KontraS: Pengakuan Presiden pada Pelanggaran HAM Berat Janji Lama

Tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan langkah konkret

Jakarta, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merespons pidato Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang mengakui dan menyesali kasus pelanggaran HAM, berkenaan dengan tindak lanjut laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) yang Berat Masa Lalu. 

"Meskipun banyak pihak menganggap pernyataan ini sebagai sebuah langkah maju, kami memandang bahwa pengakuan dan penyesalan yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentu tidak ada artinya, jika tidak diikuti dengan langkah konkret pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya, dilansir Kamis (12/1/2023).

Baca Juga: Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, Ini Kata Komnas HAM

1. Rekomendasi pengakuan kejahatan kemanusiaan bukan hal baru

KontraS: Pengakuan Presiden pada Pelanggaran HAM Berat Janji LamaPresiden Joko “Jokowi” Widodo memberi arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).

Pada dasarnya, KontraS menyebut, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal baru. Sejak 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi, bukan hanya pengakuan melainkan permintaan maaf, mengingat pelanggaran HAM berat adalah akibat penyalahgunaan kekuasaan badan atau pejabat pemerintahan.

"Tentu saja pengakuan dan permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dapat berdiri sendiri. Pengakuan dan permintaan maaf harus ditindaklanjuti dengan rangkaian tindakan untuk memberikan hak-hak korban secara keseluruhan, berupa pengungkapan kebenaran dan upaya pemulihan sesuai dengan hukum, tidak sekedar jaminan sosial," ujar dia.

2. Model pemulihan yang ada salahi prinsip keadilan

KontraS: Pengakuan Presiden pada Pelanggaran HAM Berat Janji LamaIlustrasi pelanggaran HAM (IDN Times/Aditya Pratama)

KontraS dalam catatan dan pemantaunnya menyebut, selama ini model pemulihan yang terjadi memperlihatkan indikasi muatan yang menyalahi prinsip keadilan, seperti tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan.

Kemudian pemerintah di sejumlah kesempatan juga disebut kerap membuat aturan dan kegiatan yang seolah ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat, namun tidak sesuai dengan standar penegakkan HAM yang berlaku secara universal.

KontraS juga menilai, rekomendasi rehabilitasi fisik, psikologis, jaminan kesehatan, beasiswa bahkan nama baik sudah dilakukan banyak pihak sejak awal reformasi, salah satunya oleh LPSK, jauh sebelum tim PPHAM dibentuk.

3. Khawatir penyelesaian kasus pelanggaran HAM didorong ke mekanisme non-yudisial

KontraS: Pengakuan Presiden pada Pelanggaran HAM Berat Janji LamaPresiden Joko “Jokowi” Widodo beri arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).

Sebelum tim PPHAM dibentuk, ada berbagai tim yang dibentuk Jokowi beserta jajarannya. Mulai dari Komite Rekonsiliasi dan Komite Pengungkapan Kebenaran pada tahun 2015, Dewan Kerukunan Nasional pada tahun 2016, hingga Tim Gabungan Terpadu tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada tahun 2018.

KontaS menyatakan, pernyataan Jokowi yang berangkat dari rekomendasi Tim PPHAM dikhawatirkan sebagai gula-gula yang menempatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hanya mendorong pada mekanisme non-yudisial, sekaligus mewajarkan praktik pengabaian terhadap pengadilan HAM yang buruk terjadi selama ini.

"Ditambah pembiaran terhadap tidak dilakukannya reformasi kelembagaan yang selama ini menjadi aktor pelanggaran HAM berat. Dengan kata lain, pengakuan, penyesalan, serta pernyataan Presiden Joko Widodo lainnya atas rekomendasi hasil Tim PPHAM tidak lebih dari pembaruan terhadap janji lama," kata Fatia.

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya