Kemendikbud Pastikan Pelajaran Sejarah Tetap Masuk di Kurikulum
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbang dan Perbukuan), Kemendikbud Totok Suprayitno (IDN Times/Margith Juita Damanik)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno, menegaskan bahwa kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tidak benar. Dia mengatakan, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.
“Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang”, kata Totok dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Sabtu (19/9/2020).
1. Kemendikbud menyadari pelajaran sejarah merupakan komponen penting bangsa
Ilustrasi KBM secara online. Dok. PAN JakartaTotok menyebutkan, Kemendikbud menyadari bahwa sejarah merupakan komponen penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga yang menurut dia menjadikan sejarah selama ini masuk dalam bagian kurikulum pendidikan di Indonesia.
“Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan," kata Totok.
"Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa,” lanjut dia.
Baca Juga: Bangun SMK di Malaysia, Kemendikbud Kucurkan Dana hingga Rp28 Miliar
2. Totok sebut penyederhanaan kurikulum masih di tahap awal
Editor’s picks
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbang dan Perbukuan), Kemendikbud Totok Suprayitno (IDN Times/Margith Juita Damanik)Menurut Totok, penyederhanaan kurikulum saat ini masih ada di tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.
“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis” ujar Totok.
Dia menambahkan penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” kata Totok.
3. Ramai isu mata pelajaran sejarah tidak jadi pelajaran wajib
Ilustrasi Pelajar. (IDN Times/Mardya Shakti)Beredar luas di masyarakat bahwa mata pelajaran sejarah rencananya tidak akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa di jenjang SMA dan sederajat. Hal ini mendapat respons keras dari masyarakat.
Selama ini di dalam kurikulum nasional 2013 yang yang masih digunakan hingga saat ini mata pelajaran sejarah menjadi bagian di dalamnya. Bahkan mata pelajaran sejarah sejauh ini terpisah dari mata pelajaran lainnya.
Baca Juga: Kemendikbud dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gencarkan Disiplin 3M
Topik:
Berita Terkini Lainnya
