Wiranto: Pemerintah Belum Putuskan Beri Grasi Bagi Abu Bakar Ba'asyir
ANTARA FOTO/Reno Esnir
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kondisi kesehatan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, dikabarkan kian menurun. Dia pun dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Kamis (1/3) lalu.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustaz Ma'ruf Amin, menyarankan Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan grasi atau pengurangan hukuman kepada Ba'asyir. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkan agar Ba'asyir dipindah dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur menjadi tahanan rumah.
Bagaimana tanggapan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto terhadap usulan tersebut?
1. Soal Amnesti dan Grasi Perlu Prosedur Hukum
IDN Times/Linda JuliawantiTerkait pengurangan masa tahanan maupun rumah tahanan, Wiranto menyampaikan tak bisa begitu saja memberikan kepada tahanan. Sebab, perlu prosedur hukum yang harus dilalui.
"Masalah amnesti, abolisi, grasi, tentunya perlu prosedur hukum, perlu proses yang cukup dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum kita, jangan seenaknya kemudian melempar isu," ujar Wiranto saat ditemui di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (2/3).
Ia mengaku perlu menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Itu nanti kita bincangkan dengan kementerian dan lembaga yang bersangkutan dengan masalah penghukuman dan pengampunan," ucapnya.
Baca juga: Pemerintah Usulkan Terpidana Abu Bakar Ba'asyir Jadi Tahanan Rumah
2. Tak ada ketakutan hadapi pemilu
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Reno EsnirSelain itu, Wiranto membantah mengenai adanya ketakutan seandainya Abu Bakar Ba'asyir diberikan pengurangan masa tahanan, terutama menghadapi Pemilu 2019. Ia tidak ingin isu Ba'asyir ikut dipolitisir. Menurutnya, ini murni masalah hukum.
"Bukan masalah ketakutan ini masalah hukum yang diberlakukan, ada atau gak ada pemilu itu tetap berlaku jangan dikait-kaitkan dengan pemilu atau masalah lain. Yang bersangkutan dihukum karena ada masalah. Oleh karena itu jangan dikait-kaitkan dengan masalah lain apalagi pemilu, pemilu biarlah berjalan dengan baik," tutur dia.
3. Fasilitas penjara sudah memadai
IDN Times/Sukma ShaktiWiranto turut menjelaskan fasilitas yang didapat Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur pun layak dan sama seperti narapidana lainnya.
"Sebenarnya di penjara pun fasilitas gak terkekang abis-abisan, ada layanan kesehatan, perlakuan juga cukup baik dalam hal merawat kesehatan. Lalu yang besuk juga diizinkan, sebenarnya dari sisi kemanusiaan gak ada masalah," ujar Wiranto.
Lebih lanjut, dia meminta agar menunggu hasil koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
"Saya gak bisa berandai-andai, nanti lebih baik kita bincangkan dulu dengan lembaga terkait, kalau ada hasilnya pasti saya mengundang anda semua untuk kita jelaskan pada publik. Jadi sabar dulu ya," tandasnya.
Berdasarkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Abu Bakar Ba'asyir divonis 15 tahun penjara. Vonis tersebut dijatuhkan pada 2011.
Baca juga: Usul Ubah Judul RUU Terorisme, Panglima TNI Sebut 3 Alasan Ini
Topik:
Berita Terkini Lainnya
