Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Dimanfaatkan Oknum Politik
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutakhirkan data, sinkronisasi dan bekerja sama untuk Satu Data Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar tak bermunculan data palsu yang bisa dimanfaatkan oknum politik, sehingga hasil Pemilu termanipulasi.
”Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah, sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin,” kata Moeldoko saat menjadi pembicara dalam webinar bertema Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia yang digelar KPU, Rabu (1/12/2021).
1. Diharapkan jadi kunci masalah data
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Duta Besar Uni Eropa. (dok. KSP)Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres No 39 tahun 2019. Kebijakan ini diharapkan jadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia.
Misalnya, sulitnya mendapatkan data termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antar-institusi sehingga data yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron.
“Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data mutakhir, sehingga KSP bersama Bappenas dan Kementerian/Lembaga kunci menginisiasi dan merumuskan kebijakan SDI ini," kata Moeldoko.
Baca Juga: Gugatan Kubu Moeldoko Ditolak PTUN, AHY Ungkap Diperingatkan Senior
2. Jadi upaya transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah
(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Reno EsnirMantan Panglima TNI itu menambahkan, kebijakan SDI yang dikomandani Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menjadi langkah pemerintah untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi dan institusi, serta menyediakan data dalam format terbuka. Dengan demikian, data pemerintah menjadi terpadu dan dapat dibagikan satu sama lain.
“Kebijakan pemerintah harus berbasis data, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah,” kata dia.
3. Berharap pemuktakhiran data bisa untuk banyak program pemerintah
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Moeldoko berharap pengumpulan dan pemutakhiran data oleh KPU tidak hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024, namun juga untuk program-program pemerintah. Ia pun menyatakan KSP siap bekerja sama dengan KPU.
”KSP siap bekerja sama dan mendukung KPU untuk integrasi manajemen data,” pungkasnya.
Baca Juga: KPU Kembali Simulasi Pencoblosan untuk Sederhanakan Surat Suara Pemilu
Berita Terkini Lainnya
