Wacana Daerah Otonomi Khusus Dikhawatirkan Buat Papua Pecah
Polisi membubarkan unjuk rasa tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Kota dan Kabupaten Jayapura, Selasa (9/5/2022). (twitter.com/VictorcMambor)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pendeta Dora Balubun Sinode GKI Papua menganggap bahwa wacana pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) bakal jadi perpecahan bagi orang Papua.
"Bagi saya, otonomi khusus (otsus) juga bagian dari membawa orang Papua menjadi terpecah-pecah," kata dia dalam diskusi daring KontraS bertajuk 'Menyoal Daerah Otonomi Baru: Benarkah untuk Menyelesaikan Masalah di Papua?' pada Senin (13/6/2022).
Dia mengungkapkan, sebelum otsus dilakukan, pengkotak-kotakan tidak terjadi karena tak ada penetapan siapa yang harus memerintah di daerah apa.
"Maka di daerah pemekaran itu sangat sulit karena sudah kembali ke arah kesukuan," ujar dia.
1. Jadi konflik di tengah masyarakat
Demo Mahasiswa Papua menuntut segera sahkan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di Patung Kuda, Jakarta Pusat (IDN Times/Ilman Nafi'an)Dora mengatakan, perpecahan yang dimaksud adalah membuat masyarakat Papua kembali pada suku-suku yang ada. Dia mengatakan, penerapan otsus di Papua yang berlangsung selama 20 tahun sudah membuka daerah pemekaran baru dan menimbulkan konflik.
"Konflik hari ini di Papua justru sebenarnya paling besar dan saat ini begitu luas. Daerah-daerah pemekaran seperti Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Ilaga, Pegunungan Bintang, itu daerah-daerah pemekaran yang kaya sumber daya alam," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana, Ada Apa?
Baca Juga: Akademisi Ungkap Alasan Pemicu Kencangnya Isu Pemekaran Papua
2. Buka pos keamanan di tengah ketidaksiapan fasilitas
Ilustrasi Perumahan Suku (IDN Times/Mardya Shakti)Editor’s picks
Menurut Dora, pemekaran yang ada telah membuka pos-pos aparat keamanan untuk mengisi daerah pemekaran baru tersebut. Kehadiran aparat keamanan malah dianggap menghadirkan konflik baru.
Pasalnya, di daerah pemekaran fasilitas seperti sekolah atau daerah-daerah pemukiman masyarakat malah digunakan menjadi pusat komando markas TNI dan kepolisian.
"Akhirnya mengorbankan masyarakat di daerah-daerah pemekaran itu. Contohnya di Intan Jaya, sekolah menjadi markas TNI, akibatnya sejak 2018 anak-anak sudah tidak sekolah sampai hari ini," kata dia.
Pemekaran juga berpengaruh pada kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan dan masyarakat yang harus mengungsi.
"Konflik terjadi dimana-mana dan masyarakat harus keluar," ucap dia.
Baca Juga: 29 Kabupaten/Kota di Papua Dukung Pemekaran Wilayah, Sepakati 7 Hal
Baca Juga: Jokowi Terima MRP, Bahas soal UU Otsus hingga Pemekaran Daerah Papua
3. Perlawanan muncul dari masyarakat karena aparat masuk
ANTARA FOTO/Marius Frisson YewunLebih lanjut Dora mengatakan, telah terjadi perlawanan dari masyarakat karena adanya rasa ketidakadilan. Hal tersebut disebabkan oleh keluar masuknya aparat di wilayah mereka.
"Lalu terjadinya perlawanan dari masyarakat karena saat ini rakyat merasa terancam dengan hadirnya aparat di daerah mereka," kata Dora.
Pemekaran yang ada, kata dia, jadi menggemparkan setelah berbagai dorongan muncul sehingga masyarakat mempertanyakan wacana yang tergesa-gesa itu.
"Berapa banyak sih orang Papua saat ini? Adanya pemekaran tidak akan mencukupi kebutuhan yang ada sehingga muncul orang dari luar datang untuk mengisi kekosongan," ucap dia.
Berita Terkini Lainnya
