Soal Banjir, Wagub DKI Persilakan PSI Pakai Hak Interpelasi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, buka suara terkait interpelasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI soal penanganan banjir di ibu kota.
Dia mengatakan bahwa hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki hubungan baik dengan eksekutif, legislatif. Menurutnya apa yang disampaikan oleh PSI adalah hak mereka.
"Semua punya hak masing-masing, termasuk legislatif punya hak interpelasi, lain-lain, angket, itu kami persilakan," kata dia di Jakarta, Jumat (26/2/2021).
1. Hak interpelasi yang ada perlu digunakan dengan bijak
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Namun demikian, semua hak itu dijelaskan Riza, perlu digunakan dengan bijak agar hal-hal yang disampaikan bisa mencapai tujuan dan kepentingan bersama, walau berada di posisi berbeda. Tapi, kebijakan pemerintahan, diharapkan Riza, harus diutamakan.
"Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda. Umpamanya, oposisi, pro pemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah," kata Riza.
Baca Juga: Kritik Anies, Giring: Saya Tak Menyerang Secara Personal
2. Riza sebut hubungan Pemprov dengan eksekutif dan legislatif baik
Anies Baswedan dan Riza Patria (Facebook/Anies Baswedan)Dia mengatakan walau ada pihak yang pro pemerintah, namun beberapa kebijakannya kurang, Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan masukan dan koreksi.
Hubungan Pemprov DKI dengan eksekutif maupun legislatif, menurut Riza, termasuk baik, mulai dari perencanaan pembangunan, hingga banjir.
Editor’s picks
"Semua kami komunikasikan dengan legislatif, pemerintah pusat, daerah, hingga Bappenas," kata dia.
3. Interpelasi dari PSI perlu dilihat duduk masalahnya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah (ANTARA FOTO/Deka Wira S)Dia juga mengklaim, dalam bekerja, DKI tak berdiri sendiri. Interpelasi dari PSI katanya adalah hak yang juga perlu dilihat duduk masalahnya.
Riza mengklaim Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil tangani banjir dalam waktu sehari.
"Bahkan pak Gubernur mencanangkan enam jam surut, sejak kapan? Sejak banjir selesai, kiriman berhenti, ukurannya enam jam. Termasuk di Kemang, setelah kami hitung, tidak sampai enam jam berhenti," kata Riza.
Untuk diketahui, hakinterpelasi adalah upaya meminta keterangan pada pemerintah tentang kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. PSI tuding Anies tak jalankan amanah untuk tanggulangi banjir
PSI gulirkan Hak Interpelasi pada Anies Baswedan yang dinilai hambat penanganan banjir (Dok. Humas PSI)Diberitakan sebelumnya, PSI mengajukan hak interpelasinya di DPRD DKI. PSI menilai Anies tak menjalankan amanah penanggulangan banjir, dan menduga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana, menuding pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak serius dalam menanggulangi banjir.
"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir. Akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies menanggulangi banjir," kata dia dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).
Baca Juga: Anies Dinilai Hambat Pencegahan Banjir, PSI Gulirkan Hak Interpelasi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
