Komnas Perempuan: Urgensi RUU PKS Adalah Perhatian Penuh pada Korban
Desakan pengesahan RUU PKS dalam aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta, 30/9/2019. IDN Times/Pito Agustin Rudiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Time - Setelah melalui proses yang panjang, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akhirnya berhasil masuk sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI pada 2016.
Namun, adanya RUU PKS menuai pro dan kontra. Lantas, apakah sebenarnya urgensi dari adanya rancangan undang-undang ini?
Baca Juga: Perempuan di Jalan: Minoritas di Tengah Tuntutan Pengesahan RUU PKS
1. Sulitnya korban kekerasan seksual mendapat akses untuk mendapat haknya
IDN Times/Lia HutasoitWakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni mengatakan keberadaan RUU PKS adalah untuk melindungi korban dan faktor-faktor lainnya, yang selama ini tidak didapatkan korban kekerasan seksual.
"Para korban ini tidak dapat akses keadilan, perlindungan, jaminan ketidak berulangan, kemudian pemulihan," ujar Wahyuni di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).
Menurut Wahyuni negara harus bertanggung jawab pada keadaan korban kekerasan seksual.
2. Sulitnya korban melaporkan kepada pihak berwajib karena urusan bukti
IDN Times/Lia HutasoitEditor’s picks
Aktivis perEMPUan Rika Rosvianti juga menyebutkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak memiliki barang bukti, sehingga tidak dapat menjadi penguat bagi korban, dan justru barang bukti menjadi pemberat korban untuk melapor.
"Dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual yang lain, ada begitu banyak kasus yang tidak dapat terlaporkan," kata Rika pada kesempatan yang sama.
3. Narasi pasal RUU PKS yang malah membuahkan kekhawatiran
IDN Times/Debbie SutrisnoTerkait penggunaan bahasa dalam pasal-pasal RUU PKS yang menimbulkan multitafsir dan kekhawatiran, Komnas Perempuan menegaskan, narasi yang dibangun telah melewati proses revisi.
"Sudah, sudah dalam proses itu sebenarnya, jadi memang dokumen yang terakhir ini yang memang belum bisa disiarkan ke publik," ujar Wahyuni.
4. Diskusi tentang RUU PKS cenderung didominasi cara pandang patriarki
IDN Times/Pito Agustin RudianaKeberadaan RUU PKS sejatinya berbasis pada korban. Karena itu, Komnas Perempuan mengimbau publik lebih berempati pada korban kekerasan seksual, jangan malah sampai menghakimi atau mengalami.
Komnas Perempuan juga menyayangkan konteks berdiskusi soal RUU PKS yang cenderung menggunakan cara pandang patriarki yang masih dominan, dan tidak jarang perempuan yang menempatkan posisi berada di bawah laki-laki.
Baca Juga: Komnas Perempuan Berduka RUU PKS Batal Disahkan DPR
Topik:
Berita Terkini Lainnya
