Lindungi Warga dari Kekerasan, Pemerintah Rangkul 5 Lembaga
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat beraudiensi dengan lima lembaga negara terkait Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (16/4/2021). (dok. KSP_
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memperkuat upaya perlindungan warga negara terhadap kekerasan melalui dukungan lima lembaga negara, yang tergabung dalam kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Kehadiran negara dalam perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang menjadi prioritas Presiden, secara inklusif dan paripurna," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).
Baca Juga: Moeldoko: Bagi Siapapun yang Nekat Korupsi Akan Disikat!
1. Independensi KuPP mendapat dukungan penuh pemerintah
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Moeldoko menyebutkan, upaya perlindungan akan memperkuat kehadiran negara bagi warganya.
"Konsep perlindungan inklusif dan paripurna dalam rangka memperkuat bukan semata kehadiran pemerintah, tetapi kehadiran negara dalam perlindungan warga negara," kata Moeldoko saat menerima audiensi KuPP di Gedung Bina Graha Jakarta.
Moeldoko juga menyebutkan, setiap warga negara apapun latar belakang sosialnya: ras, etnis, agama, gender, usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, harus mendapatkan perlindungan berdasarkan hak-hak yang melekat pada dirinya.
"Maka kami dukung penuh independensi KuPP dalam melaksanakan mandatnya untuk memberikan pendampingan pada pemerintah dan masyarakat, guna meningkatkan kesadaran tentang konsep perlindungan inklusif dan paripurna," kata Moeldoko.
2. Pemerintah rangkul lima lembaga independen negara
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat beraudiensi dengan lima lembaga negara terkait Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (16/4/2021). (dok. KSP_Ada lima lembaga independen negara yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan reputasinya terkait dengan hal ini.
Editor’s picks
Kelima lembaga tersebut antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman RI.
Menurut Moeldoko, Jokowi berharap lembaga-lembaga ini bisa menjadi model dan rujukan kinerja HAM dan kinerja tata-kelola atau governance. Mulai dari Kawasan ASEAN, Antar Kawasan seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan bahkan dunia internasional.
Lembaga-lembaga ini diharapkan bisa memperkuat modalitas Indonesia menjadi negara unggul pada 2045.
3. Sorotan soal kekerasan terhadap perempuan di ruang tahanan, hingga soal disabilitas mental
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik yang memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Dalam pertemuan tersebut, masing-masing lembaga menyampaikan aspirasi dan rekomendasinya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyoroti masih maraknya kasus kekerasan yang terjadi di ruang tahanan. Taufan lantas mendorong pemerintah untuk membenahi sistem dan menciptakan kesadaran bersama terkait dengan pencegahan penyiksaan.
"Sehingga terjadi perubahan yang akseleratif agar isu kemanusiaan tidak terjadi lagi,” ujar Taufan.
Di sisi lain, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam selama Pandemik Covid-19.
Menurut Andy, penanganan kekerasan terhadap perempuan hingga kini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa karena berkaitan dnegan terbatasnya jumlah staf Komnas Perempuan.
“Belum lagi persoalan traficking, narkoba, gangguan jiwa. Ini butuh ruang pemulihan yang cukup besar, perbaikan infrastruktur rumah sakit, hingga panti kejiwaan,” kata Andy.
Sedangkan, Ketua KPAI Susanto menyoroti soal disabilitas mental dalam situasi pandemik. Susanto menilai perlunya ketersediaan rumah sakit jiwa (RSJ) yang memadai. “Karena ada enam provinsi yang tidak memiliki RSJ,” kata Susanto.
Baca Juga: CSIS: Moeldoko Sosok Paling Kuat Di-reshuffle
Berita Terkini Lainnya
