Realisasi Anggaran Banjir Cuma 74,52 Persen, Ini Kata Wagub DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi sejumlah pertanyaan yang dilontarkan beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Salah satu isu yang ditanyakan adalah penyerapan anggaran program pengendalian banjir dan abrasi di DKI Jakarta yang hanya teralisasi 74,52 persen. Riza mewakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan jawaban pihak Pemprov DKI Jakarta.
Pertanyaan soal isu ini diajukan Fraksi Partai Golkar, NasDem, Partai Gerindra, PAN, dan PDIP. Untuk diketahui, realisasi program pengendalian banjir dan abrasi untuk 2020 hanya mencapai Rp1,3 triliun atau 74,52 persen dari anggaran Rp1,74 triliun.
"Rendahnya penyerapan program penanggulangan banjir di antaranya disebabkan oleh adanya kontraksi anggaran saat dimulainya pandemi COVID-19," ujar Riza, Senin (2/8/2021).
1. Pengadaan tanah terhambat karena penyesuaian dokumen administrasi dan legal
(Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di Sungai Ciliwung kawasan Kampung Melayu, Jakarta) ANTARA FOTO/Aprillio AkbarRiza menyampaikan, pada 2020, mayoritas pembangunan fisik masih dalam tahap perencanaan teknis dan pembebasan tanah untuk pembangunan sistem polder. Pembangunan waduk maupun peningkatan kapasitas sungai makro yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
"Pengadaan tanah untuk pengendalian banjir yang mengalami sedikit keterlambatan karena penyesuaian dokumen administrasi dan legal sesuai ketentuan peraturan, dan adanya keterlambatan proses pengiriman barang impor karena pandemi COVID-19," ujarnya.
Baca Juga: Tolak Ubah RPJMD DKI, Fraksi PSI: Anies Lari dari Tanggung Jawab
2. DKI sebut sudah lakukan pengerukan sungai hingga siapkan pompa
Editor’s picks
Rumah Pompa Kemang Raya (IDN Times/Dian Ayugustanty)Meski begitu, Riza mengatakan Pemprov DKI tetap melakukan upaya penanggulangan bencana banjir melalui kegiatan pemeliharaan. Di antaranya pelaksanaan pengerukan sungai/kali, waduk/situ/embung, melaksanakan program drainase vertikal.
Selain itu, kata dia, memastikan kesiapan pompa-pompa pengendali banjir dalam menghadapi musim hujan.
Kemudian, terkait dengan evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama akan dituangkan dalam kebijakan perencanaan yang akan dievaluasi secara berkala dalam periode waktu tertentu.
3. Ditanya upaya pengendalian banjir, ini jawaban Pemprov DKI
Petugas mengevakuasi warga menggunakan perahu karet saat banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi serta drainase yang buruk membuat kawasan Kemang banjir setinggi 1,5 meter (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Isu pengendalian banjir juga kembali dipertanyakan oleh PDIP PAN dan PSI, Riza menjawab pengendalian banjir tetap menjadi prioritas pembangunan di DKI Jakarta. Seperti melakukan naturalisasi dan normalisasi, walau sedang dilanda keterbatasan kondisi keuangan daerah.
Kemudian Riza menjelaskan untuk mengoptimalkan upaya pengendalian banjir non-struktural, Pemprov DKI Jakarta berupaya dan mendorong pelibatan multisektor untuk memperkuat upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan resiko bencana iklim temiasuk banjir serta mendorong perubahan perilaku masyarakat diantaranya melalui 14 kanal Aduan Masyarakat melalui aplikasi JAKI.
Selanjutnya, kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembangunan drainase vertikal, pelibatan warga masyarakat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Taman Maju Bersama seperti terbangunnya kolam retensi di TMB Papyrus, serta terus meningkatkan program kolaborasi bersama dalam hal pengendalian banjir di Kota Jakarta.
Baca Juga: Pengamat Tata Kota: Rumah Panggung Bukan Solusi Banjir Jakarta
Berita Terkini Lainnya
