Upaya Heru Budi Atasi Macet di Jakarta, Dari Kurangi U-Turn hingga ERP
Ilustrasi kemacetan (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menggantikan Anies Baswedan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Belakangan, wacana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar juga kembali digaungkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, pengurangan rambu putaran arus lalu lintas (U-Turn) juga tengah dibahas.
Baca Juga: Heboh Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta, Heru Budi Pilih No Comment
1. Pengurangan U-turn di DKI Jakarta
Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Dilansir dari ANTARA, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tengah melakukan pembahasan pengurangan rambu putaran arus lalu lintas (U-Turn) sebagai salah satu solusi penanganan kemacetan di Ibu Kota.
“Programnya mungkin mengurangi U-Turn,” ujar Heru pada Oktober 2022.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan kajian dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang rencana tersebut.
“Setelah kajian, kami akan laporkan terkait manajemen rekayasa lalu lintas secara keseluruhan,” katanya.
Baca Juga: Jokowi: Problem di Jakarta Itu Banjir, Macet dan Tata Ruang
2. Pengaturan jam kerja
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bertemu membahas angkutan massal di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022). (IDN Times/Deti Mega Purnamasari)Sementara itu, Heru juga pernah bergurau soal penetapan jam kerja karyawan di tengah pandemik COVID-19. Hal ini berkaitan dengan Work From Office (WFO) atau bekerja dari kantor yang membuat jalan raya padat saat jam-jam produktif pekerja beraktivitas.
Editor’s picks
Tentang penerapan jam kerja bagi karyawan di DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan, Heru mengaku akan mendiskusikannya dengan para stakeholder.
"Terkait jam kerja, perlu didiskusikan, karena ini urusan bisnis," ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
Baca Juga: 110 Ribu Anak di DKI Stunting dan Gizi Buruk, Heru: Saya Akan Teliti
3. Menambah jalan satu arah
Pexels.com/Mikechie EsparagozaHeru juga sempat mengutarakan bahwa pihaknya berencana menambah jalan satu arah alias one way guna atasi macet di Jakarta.
“Menambah satu arah di waktu-waktu tertentu, bisa pagi sore dan itukan perlu komunikasi dengan masyarakat, perlu komunikasi dengan rekan DPRD, masukan-masukannya,” kata Heru.
4. Penerapan jalan berbayar di Jakarta
Sebuah CCTV terpasang di ruas Tol Dalam Kota, Cawang, Jakarta, Jumat (1/4/2022). Polda Metro Jaya mulai 1 April 2022 memberlakukan tilang elektronik di sejumlah tol di wilayah aglomerasi Jabodetabek bagi kendaraan yang melanggar batas kecepatan maksimum dan batas kapasitas maksimum dari muatan yang dibawa. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Hal yang baru-baru ini menyita perhatian masyarakat adalah kebijakan sistem jalan berbayar atau ERP. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan tahun 2023.
Ada 25 ruas jalan yang bakal diterapkan kebijakan itu oleh Pemprov DKI Jakarta. Syafrin Liputo, mengatakan, pihaknya juga mengusulkan bahwa sepeda motor termasuk kendaraan yang bakal dikenakan biaya jika menggunakan ruas jalan berbayar.
"Dalam usulan kami termasuk di dalamnya (sepeda motor). Sesuai Undang- Undang, pengecualian adalah plat kuning," ujar Syafrin di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/202).
Baca Juga: Ganjil-Genap Diperpanjang, Pemprov DKI Diminta Berlakukan ERP
Topik:
Berita Terkini Lainnya
