Ratusan Pejabat DKI Enggan Ikut Lelang Jabatan, Begini Kata Ketua DPRD
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Kedua Kanan) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mencium ada hal ganjil di balik enggannya ratusan aparatur sipil negara (ASN) DKI menduduki jabatan eselon II.
Dia menilai, ada yang salah di pola birokrasi dan regenerasi Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa?" ujar Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Baca Juga: Anies-Bima Sepakati 3 Hal, Warga DKI Gak Boleh Wisata ke Bogor
1. Pemprov DKI butuh pejabat eselon II
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Prasetyo menyebutkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di Ibu Kota.
Pasalnya hingga kini ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kosong, yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, dan Wali Kota Jakarta Selatan.
"Sementara dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu bagaimana bisa kerja optimal? Bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD dan sebagainya?" kata politikus PDI Perjuangan itu.
2. Pemprov DKI diminta tinjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi
IDN Times/Gregorius Aryodamar PPras sapaan karibnya meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi selama ini. Dia mengungkapkan bahwa upaya itu penting dan mendesak demi memulihkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta, yang masih dilanda pandemik COVID-19.
"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," kata dia.
3. Kumpulkan ASN DKI, Anies ungkap malu instruksinya tak digubris
(IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Setidaknya ada 239 pejabat nonadministrator di lingkungan Pemprov DKI yang enggan mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka 17 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II, padahal mereka sudah memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam seleksi.
Hal tersebut terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan para ASN Pemprov DKI dalam forum apel di lapangan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/5/2021) siang.
"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," ucap Anies.
Baca Juga: Anies Setop Sementara Aktivitas Mal dan Bioskop di Zona Merah Oranye
Berita Terkini Lainnya
