Menkeu Sebut Anies Tak Punya Dana untuk Bansos, Gerindra: Itu Hoaks
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berada di gudang PD Pasar Jaya, Jakarta Industrial Estate (JIEP) Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (29/4). (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tangan soal distribusi bantuan sosial bagi warga. Perempuan yang akrab disapa Ani itu menyebut Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendistribusikan bansos ke 1,1 juta warga di ibukota.
"Selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Pernyataa Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoaks," kata Taufik lewat keterangan tertulis yang diterima, Jumat (8/5).
Lalu, bagaimana data yang sesungguhnya?
1. Gerindra sebut pernyataan Menkeu telah menyakiti hati warga DKI Jakarta
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Taufik merasa apa yang dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani telah menyakiti hati warga Ibu kota Jakarta yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, wajar bila warga menerima bantuan sebanyak dua kali selama masa pandemik ini berlangsung.
"Bukankah itu dapat meringankan mereka yang sedang kesulitan ekonomi?" ujar dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Bongkar Pemprov DKI Tidak Punya Anggaran untuk Bansos
2. Pernyataan Menkeu Sri Mulyani dinilai bermuatan politis
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Taufik juga menilai pernyataan Menkeu Sri Mulyani memiliki muatan politik. Hal itu, kata Taufik terlihat dari adanya beberapa pejabat di lingkar Istana yang turut mengkritik Gubernur Anies Baswedan.
Ia menegaskan bila ingin menjegal peluang bagi Anies berlaga di kontestasi politik 2024, sebaiknya Sri menggunakan cara yang lebih elegan.
Editor’s picks
"Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat, itu yang saya harapkan," ujarnya.
3. Pemerintah Pusat seharusnya berterima kasih kepada Anies Baswedan
Anies Baswedan dalam pelantikan Wagub DKI Jakarta (Youtube/Sekretariat Presiden)Taufik mengatakan justru Gubernur Anies Baswedan telah lebih dahulu memberikan bansos kepada warga DKI Jakarta dibandingkan pemerintah pusat. Maka dari itu, menurut Taufik, hal ini perlu diluruskan.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menyiapkan anggaran senilai Rp700 miliar. Ia juga mengatakan seharusnya pemerintah pusat berterima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta karena sudah tanggap menangani COVID-19.
"Mestinya pemerintah pusat menyatakan terima kasih kepada kepala daerah yang sigap dan tanggap menangani pandemik Covid-19 di daerah dengan baik. Jangan sampai ada kompetisi tidak sehat, antara pemerintah pusat dengan kepala daerah," tutur dia.
4. Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat terkait distribusi bansos saat pandemik COVID-19
Anies Baswedan di Pintu Air Karet, Jakarta, Selasa (25/2) (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat untuk menalangi dana bansos, karena tidak memiliki anggaran. Jumlah warga DKI Jakarta yang harus ikut dibantu dengan dana dari pemerintah pusat mencapai 1,1 juta.
"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri ketika melakukan RDP dengan DPR.
Padahal, sebelumnya pihak pemprov mengaku sanggup berbagi dengan pemerintah pusat dalam hal pemberian bansos.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI Jakarta dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Diminta Bayar Utang ke Pemprov DKI untuk Bansos
Berita Terkini Lainnya
