Pemimpin Perempuan Sedikit, Padahal Punya Potensi Besar pada Ekonomi
Agenda "Menutup Kesenjangan Gender Digital: Optimalisasi Peran Perempuan dalam Transformasi Digital di Sektor Publik dan Ekonomi" di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Rabu (30/11/2022). (IDN Times/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perempuan punya potensi besar untuk dorong kemajuan ekonomi bangsa. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eni Widiyanti.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, total penduduk di Indonesia mencapai 270 juta lebih dan kini menjadi sekitar lebih dari 273 juta jiwa, di mana jumlah populasi perempuan hampir setengahnya.
"Jadi kalau ditotal 133 juta jumlahnya. 53,6 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan usia produktif. Artinya perempuan memiliki potensi yang besar untuk mendorong kemajuan perekonomian bangsa," kata dia dalam agenda nasional "Menutup Kesenjangan Gender Digital: Optimalisasi Peran Perempuan dalam Transformasi Digital di Sektor Publik dan Ekonomi" di Jakarta Barat, Rabu (30/11/2022).
Potensi ini, menurutnya tak hanya sebatas gagasan saja, tetapi didukung oleh berbagai penelitian di dunia, di antaranya studi menyimpulkan bahwa peningkatan potensi perempuan dapat menghasilkan perubahan yang positif dan signifikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1. Pemimpin perempuan di perusahaan secara global masih rendah
Ilustrasi WFO (IDN Times/Besse Fadhilah)Penelitian McKinsey Global Institute pada 2018 menyatakan, PDB Indonesia dapat meningkat sebesar 135 miliar dollar pada 2025 hanya jika partisipasi ekonomi perempuan dapat ditingkatkan.
Data Sakernas Tahun 2021 menunjukkan, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet untuk perempuan berada di angka 69,3 persen.
Terkait dengan kepemimpinan perempuan di perusahaan secara global persentasenya masih rendah, di mana posisi dewan direksi perempuan 19,7 persen, pemimpin direksi perempuan 6,7 persen, CEO perempuan 5 persen, dan CFO perempuan 15,7 persen.
"Data ini menunjukkan persentase yang lebih rendah di Indonesia. Dewan direksi perempuan 8,3 persen, pemimpin direksi perempuan 5,2 persen, CEO perempuan 3,1 persen, CFO perempuan 15,4 persen. Data-data ini berbanding terbalik dengan jumlah perempuan yang hampir setengah populasi Indonesia, tapi di seluruh level kepemimpinan di perusahaan ternyata perempuan representasinya masih sangat rendah," kata dia.
Baca Juga: Nia Umar, Perempuan yang Tak Lelah Dorong Para Ibu Perjuangkan ASI
2. Hambatan perempuan terjadi karena budaya partiarki
Agenda "Menutup Kesenjangan Gender Digital: Optimalisasi Peran Perempuan dalam Transformasi Digital di Sektor Publik dan Ekonomi" di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Rabu (30/11/2022). (IDN Times/Lia Hutasoit)Dengan jabaran data di atas, meski perempuan telah berupaya untuk mempelajari dan beradaptasi pada kemajuan ekonomi, masih diperlukan langkah lanjutan karena hingga saat ini perempuan masih mengalami berbagai tantangan.
Tantangan yang ada mulai dari minimnya akses dan infrastruktur internet yang memadai, kebijakan yang belum responsif gender, beban ganda yang dialami oleh perempuan karena pekerjaan dan unpaid carework yang masih dibebankan sebagian besar kepada perempuan, maraknya Kekerasan Berbasis Gender di ranah digital.
"Hambatan-hambatan ini muncul bukan karena perempuan merupakan makhluk yang lemah, tetapi sering kali budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas dua, sehingga kontribusi terutama dalam ekonomi belum dianggap signifikan," ujarnya.
Baca Juga: Komnas Perempuan Ungkap Pentingnya Perlindungan Perempuan Pembela HAM
3. Perlu upaya jangka panjang untuk terus memperkecil kesenjangan
Ilustrasi perempuan muda (IDN Times/Arief Rahmat)Eni menjelaskan, tanggung jawab untuk mengurangi kesenjangan dan tantangan bagi perempuan tersebut diamanatkan pada berbagai regulasi tentang pengarusutamaan gender, baik di internasional maupun komitmen nasional.
Namun selain aturan, perlu upaya jangka panjang untuk terus memperkecil kesenjangan dan mengoptimalisasi potensi perempuan di sektor ekonomi dan era transformasi digital.
"Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi adalah mengembangkan kewirausahaan perempuan, ini selaras dengan arahan Presiden kepada Kemen PPPA. Peningkatan pemberdayaan perekonomian perempuan diyakini akan menjadi solusi bagi peningkatan pengasuhan dan pendidikan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak," ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
