BPN: Penuntasan Hukum dan HAM di Era Jokowi Lagi Parah-parahnya

Penuntasan kasus HAM lagi parah-parahnya

Jakarta, IDN Times - Dalam Debat Pilpres perdana yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan malam ini, isu hukum dan HAM menjadi sorotan. Sebab, masing-masing pasangan calon memiliki catatan yang belum terselesaikan. 

Terkait penanganan HAM pada masa kepemimpinan Jokowi-JK, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nada Alichiah menyebut pemerintahan Jokowi-JK tak berhasil menuntaskan masalah krusial tersebut.

"Menurut saya, hari ini penuntasan kasus hukum dan HAM lagi parah-parahnya," kata Nada dalam acara Millennials Memilih by IDN Times di Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (17/1).

Sementara itu, cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno memberikan sebuah contoh kasus. Contoh kasus ini disampaikan Sandiaga ketika menanggapi pemaparan Jokowi pada sesi pertama terkait bidang HAM, utamanya mengenai disabilitas.

Sandiaga dalam kesempatan itu menceritakan pengalamannya bertemu dengan penyandang disabilitas yang mengaku lebih memilih membuka lapangan kerja sendiri. Sebab, dia tak mendapat kesempatan bekerja dengan kondisi yang dimilikinya.

Nada mengungkapkan, contoh kasus yang disampaikan Sandi itu merupakan pengaduan otentik dari masyarakat yang dijumpai paslon nomor urut dua. 

"Itu adalah aduan-aduan otentik," ujarnya.

Prabowo-Sandi menurut Nada menghargai tiap aduan yang mereka terima. "Kita menghargai aspirasi masyarakat yang mengadu kepada Prabowo-Sandi," kata Nada.

Baca Juga: Tutup Debat Pilpres 2019: Jokowi: Kami Tidak Punya Potongan Diktator

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya