Listrik Padam, Yapika Desak Jokowi Evaluasi Menteri BUMN dan ESDM
IDN Times/Margith Juita Damanik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (Yapika) turut angkat suara terkait pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8).
Dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Yapika mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengevaluasi dua kementeriannya.
Selain mengevaluasi dua kementerian, Presiden juga diminta mengadakan evaluasi koordinasi lintas sektor kementerian yang ada. Tak hanya itu, Ombudsman juga diminta melakukan investigasi kasus ini.
Baca Juga: Pengemudi Ojol Keluhkan Penurunan Penumpang Saat Listrik Mati
1. Minta presiden mengevaluasi dua menterinya
IDN Times/MaulanaKetua Yapika Hendrik Rosdinar berpendapat presiden perlu melakukan evaluasi, utamanya kepada dua kementerian yang paling terkait dengan pemadaman listrik.
"Saya rasa layak kalau Presiden mengevaluasi dua menteri," kata Hendrik ditemui di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (5/8).
Hendrik mengatakan kedua menteri yang perlu dievaluasi adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
"Menteri BUMN karena tidak mempu memastikan manajemen pengelolaan BUMN yang baik, sehingga proses penanganan listrik menjadi sangat lambat dan tidak proper," kata dia.
"Kedua, Menteri ESDM, dari aspek teknis. Bagaimana mungkin kita sudah mengalami hal yang sama tetapi kita ulang kembali kejadian ini tanpa mitigasi yang proper," lanjut Hendrik.
2. Yapika: Tidak cukup presiden hanya marah
IDN Times/Margith Juita DamanikHendrik berpendapat, presiden tidak cukup hanya marah dan melakukan koordinasi seperti yang dilakukan Senin ini (5/8). Jokowi diketahui pagi ini memberikan teguran keras kepada direksi PT PLN.
"Presiden harus mengevaluasi penuh koordinasi lintas sektor kementerian, terutama ketidaksiapan mereka dalam melakukan manajemen krisis akibat lumpuh nya alat objek vital di Indonesia," kata dia.
"Dan ini yang menurut saya menjadi sangat penting. Kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kondisi semacam ini. Kalau bencana alam ada BNPB, ada BPBD, nah kalau sekarang siapa yang bertanggung jawab?" tanya Hendrik.
3. Yapika juga mendesak Ombudsman melakukan investigasi
IDN Times/Hana Adi PerdanaSelain mendesak presiden untuk melakukan evaluasi terhadap dua menterinya dan terhadap koordinasi lintas kementerian di kabinetnya, Yapika juga mendesak agak Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi kasus ini.
"Karena ini adalah merupakan domain pelayanan publik, saya mendesak Ombudsman RI untuk secara proaktif menggunakan kewenangannya untuk melakukan investigasi, atas prakarsa mandiri untuk melihat apakah terjadi pelanggaran maladministrasi dan pelanggaran yang lain yang dilakukan terhadap PLN," kata Hendrik.
Menurut dia peristiwa ini dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. "Dan untuk memperingatkan kepada pemerintah, Minggu (4/8) kemarin pemerintah gagal melalukan manajemen krisis," kata Hendrik.
Baca Juga: Jokowi Marahi PLN Soal Listrik Padam, Luhut: Saya Pikir Sangat Pantas
Berita Terkini Lainnya
