Comscore Tracker

Program Pembangunan Anies Diminta Dukung Kebijakan Rendah Karbon

Anies juga diminta susun rencana aksi penanggulangan banjir

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya untuk menyesuaikan program pembangunannya, guna mendukung kebijakan rendah karbon, dan menyusun rencana aksi penanggulangan banjir.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menyebut, rancangan program pembangunan Provinsi DKI Tahun 2022 telah disesuaikan dengan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang).

Penyesuaian ini sekaligus menambahkan fokus pada bidang ketahanan pangan, pengurangan ketimpangan ekonomi, perluasan kesempatan kerja pada bidang industri, infrastruktur, dan UMKM.

“Kami menyarankan agar program dan kegiatan yang terkait prioritas pembangunan DKI perlu penyesuaian, guna mendukung kebijakan pembangunan yang rendah karbon,” kata Hudori dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021). 

Baca Juga: Ini Deretan Kebijakan Gubernur Anies Baswedan Selama Ramadan 2021

1. Lima usulan proyek prioritas DKI diakomodir Kemendagri, 14 usulan lainnya bakal dibahas

Program Pembangunan Anies Diminta Dukung Kebijakan Rendah KarbonJakarta sepi (IDN Times/Besse Fadhilah)

Rakortekrenbang tingkat pusat Tahun 2021 telah membahas usulan proyek prioritas dari Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 5 usulan yang diakomodir dan 14 usulan akan dibahas lebih lanjut.

Usulan yang diakomodir di antaranya adalah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East-West, penyediaan tanggul pengaman pantai pesisir, dan penyediaan suplemen tambah darah dan vitamin A.

“Terkait usulan yang dibahas lebih lanjut tersebut, Bappeda dan perangkat daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta menyiapkan hal-hal yang diperlukan sehingga dapat dibahas dan disetujui dalam Musrenbangnas yang akan datang,” ujar Hudori.

2. Ini prioritas pembangunan Pemprov DKI Jakarta

Program Pembangunan Anies Diminta Dukung Kebijakan Rendah KarbonFoto udara kendaraan melintas di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Sabtu (28/3/2020) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Adapun prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, kata Hudori, adalah peningkatan kualitas pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, penguatan ketahanan pangan, dan antisipasi banjir, rob, dan genangan.

Selain kondisi pandemik yang masih berlangsung, banjir merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta.

Kemendagri, kata dia, telah menginisiasi upaya sinkronisasi melalui Komitmen Bersama Penanggulangan Banjir dan Longsor Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 2 Juni 2020.

“Perlu tindak lanjut rencana aksi (renaksi), antara lain dengan pengintegrasian renaksi ke dalam RKPD 2022 dan dukungan pemerintah daerah, serta monitoring evaluasi secara periodik dan sesuai kebutuhan,” kata dia.

3. Pemprov DKI Jakarta diharapkan mendukung 10 Fokus Pembangunan Tahun 2022

Program Pembangunan Anies Diminta Dukung Kebijakan Rendah KarbonGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah (ANTARA FOTO/Deka Wira S)

Hudori juga mengatakan, RKP dan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diharapkan dapat mendukung 10 Fokus Pembangunan Tahun 2022 yang menggambarkan sektor-sektor tematik pembangunan, yang menjadi pengungkit utama dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dilakukan di tahun 2022.

Pencapaian 10 fokus pembangunan, kata dia, harus berasal dari kontribusi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, mulai dari masyarakat, swasta, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sendiri.

Baca Juga: Klaim COVID Terkendali, Anies: Kegiatan Ibadah Ramadan Dilonggarkan

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya