga turut disuarakan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta diminta bisa lebih selektif dalam mengategorikan orang yang mendapat perawatan di rumah sakit.

"Kategori sedang berat masuk RS, yang ringan jangan dimasukin ke RS gitu loh. Ini yang saya belum bisa melihat apakah itu sudah dijalankan oleh dinas atau belum, jangan hanya gejala ringan saja sedikit semuanya masuk RS  yang sebenarnya bisa ditempatkan orang orang gejala berat," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).

Salah satu masukan yang diberikan oleh Iman adalah penggunaan hotel-hotel kelas melati untuk menampung atau mengisolasi masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dengan gejala ringan.

"Kalau secara number of bed itu sebenarnya masih ada cuma mencarinya ini kan banyak yang minta di IGD," ujar politikus Gerindra tersebut.

Dengan demikian, lanjut dia, rumah sakit bisa dipergunakan untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat dan benar-benar membutuhkan perawatan.

"Umpamanya mempersiapkan hotel hotel yang kelas tiga ataupun melati yang bisa dipergunakan untuk gejala-gejala yang ringan," kata dia.

5. Pemprov DKI beli 3,3 hektare lahan untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19

Foto aerial makam jenazah COVID-19 di TPU Pondok Ranggon pada Rabu (16/9/2020) (IDN Times/Aldila Muharma&Fiqih Damarjati)

Penanganan COVID-19 di Jakarta tak hanya berkutat pada kasus dan perawatan saja, namun juga berimbas pada keterisian lahan pemakaman COVID-19. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati menjelaskan bahwa DKI telah membeli lahan pemakaman seluas 3,3 hektare atau 33.000 meter persegi dan tersebar di lima lokasi yakni Srengseng Sawah, Dukuh, Semper, Joglo, dan Bambu Wulung. 

"Jumlahnya dari 5 lokasi itu sekitar 3,3 hektare. Satu petak makam itu memerlukan 3,75 meter persegi," ujar Suzi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2021).

Dengan luas per makam tersebut, bila dikalkulasikan maka ada sekitar 8.800 petak makam baru yang bakal dibuka di lima TPU itu. Lahan tersebut dibeli menggunakan APBD Perubahan Tahun 2020, dengan total anggaran Rp185 miliar. Namun, hingga saat ini kondisinya belum ditata.

Suzi juga menjelaskan bahwa di Ibu Kota, ada 190 jenazah yang dimakamkan dalam tiap harinya. Dari jumlah tersebut, 100 jenazah dimakamkan dengan protokol tetap (COVID-19). Hal ini yang mendorong pemprov DKI Jakarta untuk membuka lahan pemakaman baru.

"Kami memakamkan protap covid itu kurang lebih sehari 100. Non-covid, angka kematiannya, kami memakamkan sekitar 90 orang. Jadi ada 190 orang yg harus kita makamkan, makanya jaga kesehatan," kata Suzi.

TPU Rorotan, Jakarta Utara rencananya bakal segera digunakan pada awal Februari 2021. TPU Rorotan digunakan untuk mengimbangi kapasitas di TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur yang telah dibuka dan digunakan sejak Jumat (22/1/2021).

"Rencana minggu pertama Februari mulai diopsikan ke sana (TPU Rorotan)," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Nurcahyo saat dikonfirmasi awak media, Senin (25/1/2021).

Baca Juga: Wagub DKI: Okupansi RS Hanya 60 Persen Jika Tak Ada Warga Non-Jakarta