Komisi X: Masalah Uang Kuliah Saat Pandemik Harus Dibicarakan Bersama
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hetifah Sjaifudian (Dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Salah satu isu yang dibahas adalah masalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) saat pelajar atau mahasiswa belajar dari rumah.
Hetifah mengatakan SPP atau uang kuliah memang membebani orang tua murid di sisi ekonomi, namun tak dipungkiri sekolah juga membutuhkan dana untuk membayar guru dan tenaga pendidik lainnya.
"Di sisi lain kita juga lihat kalau sekolah, apalagi sekolah swasta, gurunya kan juga harus dibayar," kata dia dalam program Ngobrol Seru spesial HUT ke-6 IDN Times, Selasa (9/6).
Hetifah berharap ada momen di mana, DPR, mahasiswa dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa duduk bersama membahas masalah ini.
"Makanya DPR juga harus bisa diajak bicara dan mahasiswa juga. Kami mudah-mudahan dalam waktu dekat, kami bisa membahas ini dengan mas Menteri (Mendikbud)," ujar dia.
1. Solusi dua sisi bagi orang tua dan instansi pendidikan
Ilustrasi sekolah sepi lantaran kegiatan belajar dilakukan siswa di rumah dampak wabah virus CoronaIDN Times/ Muchammad HaikalMaka itu, Hetifah menyarankan solusi dua sisi, baik untuk pelajar maupun instansi pendidikan. Salah satunya seperti pemberian intensif bagi perguruan tinggi swasta, dengan mengurangi atau menghilangkan pajak intensif selama masa pandemik COVID-19.
Menurut Hetifah, PJJ tidak berarti sekolah atau kampus libur dan tidak digunakan secara total, sehingga tidak membutuhkan biaya operasional.
Dia menjelaskan instansi pendidikan harus memberi upah pada guru yang tetap bertugas. Apalagi, tak semua lapisan tenaga pengajar bisa leluasa mengajar dari rumah, karena ada banyak kendala yang menghambat keberlangsungan PJJ.
"Belajar itu sebenarnya tetap berlanjut, bahkan di banyak daerah banyak guru kunjung, karena orang tua tidak memiliki handphone atau pun tidak bisa dikontak. Itu gurunya mendatangi rumah untuk memastikan well-being atau kesejahteraan anak-anak, jadi guru itu lebih berat," kata Hetifah.
Baca Juga: Imbas COVID, Mahasiswa Unnes Diperbolehkan Menyicil UKT Selama 3 Kali
2. Mahasiswa juga perlu bantuan tanggap darurat dampak pandemik
Dok. Humas UNYBelum lagi, kata Hetifah, ada mahasiswa yang tetap harus membayar biaya hidup di perantauan, seperti membayar biaya rumah kos meski sedang tidak ditempati. Apalagi mereka tidak memiliki kesempatan mengikuti program pemerintah seperti kartu pra kerja.
"Seolah-olah mereka bukan orang-orang yang memerlukan bantuan tanggap darurat," ujar dia.
Maka dari itu, menurut Hetifah, perlu ada kebijakan jika sekolah atau kampus belum mulai beroperasi, salah satunya adalah jangan sampai SPP dan uang semester naik.
"Ada bukti siswa atau keluarga siswa itu terdampak COVID-19 sedemikian rupa, harus ada keleluasaan sedemikian rupa. Kalau sementara bisa ditunda dulu, nanti mungkin kapan dibayar," kata dia.
3. Kebijakan yang adil pada semua pihak agar tidak salah sasaran
IDN Times/Larasati ReySalah satu cara lainnya, kata Hetifah, adalah dengan mengurangi biaya bayaran sekolah, namun harus sesuai dengan grade-nya. Karena tidak bisa dipukul rata pada semua pihak.
Hetifah mejelaskan masalah pengurangan biaya juga harus dilihat secara proporsional. Dia menyarankan jika sekolah dengan biaya tinggi, sedang, dan rendah, jangan sampai dipotong sama rata.
Contohnya, kata dia, pemberian potongan sekian persen untuk grade A tidak bisa disamakan dengan grade B, yang nominal biayanya lebih rendah. Sebab dikhawatirkan hal itu dapat menyebabkan keuntungan di satu pihak dan tidak adil.
"Kalau tadi bayar Rp5 juta per semester bisa jadi Rp3 juta, atau bahkan dihapuskan selama memang dia atau mereka membutuhkan mahasiswa," Hetifah memungkasi.
Baca Juga: Kisah Mahasiswa di Semarang Alami Kendala Skripsi dan Masalah Keuangan
Berita Terkini Lainnya
