Korban Pemerkosaan PNS Kemenkop UKM Alami Kekerasan Berlapis
Ilustrasi kekerasan pada perempuan. (IDN Times/Nathan Manaloe)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengungkapkan bahwa menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku malah memperbesar potensi korban alami kekerasan berlapis.
Hal ini terjadi pada korban pemerkosaan antar pegawai Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yakni ND yang dinikahkan dengan salah satu pelaku yakni Z dalam kasus pemerkosaan berkelompok (gang rape) yang dialaminya 2019 silam.
"Pernikahan dengan pelaku malah memposisikan korban pada kekerasan berlapis. Biasanya ini strategi hilangkan kewajiban hukumnya karana setelah menikah bisa tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami," kata Tiasri di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022).
1. Trauma korban jadi tak tertangani
Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Mia Amalia)Dia mengatakan, trauma yang berdampak pada korban pemerkosaan malah jadi tidak tertangani karena harus berinteraksi dengan pelaku, serta tidak mendapat pemulihan dari rasa sakit dan ketakutan yang dialaminya.
"Kami dukung korban dan tim independen untuk tindaklanjuti proses tersebut agar bs beri akses keadilan dengan korban," kata dia.
Baca Juga: Tujuh Rekomendasi Kasus PNS Pemerkosa Pegawai Kemenkop UKM
2. Perlu perhatian soal batasan penggunaan restorative justice kasus kekerasan seksual
Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani dalam agenda FGD Media dan Konferensi Pers untuk 16 HAKTP oleh Komnas Perempuan di Setiabudi, Kota Jakarta Selatan (IDN Times/Lia Hutasoit)Dalam kasus ini, ada dugaan keterlibatan polisi dengan adanya upaya restorative justice yang membuat korban akhirnya menikahi pelaku pemerkosaan. Perlu ada evaluasi terkait dengan hal ini.
"Memang dihukum pidana ada restorative justice, tetapi sejauh mana batasannya itu yang perlu dilihat kembali, jangan sampai aparat penegak hukum atas nama restorative justice malah semakin merugikan korban dan tidak berikan akses keadilan bagi korban," katanya.
3. Kasus di Kemenkop UKM jadi pelajaran di dunia kerja
Penyampaian Hasil Pencarian Fakta Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan KemenkopUKM oleh Tim Independen (IDN Times/Lia Hutasoit)Adanya kasus ini di instansi kementerian, kata dia, bisa jadi perhatian tempat kerja dalam upaya penanganan kekerasan seksual. Karena kasus seperti ini bukanlah pertama kali terjadi.
"Harusnya jadi concern dunia kerja untuk bersiap bangun mekanisme dan aturan internal," katanya.
Baca Juga: Ini Penyebab Penuntasan Kasus Pemerkosaan di Kemenkop Berlarut-larut
Topik:
Berita Terkini Lainnya
