Soroti Banjir, Ini 5 Catatan PSI pada Kadis SDA Baru DKI Jakarta
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi dan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Sabdo Kurnianto di acara media briefing Siaga Banjir Jakarta yang secara daring, Kamis (28/1/2021) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang baru, yakni Yusmada Faizal Samad, untuk membereskan sejumlah pekerjaan rumah. Ada beberapa catatan yang diberikan PSI, mulai dari masalah komunikasi hingga penanganan banjir di DKI.
“Saat terjadi banjir pada 20 Februari 2021, rata-rata curah hujannya hanya sekitar 50 persen jika dibandingkan dengan curah hujan saat terjadi banjir Tahun Baru 2020. Sementara itu, Tinggi Muka Air (TMA) di Katulampa, Depok, dan Krukut Hilir siaga 4 atau normal,” ujar Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana dalam keterangannya, Rabu (24/2/2021).
"Jadi bisa dikatakan bahwa banjir terjadi di dalam situasi cuaca yang tidak terlalu berat. Pemprov DKI harus bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk di masa mendatang," kata Justin, melanjutkan.
Baca Juga: Pengamat: Anies Masih Pakai Tata Drainase Zaman Kolonial Atasi Banjir
1. Komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang harus diperbaiki
Petugas mengevakuasi warga menggunakan perahu karet saat banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat kawasan Kemang banjir setinggi 1,5 meter (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Justin menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan beberapa proyek penanganan banjir Jakarta, di antaranya pembangunan bendungan (dry dam) Ciawi dan Sukamahi untuk mengurangi debit air sebesar 30 persen yang berada di hulu.
Sementara, di hilir terdapat pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong senilai Rp497,2 miliar, yang mampu mengalirkan air 50 meter kubik per detik, sehingga dirasa sangat membantu menangani debit air Sungai Ciliwung.
Proyek Kementerian PUPR lainnya adalah pembangunan tanggul pantai dan normalisasi sungai. Tetapi belakangan kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian PUPR dinilai kurang lancar.
“Selain Jakarta, saya kira tidak ada daerah lain di Indonesia yang mendapatkan dukungan begitu besar dari Kementerian PUPR. Namun, saya mendengar Kementerian PUPR sulit mengajak Pemprov DKI untuk berkoordinasi mengenai rencana pembangunan di Jakarta. Saya harap Pak Gubernur dan jajarannya meninggalkan ego pribadi demi kepentingan rakyat banyak,” kata dia.
2. Percepat pembebasan lahan untuk normalisasi sungai
Ilustrasi kali di Jakarta (IDN Times/Anata)Untuk mengupayakan proyek normalisasi sungai, Pemprov DKI melakukan pembebasan lahan, sedangkan Kementerian PUPR yang akan melaksanakan pembangunan atau pekerjaan konstruksinya.
Namun, Justin mengatakan, sejak 2018 hingga 2021, Kementerian PUPR tak bisa melakukan pembangunan normalisasi sungai akibat pembebasan lahan yang dinilai lambat.
“Dari pantauan lapangan, banjir di Jakarta Timur diakibatkan luapan sungai yang belum normalisasi. Dinas Perumahan telah menyiapkan ribuan rusun untuk relokasi warga, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembebasan lahan,” kata dia.
3. Realokasi anggaran yang dinilai kurang efektif
Editor’s picks
Ilustrasi banjir. ANTARA FOTO/M Risyal HidayatJustin juga berpesan pada Yusmada agar Pemprov DKI mengatur ulang prioritas anggaran untuk menangani masalah mendesak. Setidaknya terdapat dua pos anggaran yang dinilai kurang mendesak.
Pertama, anggaran pembangunan sumur resapan senilai Rp411,4 miliar. Justin mengatakan saat pembahasan anggaran, Dinas SDA tak bisa menjelaskan, apakah sudah ada kajian mengenai titik-titik yang akan dibangun sumur resapan.
“Tidak semua tanah di Jakarta untuk sumur resapan, sehingga harus ada kajian geologi mengenai penentuan titik dan jumlahnya. Jangan sampai anggaran ini hanya sekadar untuk memenuhi target jumlah titik, tapi tidak berdampak untuk mengatasi banjir,” ucap dia.
Kemudian, terkait anggaran penataan sungai di Kali Besar dan Pasar Baru sekitar Rp180 miliar. Dia menilai kegiatan penataan sungai tersebut dilakukan di sungai yang telah lebar dan cenderung untuk keperluan estetika, bukan untuk meningkatkan kapasitas sungai.
"Untuk keperluan seperti itu bisa pakai dana KLB (koefisien lantai bangunan), jangan pakai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Saya menyarankan agar anggaran pembangunan sumur resapan dan penataan sungai dengan total Rp591 miliar itu dialihkan untuk normalisasi sungai dan pembangunan stasiun pompa,” kata Justin.
4. Percepat normalisasi dan pembangunan tanggul di Muara Angke
Gubernur Anies Baswedan meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (IDN Times/Lia Hutasoit)Justin juga memberikan catatan pada Yusmada terkait percepatan normalisasi dan pembangunan tanggul di Muara Angke. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata Justin, menjelaskan bahwa air Kali Krukut dan Kali Mampang tak bisa segera dialirkan ke Kanal Banjir Barat karena permukaannya masih tinggi. Akibatnya, butuh waktu lama untuk mengurangi genangan air.
"Kanal Banjir Barat sangat penting untuk pengendalian banjir. Namun hilir Kanal Banjir Barat di Muara Angke sangat sempit hanya 20-30 meter, dangkal, dan langsung terbuka ke laut, sehingga rawan arus balik saat pasang air laut. Pemprov DKI perlu segera melaksanakan normalisasi sehingga lebarnya 110 meter, pembangunan tanggul, dan membuat stasiun pompa di Muara Angke,” ujar dia.
5. Normalisasi Kali Krukut dan Kali Mampang
Suasana saat banjir di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Justin juga menanggapi pernyataan Anies saat meninjau Pintu Air Manggarai, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Kala itu, Anies mengatakan sistem drainase di Jakarta didesain hanya untuk menampung curah hujan berkisar 50 hingga 100 mm per hari dan akibatnya banjir tak terhindarkan.
Bahkan di kawasan Selatan Jakarta, curah hujan ekstrem mencapai lebih dari 150 mm per hari. Kali Krukut dan Kali Mampang kemudian meluap sehingga terjadi banjir di kawasan Pejaten dan Kemang.
"Agar banjir tidak terjadi lagi, Pemprov DKI perlu melakukan normalisasi Kali Krukut dan Kali Mampang agar mampu menangani curah hujan ekstrem di atas 150 mm per hari. Memang ini tidak mudah, namun perlu diingat bahwa Pemprov DKI memiliki APBD lebih dari Rp 80 triliun yang merupakan terbesar di Indonesia,” kata Justin.
Baca Juga: Kadis SDA DKI Baru Beberkan Strategi Pengendalian Banjir Jakarta
Berita Terkini Lainnya
